Bupati Konawe Proaktif Selamatkan Aset Daerah – Kendari Pos
Konawe

Bupati Konawe Proaktif Selamatkan Aset Daerah

KENDARIPOS.CO.ID — Tata kelola keuangan dan aset daerah di Kabupaten Konawe sudah mumpuni. Buktinya Pemkab Konawe dalam kendali Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa sukses mengoleksi lima opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pemkab Konawe meraih opini WTP sejak 2016 atas LKPD tahun anggaran 2015 hingga WTP tahun 2020 atas LKPD tahun anggaran 2019.

Bupati Kery S.Konggoasa menjelaskan tentang aset Pemkab Konawe yang berhasil diselamatkan, termasuk upaya sertifikasi lahan, kemarin.

Baru-baru ini, Pemkab Konawe menerima sertifikat tanah dari Gubernur Sultra, Ali Mazi. Sertifikat tanah itu menjadi indikator Pemkab Konawe tertib administasi atas aset-asetnya. Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, pada beberapa kesempatan safari pemerintahan yang dilakukannya, sering mengingatkan akan pentingnya menjaga aset-aset milik daerah.

Bupati Kery menegaskan aset daerah seperti bangunan, tanah maupun kendaraan dinas (randis), merupakan kekayaan daerah yang mesti dikelola dengan baik. Fasilitas yang dikuasai oknum tidak berhak pasti diuber-uber dinas terkait. Tentu saja atas instruksi Bupati Konawe yang ingin menyelamatkan aset negara dan daerah milik Pemerintah Kabupaten Konawe.

“Itu harus segera ditindaklanjuti. Saya minta aset-aset pemkab Konawe jangan digunakan oleh orang yang tidak berhak. Kalau tanah misalnya belum bersertifikat, kita sertifikatkan cepat dengan menggandeng pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konawe. Sama halnya juga bangunan, seperti itu,” pinta Bupati Konawe dua periode itu.

Khusus kendaraan dinas (randis), Kery juga menekankan pihak-pihak atau oknum yang tidak berhak menggunakan fasilitas itu, entah disebabkan pensiun atau pindah kerja ke luar Konawe, supaya menunjukkan iktikad untuk mengembalikan aset tersebut ke Pemkab Konawe. Sebab kalau tidak, ada sanksi hukum yang bisa dikenakan kepada pihak atau oknum tersebut.

“Memang segera harus dikembalikan. Itukan bisa masuk pidana penggelapan. Ini yang tidak diinginkan. Artinya, kita tidak mau berujung kesitu. Jadi, kita coba minta kesadarannya dulu untuk mengembalikan randis tersebut,” ungkap Kery S Konggoasa, kepada Kendari Pos, Senin (16/11) kemarin.

Sekretaris kabupaten (Sekab) Konawe, Ferdinand Sapan, menuturkan total tanah yang disertifikatkan tahun 2020 sekira 318 bidang. Menurut Ferdinand, aset milik Pemkab Konawe yang bermasalah maupun yang dikuasai oknum tidak berhak, tak begitu banyak lagi. Data aset-aset bermasalah itu sudah diinventarisir oleh Pemkab Konawe. Hanya saja, ia tak begitu detail menerangkan aset apa saja milik Pemkab Konawe yang masih bermasalah ataupun dikuasai oleh masyarakat. Yang jelas, secara umum Pemkab Konawe sudah melakukan langkah-langkah sesuai arahan tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Koorsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, kaitannya dengan penyelamatan aset-aset milik daerah.

“Beberapa sudah kita surati untuk kedua kalinya. Kalau tidak ada iktikad baik, kita akan tempuh langkah pemaksaan untuk pengembalian aset daerah tersebut. Kami sudah pegang datanya,” ujar Ferdinand.

Sebagai contoh, kata Ferdinand, saat ini masih ada randis yang dikuasai oleh mantan anggota di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe. Hanya lagi-lagi, Sekab Konawe itu tak mau menyebut jumlah randis yang dikuasai oknum tak berhak tersebut. Eloknya, sambung Ferdinand, tanpa diumbar ke publik harusnya mantan wakil rakyat itu mengembalikan apa yang memang kini bukan menjadi haknya lagi. “Karena kendaraan itu statusnya hanya pinjam pakai, jadi kembalikanlah. Saya pikir tidak perlu kita sebut nama, kesadarannya saja yang kita minta,” ucap mantan Kepala BPKAD Konawe itu.

Selain randis, Ferdinand menyebut, adapula aset daerah berupa tanah di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna yang dikuasai oknum masyarakat setempat. Oknum warga itu sudah sempat ditemui Ferdinand. Pengakuannya, aset daerah yang diklaimnya itu merupakan tanah yang dihibahkannya pada tahun 1980-an untuk pembangunan gedung sekolah. Hanya saja, warga tersebut meminta kelak gedung itu telah dibangun, ia meminta supaya diangkat menjadi penjaga sekolah tersebut.

“Kalau tidak salah kejadiannya itu tahun 1984. Ternyata sekolah sudah jadi, namun ia tak mendapat kompensasi atas tanah yang dia hibahkan. Jadi, ini yang sekarang coba kita jajaki. Kita minta dokumen-dokumennya. Kalau memang ada hak-hak dia, kita selesaikan. Tapi kalau tidak ada bukti, tidak bisa juga mengklaim seperti itu,” tandas Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Konawe itu.

Untuk diketahui, Sekda Konawe Ferdinand baru-baru ini menerima sertifikat tanah dari Gubernur Sultra dalam rapat koordinasi perbaikan tata kelola aset dan penyerahan sertifikat aset PT.PLN (Persero), Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sultra di Hotel Claro.(adi/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy