Pengamat : RUU Minol Menangkal Krisis Generasi Ideal


KENDARIPOS.CO.ID – – Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Alkohol (Minol) bergulir di Badan Legislasi DPR RI dan belum resmi menjadi usulan DPR RI. Namun mulai menimbulkan pro dan kontra. Kalangan ulama sudah pasti menyambut baik RUU Minol ini. Tapi belum tentu bagi mereka yang berada dipihak produsen, distributor dan penikmat. Bagi produsen, ladang mencari rupiah terkoyak. Penikmat tentu saja resah karena terancam dibui dan denda puluhan juta rupiah.

Pengamat Hukum Sultra, Dr. Hariman Satria mengatakan, RUU minol merupakan langkah preventif pemerintah dalam meminimalir konsumsi minuman beralkohol oleh masyarakat. Tingginya kejahatan sosial atau angka kriminalitas, dominan bermula dari meneguk minol. Pada sisi lain, pengaruhnya sangat berefek pada kesehatan fisik maupun mental. Ini tentu berbahaya khususnya bagi generasi calon penerus kepemimpinan bangsa.

“Kemajuan suatu negara, ditentukan oleh keadaan pemudanya saat ini. RUU ini sebagai upaya menangkal krisis generasi ideal dan gemilang yang bakal mengisi pemerintahan dan melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia,”kata Dr. Hariman Satria kepada Kendari Pos, kemarin.

Menurut akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) itu, muatan hukuman pidana dan denda RUU minol yang bakal di terapkan bagi produsen, pengedar dan penikmat sah-sah saja dalam pandangan konstitusional. Namun dalam kaca mata kajian epistemologi, jerat hukuman bagi penikmat minol tidak tepat sehingga mesti jadi perhatian baleg DPR RI.

Idealnya penikmat minol tidak dipenjarakan. Jalan rehabilitasi dinilai Dr.Hariman lebih baik untuk meminimalisir kecanduan atau hasrat kecenderungan mengonsumsi minol. Jika dijebloskan ke dalam bui, maka ketika selesai masa hukuman, potensi mengulangi perbuatan masih bisa terjadi. “Sebenarnya bahaya minuman keras (minol) mirip dengan bahaya narkoba karena sifatnya sama-sama merusak. Alangkah baiknya ke depan, penataan RUU miras di samakan dengan Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang narkoba,” pungkas pakar hukum pidana itu.

Terpisah, pengamat politik Sultra Dr. Najib Husain menyampaikan, RUU minol masih dalam tahap pembahasan. Pengusungnya di dominasi partai oposisi yaitu PKS, Gerindra dan PPP. Fenomena politik yang terjadi jika partai yang berada di luar lingkaran kekuasaan mengajukan RUU, berpotensi besar tumbang di tengah jalan. Makanya ada dua kemungkinan yang bakal terjadi dalam prosesnya. Pertama, RUU minol lolos namun bakal terjadi perubahan substantif dari intisari ide awal. Kedua, RUU tersebut akan macet alias ditolak.

“Lain halnya jika RUU miras ini diusung dari partai penguasa, maka sangat berpotensi besar di loloskan. Contohnya, UU Cipta Kerja yang penuh kontroversi. Tidak butuh waktu lama, langsung di sahkan menjadi undang-undang,”kata Najib Husain kepada Kendari Pos, Senin (16/11).

Untuk menguatkan pengusulan RUU minol, sambung Najib, mesti ada sinergi yang menyuarakan hal yang sama kendati bukan dari partai. Elemen masyarakat, terutama dari organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, dan organisasi Islam lain atau dari agama lainnya, jika memandang RUU minol penting ditetapkan menjadi UU. “Jika banyak kalangan yang menyuarakan terutama dari tokoh masyarakat, agama, budaya, ataupun tokoh lainnya, akan menciptakan kekuatan besar,” ungkap Najib Husain.

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah (PW) Nahdlatul Ulama (NU) Sultra KH. Muslim mengatakan, RUU minol ini sebuah langkah positif yang mesti didukung. Tujuannya sebagai hukuman atau efek jera terhadap produsen, pengedar, maupun pengonsumsi. Karena dalam agama Islam, meminum khamr hukumnya haram. Miras adalah ummul khabaits (induk dari segala kejahatan).

“Dalam hadist At Thabfani, Rasulullah bersabda, khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar. Yang meminumnya, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dan jika mati dalam perutnya ada khamr maka dia mati sama seperti matinya orang jahiliyah,” kata K.H.Muslim kepada Kendari Pos, Senin (16/11).

Selain itu, minuman alkohol merusak tananan dan kondusivitas sosial masyarakat. Kejahatan yang terjadi mayoritas berawal dari meminum khamr. Karena itu, RUU minol yang saat ini sedang di godok badan legislasi DPR RI, harus diupayakan menjadi UU. Semua kalangan harus bergotong royong mendukung. Terutama kaum pemuda bangsa. Karena ini erat kaitannya menyelamatkan generasi muda dari dampak buruk minol. “Kejahatan yang di akibatkan miras seperti mata rantai. Artinya dari satu kejahatan bisa memicu kejahatan lainnya. Ibarat berada dalam siklus setan yang tidak ada putusnya. Semoga RUU minol diloloskan sehingga meminimalisir tingkat konsumsi khamr di Indonesia dan di Sultra,” terang KH Muslim.

Psikolog Sultra Chadidjah D.Selomo menilai substansi hukuman yang tercantum dalam RUU miras idealnya diberikan sesuai keadaan pelaku saat mengonsumsi minol. Jika didapati melakukan kejahatan, maka sangat tepat ditindak tegas. Namun ketika hanya ditemukan sedang meminum alkohol maka sebaiknya hanya direhabilitasi.

“Dari kacamata kami, yang mengonsumi minol sangat koheren atau berpotensi melakukan tindakan kriminal kejahatan. Pengaruh alkohol dengan kadar tinggi, membuat pelaku sulit membedakan baik dan salah. Sisi emosionalnya susah terkontrol dan dalam suasana itu tindakan buruk berpotensi terjadi,” ujar Chadidjah D.Selomo.(ali/b)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *