PGRI Minta Asesmen Nasional Disosialisasikan Secara Masif

KENDARIPOS.CO.ID — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melaksanakan Asesmen Nasional (AN) pada 2021. Di mana prediksinya AN akan dilaksanakan secara daring, sebab pandemi belum tahu kapan berakhir.

Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Sartono pun menuturkan, apabila AN dilaksanakan secara daring, maka akan menjadi terjadi kesulitan dalam penerapannya. Terlebih untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). ’’Sekarang kan jaringan internet kita seperti apa? selama internet kita belum menyeluruh, itu (AN) belum bisa (diterapkan) dan 3T akan terus jadi kendala,’’ kata dia kantornya, Jakarta, Kamis (12/11).

Adapun permasalahan digitalisasi bukan terjadi hanya wilayah 3T saja, melainkan di seluruh wilayah Indonesia yang tergolong bukan kota besar. Maka dari itu, ia mempertanyakan langkah apa yang akan diambil Kemendikbud dalam menyelesaikan masalah digitalisasi yang dihadapkan dengan AN.

Apabila tidak siap menjalankan AN, maka baiknya AN dilakukan penundaan. “Kalau saya sarankan realisasinya mundur Oktober 2021 atau di 2022 kalau memang belum siap,” jelansnya.

Saat ini pembahasan AN antara pihaknya dan Kemendikbud belum final. Oleh karenanya, penundaan AN adalah hal yang wajar karena belum siap juga. ’’Ini saya mau ketemu pak Totok (Plt Kepala Badan, Penelitian, Pengembangan dan Pembukuan, Red) sebentar lagi. Kita sudah rapat sekali, kan perencanaan tentang bagaimana kesiapannya, kalau akan dilakukan tahun depankan seharusnya sudah matang konsep itu, dan harus segera disosialisasikan,” tutur Agus.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyampaikan ketidaksetujuannya atas pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) di 2021 mendatang. Sebab, sosialisasi yang dilakukan masih minim.

Banyak guru-guru yang juga masih menganggap bahwa AN adalah pengganti Ujian Nasional (UN) saja. Keterbatasan akses informasi ini juga menjadi kelemahan dalam melaksanakan AN. “Ya jelaskan dulu apa bedanya dengan UN, apa bedanya dengan asesmen kompetensi minimum (AKM). Di mana bedanya, kok ada misleading (informasi menyimpang), jangan sampai kemudian masyarakat menganggap bahwa AN sama kayak UN,” ujar dia di kantor Kemenko PMK, Kamis (12/11).

Apalagi saat ini juga bermunculan berbagai macam pihak yang memperjual-belikan buku ‘Lulus AN’. Artinya, masih ada kesalahpahaman soal AN yang akan dilaksanakan pada 2021 mendatang ini.
“Di daerah sudah banyak yang mengartikan sebagai pengganti UN, itu harus dijelaskan, apalagi sudah ada yang (menjual) try out (AN). Kan itu berarti balik lagi ke UN,” ucapnya.

Untuk itu sebaiknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan sosialisasi dengan masif terhadap AN ini. Jika tidak, implementasinya akan berantakan pada tahun depan. “Segala sesuatu kebijakan itu harus disosialisasikan, jelas dasarnya dan dikomunikasikan, komunikasi publik itu harus diperbaiki,” pungkasnya. (jpg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *