Kepala UPP Syahbandar Molawe : PT. Roshini Belum Kantongi SPB – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Kepala UPP Syahbandar Molawe : PT. Roshini Belum Kantongi SPB


KENDARIPOS.CO.ID — Aparat hukum di Sultra seperti tak punya nyali menghadapi direksi dan manajemen PT. Roshini Indonesia. Buktinya, dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan PT.Roshini sudah masuk ranah penuntut umum Kejaksaan Agung di Jakarta, namun aktivitas penambangan masih berjalan di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Konawe Utara.

Kapal tongkang PT.Roshini Indonesia masih bersandar. Belum bisa mengangkut ore nikel karena belum mengantongi surat persetujuan berlayar.

Informasi yang dihimpun Kendari Pos menyebutkan, perusahaan tambang PT. Roshini Indonesia akan kembali melakukan operasional pengapalan ore nikel. Bahkan, kini sedang mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk pengangkutan ore nikel hasil eksploitasi di kawasan konsesinya. Padahal persoalan hukum yang melilit PT. Roshini masih bergulir di Kejaksaan Agung.

Kepala UPP Syahbandar Molawe, Andi Abbas mengatakan, kapal tongkang pengangkut ore nikel PT. Roshini belum bergerak atau berangkat dari pelabuhannya. Saat ini masih menunggu perampungan semua dokumen. Salah satunya adalah dokumen SPB sebagai persyaratan wajib bagi kapal ketika hendak berlayar. “Dokumennya masih dalam proses,” ujar Andi Abbas kepada Kendari Pos, Minggu (8/11) kemarin.

PT. Roshini, kata dia, sangat mustahil berlayar mengangkut ore nikel tanpa mengantongi SPB. Pasalnya, SPB menjadi syarat wajib agar kargonya diterima di pelabuhan tujuan perusahaan tersebut dalam berlayar. “Harus terlebih dahulu mengantongi SPB sebelum berlayar. Jika tidak mengantongi SPB, kargonya berpotensi tidak akan diterima. Karena siapa yang mau terima jika tidak memiliki SPB,” ungkap Andi Abbas.

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kendari, Rushan Muhammad mengaku operasional pelabuhan PT.Roshini bukan domain isntitusinya. “Bukan domain KSOP Kendari urus masalah itu (SPB kapal PT.Roshini Indonesia,red),” ujarnya singkat.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Sultra, Sudirman mengatakan akan meninjau di lapangan atas aktivitas PT. Roshini yang diduga sudah beroperasi di tengah kasus yang melilit. Seharusnya perusahaan tersebut terlebih dahulu menyelesaikan polemik yang sedang dihadapi. Apalagi dugaan kejahatan lingkungan akibat operasional PT. Roshini sangat besar. “Kami akan berkomunikasi dengan dinas terkait untuk melakukan penindakan lebih lanjut. Dengan sistem mendalam dan menyeluruh,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra, Saharuddin mengatakan, PT. Roshini belum bisa mengapalkan dan mengangkut ora nikel. Pasalnya hingga kini perusahaan tersebut belum memiliki Terminal Khusus (Tersus). Jika menumpang atau memakai tersus perusahaan lain tetap tidak dibenarkan. Sebab hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

“PT. Roshini sangat kepala batu. Tidak semestinya saat ini melakukan operasional apalagi sampai pada kegiatan pengangkutan ore nikel karena kasus dugaan kejahatan lingkungan perusahaan tersebut belum diselesaikan di ranah hukum,”kata Saharuddin kepada Kendari Pos, Minggu (8/11) kemarin.

Saharuddin meminta Polda Sultra untuk bersikap dan segera bertindak tegas, cepat. menurut Saharuddin, semua alat-alat berat milik PT.Roshini wajib disita untuk sementara. “Tidak boleh ada pembiaran apalagi sampai pada upaya kongkalikong. Termasuk UPP Molawe agar tidak memproses SPB PT.Roshini. Karena jika itu terjadi, maka UPP Molawe bisa dikenakan sanksi pelanggaran administrasi,” tandas Saharuddin. (m6/min/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy