Perbankan Syariah dan Kemaslahatan Manusia, Oleh : Muhammad Tun Samudra, SH.,M.Kn – Kendari Pos
Opini

Perbankan Syariah dan Kemaslahatan Manusia, Oleh : Muhammad Tun Samudra, SH.,M.Kn


Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kekhususan Hukum Ekonomi Islam. Menjabat sebagai Notaris dan PPAT di Kota Kendari.

KENDARIPOS.CO.ID — Dewasa ini, pemahaman mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah sangat masif di tengah masyarakat. Termasuk pemahaman terhadap fitur-fitur teknologi dan fasilitas yang adapada perbankan. Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan mesin ATM, kartu debit, kartu kredit, dan deposito. Bahkan, paling canggih saat ini adalah fitur Mobile Banking yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi dimana saja. Hingga penyaluran modal usaha dengan bunga ringan yang sangat menggiurkan.

Muhammad Tun Samudra, SH.,M.Kn,
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kekhususan Hukum Ekonomi Islam. Menjabat sebagai Notaris dan PPAT di Kota Kendari.

Namun sayang, di saat masyarakat sudah mulai paham akan kehadiran fasilitas perbankan yang memberikan kemudahan dan menggiurkan, saat itu juga pemahaman agama masyarakat sudah semakin baik. Sebagian besar umat Islam telah menyadari kemudharatan perbankan akan kegiatan usahanya yang haram karena mengandung riba. Allah SWTselaku pembuat hukum syariat, menciptakan aturan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dengan maksud dan tujuan tertentu. Ada hikmah yang terkandung pada setiap aturan-aturan Allah SWT turunkan, baik berupa perintah maupun larangan. Semuanya itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Tujuan tersebut dinamakan Maqashid Syari’ah.
Maqashid Syari’ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur’an dan Hadits) yang ditetapkan oleh Allah swt. terhadap manusia, adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu’amalah) maupun di akhirat (dengan aqidah dan ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan Hajiyat (sekunder), dan Tahsiniat atau Kamaliat (tersier).

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada, atau disebut juga dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancamlah keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Imam al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yakni pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta benda. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujudkan maka tidaklah sampai mengancam keselamatan, namun tetap akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhshah (keringanan) adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-qasar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyat ini.

Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidaklah akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas, dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Imam al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Al Gazaly menjelaskan bahwa maslahah sebagai maqasid al- Syariat secra etimologi berarti mendatangkan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang membawa kerugian (mudharat) yang dalam makna lain ia disebutkan dengan arti mempertahankan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh syariat (law giver), yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, mengerti dan memahami tentang Maqasid Syariah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Alquran dan Sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (taa’rud? al-adillah), dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Alquran dan Sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan).

Sedangkan menurut Asafri Jaya Bakri bahwa pengertian Maqashid Syariah secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh Maqa-sid (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta’rif yang khusus, beliau cuma mengungkapkan tentang syariah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwwafakat”: “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat”. “Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba”.

Semua ayat Ahkam yang terkandung dalam Alquran hakikat kandungan hukumnya hanya Allah yang maha mengetahui, karena yang disebutkan dalam Alqur’an masih bersifat umum, menurut Wahbah al-Zuhaili salah satu hikmahnya adalah untuk memberi kesempatan kepada para ulama menggunakan nalarnya dalam memecahkan problema yang menghendaki penyelesaiannya secara hukum, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:
“ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.

Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia

Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia di tandai dengan terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat di Indonesia, yang kemudian di Amandemen dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pada waktu itu jumlah bank syariah di Indonesia masih sangat terbatas yakni hanya Bank Muamalat. Beroperasi mulai tahun 1992.

Selama periode 1992-1998, perkembangan bank syariah cukup lambat. Nanti tahun 2005, jumlah lembaga keuangan dengan prinsip syariah telah berkembang menjadi tiga bank umum syariah, 88 bank perkreditan rakyat berbasis syariah, dan 17 unit usaha syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan jumlah bank syariah di Indonesia sebanyak 146 Bank Syariah atau terbanyak di dunia, terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 34 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 99 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari jumlah tersebut OJK mencatatkan kantor pusat operasional yang dimiliki BUS telah mencapai 470 kantor dan UUS per Desember 2017 mencapai 154 unit.

Namun setelah hampir 30 (tiga puluh tahun) eksis di Indonesia, masih tidak sedikit kita temui orang-orang yang beragama islam tapi belum mau menjadi nasabah perbankan syariah dan mempergunakan produk-produkperbankan syariah. Inilah yang kemudian menjadi tantangan terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Padahal potensi penduduk Indonesia yang 80 persen beragama islam sangat memungkinkan untuk kemudian dapat mendukung eksistensi perbankan syariah.

Sebelum lahirnya perbankan syariah di Indonesia, produk-produk lembaga keuangan konvensional adalah halal karena faktor darurat. KH. Mas Mansyur selaku Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 berpendapat bahwa penggunaan jasa lembaga perbankan konvensional sebagai hal yang terpaksa di lakukan karena umat islam belum punya bank sendiri yang bebas riba.

Hal tersebut di perbolehkan dikarenakan pada saat itu bank syariah masih sangat sulit untuk di jangkau oleh masyarakat, nanti pada tahun 2001 Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan Fatwa Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah yang menjelaskan bahwa haramnya usaha Bank Konvensional. Artinya sejak 19 (sembilan belas) tahun yang lalu perbankan konvensional telah menjadi haram.

Melihat kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasabank syariah yang semakin meningkat akhirnya pemerintah menginisiasi pendirian perbankan syariah, melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pada dasarnya Bank Syariah mempunyai fungsi yang sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu sebagai lembaga intermediate yang menjalankan fungsinya dengan menghimpun dana dari masyarakat, mengelolanya, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan bentuk pinjamam, tapi tentu pemerintah tidak akan mendirikan institusi LKS kalau pada dasarnya fungsinya nanti akan sama dengan lembaga Keuangan konvensional. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy