Sosialisasi Tentang Umrah & Haji di Masa Pandemi, Kemenag Sultra Gelar Jamarah

KENDARIPOS.CO.ID — Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Prov.Sultra, akhir pekan lalu menggelar kegiatan Jagong Masalah Umrah dan haji (Jamarah), tentang kebijakan penyelenggaraan haji umroh di masa pandemi dan pasca COVID-19. Acara ini adalah kegiatan nasional yang diselenggarakan di setiap provinsi di Indonesia, dan menghadirkan para kepala Kantor Kementrian Agama se Sultra, tokoh agama dan para pengusaha trevel umrah dan haji. Dalam kesempatan tersebut Sekretaris jenderal (Sekjen) Kementerian Agama RI, Prof Nizar Ali, bertindak sebagai Narasumber. Begitu juga Ketua Komisi VIII DPR RI, yang membidangi masalah haji, Yandri Susanto,memberikan dukungan atas kebijakan yang dilaksanakan Kementrian Agama Sultra.

Prof.Nizar Ali, saat tampil sebagai pemateri mengata bekan, bila ada beberapa hal yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan haji dan umrah di tanah air dengan adanya wabah covid-19 ini. Meskipun saat ini Kerajaan Arab Saudi telah membuka pelaksaan umrah namun ada pembatasan. Yakni untuk Indonesia saat ini baru bisa memberangkatkan 329 orang setiap harinya dengan satu kali penerbangan. Demikian mereka yang bisa melaksanakan ibadah umrah dibatasi untuk umurnya 18 – 50 tahun. Begitu pula untuk pelaksanaan ibadah haji, di tahun 2021 nanti bila pandemi covid belum selesai namun telah ditemukan vaksin tentunya jemaah bisa berangkat sesuai ketentuan dari Kerajaan Arab Saudi. Namun bila wabah ini belum juga selesai dan vaksin belum ditemukan, ada kemungkinan opsi terburuk pemberangkatan haji ditiadakan lagi. Yang jelas pemerintah akan mengedepankan keselamatan jiwa. “Saya harap para kiyai dan pihak terkait menyampaikan hal ini kepada masyarakat dan mereka yang sudah masuk daftar tunggu haji ataupun umrah,” paparnya.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto yang juga menyatakan hal yang sama, penyelenggaraan haji dan umrah di masa pandemi ini. Bahkan menurutnya segala peraturan akan diperketat, bila pandemi ini masih berlangasung lama. “Yang jelas kita akan menyesuaikan dengan aturan yang diberikan dari Kerajaan Arab Saudi. Bila pandemi ini belum juga usai, kemungkinan terburuk penyelenggaraan Polda dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat Sultra. Karenanya Kapolda berharap sinergitas antara lembaga-lembaga keagamaan dan aparat keamanan dalam menyampaikan dan haji 2021 ditiadakan lagi. Tapi kita berdoa semoga wabah
ini segera berlalu dan pelaksanaan haji dan umrah bisa terlaksana sesuai kuota. Yang jelas Komisi VIII DPR RI akan mendukung program dari Kemenag,” kata Yandri yang didaulat membawakan sambutan.

Kepala Kanwil Kemenag Sultra, Fesal Musaad saat membawakan sambutan mengatakan, bila saat ini pihaknya sedang mendakwahkan pesan pesan Kamtibmas di Sulawesi Tenggara harus selalu terbangun. Sementara Wakapolda Sultra Brigjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si menambahkan bahwa kememperjuangkan keberadaan embarkasi haji antara di Sultra. Saat ini pihaknya sedang melakukan
pembenahan fasiltias pendukung.“Selama ini jamaah haji asal Sultra terpisah- pisah pada beberapa bandara menuju Embarkasi Hasanuddin. Nantinya semua akan terfokus satu titik yakni Bandara Haluoleo Kendari menuju embarkasi di Makassar.Kita rencanakan tahun 2020 ini, lebih dulu beradaan lembaga keagamaan Islam di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan juga dapat membantu
dalam melakukan pembinaan akhlak dan mental spritual anggota bangun infrastruktur berupa revitalisasi wisma,” jelasnya.

Beberapa fisik bangunan lama yang ada di kompleks asrama haji akan direnovasi menjadi sarana pendukung embarkasi, seperti aula kedatangan dan aula keberangkatan, kemudian klinik kesehatan, ruang imigrasi, penerbangan, bahkan gudang, dan dapur.”Semua fasilitas ini sudah bisa memenuhi kriteria infrastruktur pendukung Embarkasi Haji Antara seperti syarat dari Kemenag RI,” paparnya.

Sekjen Kemenag RI menaggapi embarkasi haji antara di Sultra, bila memenuhi persyaratan 2022 bisa terwujud. Tentunya beberapa poin termasuk pemda harus mensuport yakni anggaran keberangkatan pesawat dari Kendari ke Makassar. Dukungan tersebut juga disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto.DPR melalui Komisi VIII setuju dengan keinginan Sultra menjadikan Bandara Haluoleo menjadi Bandara embarkasi Haji Antara. “Saya tinggal menunggu saja proposal permintaan anggaran penambahan infrastruktur pendukung yang disetujui oleh Kemenag RI, tinggal tugas saya yang ketuk palu anggarannya, yang jelas kami akan selalu mendukung,” kata Yandri.(adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *