Kurikulum Merdeka Belajar, Oleh : Sunanto Wibowo – Kendari Pos
Opini

Kurikulum Merdeka Belajar, Oleh : Sunanto Wibowo

KENDARIPOS.CO.ID — Merdeka Belajar adalah reformasi bentuk pembelajaran dalam dunia pendidikan. Secara formal diberlakukan pada semua jenjang pendidikan. Mulai prasekolah hingga pendidikan tinggi. Pemberlakuan kebijakan ini otomatis akan berdampak pada terjadinya lonjakan mobilitas peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pada suatu sekolah. Sebab, selain peserta didik memiliki hak untuk mengikuti proses pembelajaran di kelasnya secara utuh, juga dimungkinkan terdapat peserta didik yang berminat untuk mengikuti proses pembelajaran di luar kelas.

Sunanto Wibowo, Kepala SLB BF Mandara

Oleh karena itu sekolah harus menyiapkan berbagai hal yang terkait dengan implementasinya. Seperti; sarana dan prasarana pembelajaran, penambahan kapasitas ruangan kelas dan laboratorium, piranti berteknologi tepat guna, tenaga pendidik dan kependidikan, bahkan membangun kemitraan, antar sekolah secara eksternal. Merdeka Belajar mengindikasikan terjadinya pergeseran paradigma tentang kurikulum dari yang cenderung lebih bersifat official curriculum menjadi lebih terbuka dan memungkinkan lebih didominasi oleh hidden curriculum.

Landasan Filosofis
Pembelajaran adalah inti dari kurikulum sedangkan kurikulum adalah inti dari pendidikan, dengan kata lain operasionalisasi pendidikan dan kurikulum ada pada kegiatan pembelajaran. Pendidikan memerlukan kurikulum dan pembelajaran yang mampu menyiapkan masa depan suatu bangsa. Bukan hanya mampu bertahan agar tetap eksis, tetapi harus mampu mengambil peran secara bermartabat dalam berbagai dimensi kehidupan baik pada tataran nasional maupun internasional. Pada hakikatnya pendidikan dan kurikulum memerlukan upaya pembelajaran yang memposisikan pendidik yang profesional dalam memfasilitasi terjadinya proses belajar pada peserta didik (bukan mengajari).

Impelemtasi Merdeka Belajar (Nadiem, 2019) sejalan dengan filosofi Demokrasi Pendidikan (Freire, 2001). Di dalam aktivitasnya terlibat interaksi antara peserta didik dengan sejumlah sumber belajar. Guru sebagai pendidik sekaligus berperan sebagai salah satu sumber belajar dan peserta didik, sebagai peserta didik, secara hakiki tidak berbeda, keduanya dalam proses dinamis “untuk menjadi” (on becoming). Guru sebagai salah satu sumber belajar artinya masih banyak sumber belajar lain yang dapat dipilih oleh peserta didik dan konsekwensinya guru memiliki kewajiban untuk memberi keleluasaan pada peserta didik dalam menentukan pilihan sumber lain maupun cara dan tempat belajarnya yang sesuai dengan minatnya.

Asumsi filosofis yang perlu dikembangkan dalam konteks ini bahwa pembelajaran adalah proses berfikir untuk mencari dan menemukan (bukan diajari). Implementasinya proses pembelajaran diarahkan pada: Pembentukan keterampilan mental tertentu (Teaching of thinking) seperti keterampilan berfikir kritis, berfikir kreatif. Usaha menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendorong terhadap pengembangan kognitif, seperti menciptakan suasana keterbukaan yang demokratis, menciptakan iklim yang menyenangkan (teaching for thinking).

Upaya untuk membantu agar peserta didik lebih sadar terhadap proses berfikirnya (teaching about thinking). Maka dari itu, akal dan kecerdasan peserta didik harus dikembangkan dengan baik. Karena lembaga pendidikan bukan hanya berfungsi untuk menanamkan/pemindahan pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga berfungsi sebagai menanamkan/pemindahan nilai (transfer of value), sehingga peserta didik menjadi terampil, berintelektual baik, dan memiliki internalisasi nilai dalam wujud karakter.

Landasan Historis

Pada tahun 1990, Mendikbud Wardiman Joyonegoro memberlakukan kebijakan Link and Match. Kebijakan ini didasari oleh kondisi tidak adanya keberkaitan dan keberpadanan dunia pendidikan dengan dunia kerja. Seakan- akan pendidikan dan kerja adalah dua dunia yang berbeda dan tidak pernah terhubung satu dengan lainnya. Pendidikan berjalan pada dunia sendiri yang tak jelas orientasinya, di sisi lain dunia kerja selalu menuntut bahwa ia harus bekerja keras menyiapkan kebutuhan akan tenaga kerja yang diinginkannya, sehingga setiap penerimaan pegawai baru selalu dimulai dengan pelatihan dan pengenalan dunia kerja.

Persoalan yang menyertai kebijakan Link and Match diantaranya adalah respon dunia pendidikan yang hanya menajamkan kurikulum ke arah keterampilan praktis, karena kebijakan Link and Match menimbulkan paradigma pendidik bahwa keberhasilannya adalah melahirkan peserta didik yang siap pakai. Seiring berlakunya kebijakan tersebut, dunia pendidikan menganalisis dampaknya sehingga menimbulkan pemikiran baru; Haruskah generasi muda kita dibuat menjadi “generasi tukang” oleh dunia pendidikan? Kalau demikian halnya, maka dunia pendidikan sudah turun derajatnya menjadi dunia pertukangan. Pendidikan turun menjadi arena pelatihan keterampilan belaka. Persoalan lain muncul terkait dengan lemahnya aspek sikap dan keterampilan berpikir di era itu.

Kebijakan Merdeka Belajar untuk sementara ini dijadikan solusi yang tepat dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di sekolah yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan peserta didik dalam dunia kerja sejak awal.

Penguatan pendidikan karakter dilakukan dengan berbasis pada kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk menguatkan karakter dan jati diri bangsa dengan didasari oleh: (a) integrasi kearifan lokal budaya yang bersumber dari core value hormat, rukun, dan tolong menolong sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan nilai karakter, (b) untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik, pembelajaran dilakukan dengan belajar sambil berbuat, belajar memecahkan masalah sosial, belajar melalui perlibatan sosial, dan belajar melalui pembiasaan serta interaksi sosial- kultural, (c) Implementasi model pembelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum merdeka belajar dilakukan dengan pendekatan pembelajaran Problem Based Learning, Project Based Learning, dan Klarifikasi nilai.

Landasan Yuridis

Merdeka Belajar menjadi salah satu upaya strategis pemerintah yang terkait dengan bidang pendidikan. Sejumlah kebijakan sebagai dasar hukum yang memayunginya yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XIII Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 4 (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada bagian penjelasan dalam Peraturan Pemerintah tesebut menyatakan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan dan daya saing sumber daya manusia Indonesia perlu senantiasa memperhatikan perubahan masyarakat dan dinamika global. Untuk itu, pemantapan Standar Nasional Pendidikan dan upaya pemenuhannya merupakan hal penting dan mendesak untuk dilakukan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Komptensi Lulusan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masa depan dan menyongsong Generasi Emas Indonesia Tahun 2045, telah ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang berbasis pada kompetensi abad XXI, bonus demografi Indonesia, dan potensi Indonesia menjadi kelompok 7 Negara ekonomi terbesar dunia, dan sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia terhadap pembangunan peradaban dunia.

Merdeka Belajar menjadi reformasi pembelajaran yang berdampak pada tuntutan perubahan paradigma pendidik dalam merancang kurikulum, mengembangkan pembelajaran, dan mengevaluasinya. Merdeka Belajar menjadikan pembelajaran sangat fleksibel baik yang berkenaan dengan konten, strategi, maupun tempat belajarnya. Hal ini harus ditindaklanjuti secara sistemik, karena jika salah satu faktor tidak menunjang maka akan berdampak pada kegagalan capaian belajar peserta didik sebagai muara dari Tujuan Pendidikan Nasional. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy