Sukses Koleksi Tujuh WTP, Ali Mazi Raih Penghargaan Menteri Keuangan – Kendari Pos
Nasional

Sukses Koleksi Tujuh WTP, Ali Mazi Raih Penghargaan Menteri Keuangan


KENDARIPOS.CO.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengirim utusannya Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sultra Arif Wibawa menemui Gubernur Sultra, Ali Mazi. Rupanya, utusan Menkeu Sri Mulyani memberikan sertifikat penghargaan kepada Gubernur Ali Mazi selaku kepala daerah Provinsi Sultra yang sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tata kelola keuangan dan aset daerah.

Utusan Menkeu Sri Mulyani Indrawati yakni Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sultra, Arif Wibawa (kanan) menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Gubernur Sultra, Ali Mazi di Rujab Gubernur Sultra, Rabu (4/11) kemarin. Penghargaan itu sebagai apresiasi atas prestasi Pemprov Sultra meraih tujuh opini WTP

Sukses mengelola keuangan negara merupakan kontribusi Pemprov Sultra menuju Indonesia maju dan sejahtera. “Penghargaan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera,” ujar Gubernur Sultra Ali Mazi saat menerima penghargaan di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (4/11) kemarin.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah khatam mengurusi tata kelola keuangan dan aset daerah. Deretan tujuh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih dari Badan Pemeriksa Keuangan RI menjadi buktinya. Sejak tahun 2014, Pemprov Sultra meraih opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2013 hingga tahun 2020 atas LKPD tahun anggaran 2019.

Gubernur Sultra Ali Mazi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Keuangan yang telah memberi apresiasi atas capaian prestasi Pemprov Sultra. Penghargaan ini merupakan bukti bahwa pengelolaan keuangan Pemprov Sultra semakin baik, transparan, dan akuntabel.

Bagi Politisi NasDem itu, pencapaian WTP sebenarnya bukan tujuan akhir. Melainkan sebuah sarana yang menggambarkan kondisi sebuah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah mampu menerapkan transparansi dan good governance, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Gubernur Sultra Ali Mazi, informasi yang diolah dan disajikan dalam laporan yang menghasilkan predikat WTP, bisa dijadikan alat atau instrumen pengambilan sebuah keputusan strategis secara lengkap.

“Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa tentang kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya. Namun jika ditemukan, pemeriksa tetap mengungkapkannya dalam laporan,” jelas Gubernur Sultra Ali Mazi.

Suami Agista Ariany itu berharap, opini WTP dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun selanjutnya. Apalagi, setiap tahun besaran APBD terus meningkat. Ini berarti bahwa kewajiban pemerintah daerah dalam pertanggung jawabannya akan yang besar pula.

“Saya meminta agar semua elemen pemerintahan di lingkup pemprov tetap memperhatikan hal-hal yang menjadi catatan BPK agar proses perbaikan dapat dilakukan sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Sehingga tata kelola kita bisa semakin baik lagi, ” terang Gubernur Ali Mazi.

Gubernur juga mengemukakan optimistisnya bahwa di tahun-tahun mendatang bukan hanya sekadar meraih opini WTP, tapi meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Selain itu secara bertahap mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah dari dana transfer pemerintah pusat, melalui optimalisasi pendapatan daerah.

“Penghargaan ini menjadi suplemen penambah motivasi, pelecut spirit yang Insya Allah membuat kami semakin bergairah bekerja dan memberikan karya terbaik dalam pembangunan daerah. Sekaligus menjadi bagian penting dari pembangunan nasional yang berkemajuan demi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia,” pungkas Gubernur Sultra, Ali Mazi.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sultra Arif Wibawa mengatakan, penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov Sultra menunjukkan semakin meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
“Perihal kinerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 2020 ini, saya meminta agar di sisa tahun anggaran 2020, Pemprov Sultra dapat terus memacu kinerjanya untuk mencapai target serapan anggaran,” ujarnya.

Arif Wibawa menambahkan, hingga 31 Oktober 2020, realisasi belanja kementerian atau lembaga lingkup Provinsi Sultra mencapai 80,3 persen, sedangkan untuk lingkup Pemprov Sultra, realisasi mencapai sekitar 72,99 persen.

“Sementara, khusus penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2021 ke kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah rencananya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 November di Istana Negara,” ungkap Arif Wibawa. (rah/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy