Sukses Berantas Narkoba Hingga Pertambangan Ilegal, DPR RI Puji Kinerja Polda Sultra – Kendari Pos
Nasional

Sukses Berantas Narkoba Hingga Pertambangan Ilegal, DPR RI Puji Kinerja Polda Sultra

KENDARIPOS.CO.ID — Kapolda Sultra Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya kedatangan tamu negara, Komisi III DPR RI, kemarin.
Di hadapan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, Kapolda Sultra Irjen Yan Sultra memaparkan sederet keberhasilannya menjaga Kamtibmas dan mewujudkan masyarakat produktif di Sultra. Sebut saja penindakan hukum kasus narkotika hingga pertambangan ilegal (illegal mining).
Paparan kinerja Kapolda menuai pujian dari Komisi III DPR RI.

Kapolda Sultra Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya (kanan) didampingi Wakapolda Sultra Brigjen Waris Agono (kiri) memaparkan situasi terkini jelang Pilkada serentak dan penanganan hukum di Sultra kepada Komisi III DPR RI dalam rapat kerja spesifik di aula Dachara Polda Sultra, Kamis (19/11) kemarin.

Kesuksesan itu tak lepas dari peran semua elemen di Sultra. Polda Sultra merangkul dan meningkatkan sinergisitas dengan berbagai institusi vertikal. Misalnya dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Polda berkoordinasi dengan BNNP Sultra. “Kita saling bertukar informasi dan menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada masyarakat,” ujar Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya dalam rapat kerja spesifik bersama Komisi III DPR RI di aula Dachara Polda Sultra, Kamis (19/11) kemarin.

Pengganti Irjen Pol Merdisyam itu menjelaskan institusinya terus bergerak mengoptimalkan pemberantasan peredaran narkoba. Tak ada tebang pilih. Bandar, pengedar dan kurir ditangkap dan diadili. Selain itu, Polda Sultra menggandeng pengelola THM dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. “Kami membongkar pintu masuk narkotika dengan menggelar razia secara rutin. Polda selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Sultra,” ungkap Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya.

Terkait pertambangan ilegal, Kapolda Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya menyebut sekira delapan kasus berhasil diselesaikan. Rinciannya, lima kasus illegal mining di Kabupaten Konawe Utara dan tiga kasus di Kabupaten Kolaka Utara. Pertambangan ilegal sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan hidup dan hutan.

Tumpang tindih IUP dalam satu kawasan dan penetapan status kawasan hutan yang belum final, merupakan kasus pertambangan yang menonjol di Kolaka Utara. “Banyak perusahaan tambang yang melewati batas IUP dan kawasan hutan, serta tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH),” sebut Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh mengapresiasi prestasi Polda Sultra dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, pertambangan liar dan penanganan pandemi Covid-19. “Tentu kami sangat mengapresiasi. Dari paparan tersebut menegaskan bahwa Polda Sultra bekerja keras menangani setiap problematika yang ada di wilayah hukumnya,” ujarnya.

Menurut Pangeran Khairul Saleh, keberhasilan menegakan hukum merupakan bentuk komitmen Kapolda Sultra Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya dalam memberantas peredaran narkoba dan penambangan liar. Mantan Bupati Banjar, Kalimantan Selatan itu mengapresiasi Satgas Aman Nusa II dalam pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum. “Saya mewakili Komisi III DPR RI yang merupakan mitra kerja Polri, wajib bagi saya memantau dan mempertanyakan sejauh mana kinerja Satgas Aman Nusa II di Sultra,” imbuh Pangeran Khairul Saleh.

Dia mengaku puas dengan pemaparan Kapolda Sultra terkait Satgas Aman Nusa II. Bagi Pangeran Khairul Saleh, Polda Sultra sangat serius dan berkontribusi dalam pencegahan penyebaran pandemi Covid-19.

Polri dan TNI Harus Netral

Kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak nantinya di tujuh daerah diyakini tak lepas peran Polri dan TNI melakukan pengamanan. Termasuk sikap netral Polri dan TNI berkontribusi dalam suksesnya penyelenggaraan Pilkada.

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana meminta Polri dan TNI tetap menjaga netralitas selama pilkada berlangsung di Sultra. Hal tersebut sebagai bentuk kepatuhan kepada undang-undang (UU). Lebih dari itu, netralitas sebagai upaya pencegahan terhadap penodaan hajatan demokrasi.

Eva Yuliana mengatakan, TNI-Polri mesti menjadi teladan dalam menjaga sikap netralitas di momentum kontestasi pilkada 9 Desember 2020. Dan jangan pernah menghadirkan gelagat yang berpotensi mengancam sikap netralitasnya. Itu sebuah kewajiban yang harus ditunaikan.
“Kami berkunjung ke Sultra, salah satu misi yaitu memastikan TNI-Polri netral pada perhelatan pilkada tahun ini. Dan kami sudah berkomunikasi dengan Polda Sultra, jika ditemukan salah satu oknum anggota yang diduga tidak netral, bakal langsung diproses secepatnya,” kata Eva Yuliana kepada Kendari Pos, Kamis (19/11).

Selain itu, kata dia, TNI-Polri wajib berperan sentral menjaga ketertiban dan kemanan selama berlangsungnya pilkada. Mencegah sedini mungkin, berbagai potensi keributan yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Sehingga ketentraman dan kondusivitas dapat tercipta di tengah masyarakat.

“Yang tak kalah pentingnya yakni penerapan protokol kesehatan. Khususnya para paslon, agar tidak menghadirkan massa dalam jumlah banyak ketika kampanye. Jika ditemukan fakta dilapangan, maka Bawaslu bersama kepolisian bakal melakukan penertiban,” tandas politis Nasdem itu. (ndi/ali/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy