Cegah Korupsi, BPKP Sultra Kenalkan IEPK

KENDARIPOS.CO.ID — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra punya cara jitu agar pemerintah daerah dan perangkatnya terhindar dari perilaku korupsi. Salah satunya dengan memperkenalkan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Kendari. Rencananya, kegiatan ini akan dilaksanakan di seluruh Pemda di Sultra.

Suasana sosialisasi Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) kepada seluruh OPD lungkup Pemkot Kendari, kemarin.

Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Nani Ulina menjelaskan, IEPK merupakan upaya untuk mengkuantifikasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi. IEPK selaras dengan tujuh agenda pembangunan nasional, yaitu memperkuat stabilitas polhukhamkam dan transformasi pelayanan publik dan sesuai dengan arah kebijakannya reformasi birokrasi dan tata kelola.

Nani Ulina tak memungkiri perilaku korupsi bisa terjadi dilingkup pemerintahan, terlebih dari sifat manusia yang “serakah” dan tak pernah puas untuk memenuhi kebutuhannya. “Jadi dengan adanya IEPK dapat dilakukan pengendalian korupsi, dapat dilakukan Improvement (perbaikan), terlebih korupsi tidak hanya melibatkan ASN (Aparatur Sipil Negara) tapi swasta serta masyarakat,” ungkapnya kemarin.

Menurutnya, membangun suatu daerah perlu dengan intervensi, dengan bentuk kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik. Termasuk dengan memperkenalkan IEPK ini. “Sehingga arah pembinaan BPKP sesuai mandat PP nomor 60 tahun 2008 terkait pembinaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) bisa berjalan dengan baik,” terangnya.

Pengenalan IETK ini kata dia, bisa membuat pemda dan perangkatnya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan serta bisa melakukan pengendalian terhadap korupsi. “Saat ini masih dalam tahap pemahaman dan selanjutnya akan dilakukan penilaian serta perbaikan-perbaikan agar pengendalian terhadap korupsi semakin baik dan ini akan berlaku bagi semua daerah,” kata Nani.

Kepala Inspektorat Kota Kendari, Syarifuddin mengaku sangat terbantu dengan pendampingan BPKP Perwakilan Sultra. Pasalnya, sosialiasi yang diberikan dapat mengukur kemajuan pengelolaan risiko korupsi serta dapat menajamkan strategi pengawasan atas masalah korupsi di OPD lingkup Pemkot Kendari. “Terdapat poin penting dalam sosialisasi ini terkait pilar pengendalian korupsi yakni kapasitas, strategi pencegahan korupsi dan bagaimana mengantisipasi kejadian-kejadian korupsi,” ungkapnya.

Ia pun mengingatkan kepada seluruh OPD agar lebih berhati-hati dalam mejalankan tugasnya mengingat resiko perilaku korupsi yang ada setiap saat. “Tentang bawahan atau anggota yang menerima gratifikasi atau suap dan OPD yang berhadapan dengan lingkungan, yang kadang-kadang berinteraksi dengan organisasi non pemerintah itu sangat berpotensi. Jadi memalui edukasi ini semua bisa tahu tugas dan perannya dan yang penting bisa terhindar dari perilaku korupsi, suap, pungli dan gratifikasi,” pungkasnya. (b/ags)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *