Bukan Sekadar Kandidasi Pilkada, Oleh : Dr. Winner Agustinus Siregar, SH., MH – Kendari Pos
Opini

Bukan Sekadar Kandidasi Pilkada, Oleh : Dr. Winner Agustinus Siregar, SH., MH

KENDARIPOS.CO.ID — Tahapan Pemilu kepala daerah terus berlanjut, pencalonan telah selesai, calon-calon yang memenuhi syarat perundang-undangan sudah ditetapkan. Itu berarti mereka sedang memasuki tahapan kampanye. Menebar mimpi, mengurai janji, memantik kata, mengharap dipilih.

Winner A. Siregar, Akademisi Unsultra, Direktur Celebes Poltica Group

Dalam kondisi pandemi seperti ini, tantangan bagi penyelenggara adalah memastikan protokol kesehatan tetap berjalan, sementara bagi kontestan adalah menahan diri dan menjaga diri, dan bagi masyarakat soal-soal kesehatan mesti tetap prioritas.

Pilkada pandemi ini tetap memilik banyak resiko, mulai dan terutama adalah kesehatan masyarakat. Maka tetap penting untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.
Keputusan politik pemerintah dan DPR untuk tetap melanjutkan pilkada adalah keputusan berani bagi sebagian kalangan karena resiko menimbulkan kluster pilkada (sudah ada penyelenggara pemilu yang terpapar) dan banyak resiko lain yang ditimbulkannya.

Bagi para kontestan apapun kondisinya, kemenangan dalam pilkada adalah incaran dan tujuan utama memasuki gelanggang politik. Kekuasaan adalah muara akhir perjuangan politik praktis.

Dalam konteks pilkada beberapa kabupaten di Sultra, pemetaan awal pilkada di sekitar ini: Pada pilkada 9 Desember nanti, dari 17 kabupaten/kota yang ada, terdapat 7 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada. Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Wakatobi, Muna, Buton Utara, dan Kolaka timur. Meski tidak sampai 50 persen wilayah tetapi geliatnya tetap terasa karena konfigurasi politik yang dinamis.

Konfigurasi Partai dan Kemenangan Paslon
Dari aspek sumber rekrutmen politik yang paling utama, tetaplah partai politik, birokrat, dan pengusaha. Birokrat akan selalu menjadi incaran partai dengan asumsi pengalaman birokrasi adalah salah satu keunggulan, yang juga diasumsikan dengan karir birokrat bertahun-tahun mempunyai jaringan yang cukup luas.

Peran partai sangat penting dalam sistem pemilu kita. Itu dimulai dengan ketentuan bahwa syarat calon adalah mengantongi dukungan partai, dan juga jalur perseorangan.
Banyak asusmsi yang menduga parameter lurus akan terjadi, bahwa dukungan partai yang banyak serta-merta sebagai dukungan elektoral, banyak pilkada yang membuktikan sebaliknya, karena keterbelahan dukungan, atau karena figur yang tidak cukup kuat, ditambah waktu kampanye yang terbatas untuk memperkenalkan diri.

Paling tidak, ada bukti kotak kosong yang pernah menang ketika melawan oligarkhi grup politik tertentu, dengan meleknya informasi publik terkait pilkada.Asumsi umum yang berkembang bahwa dukungan partai pendukung atau pengusung akan paralel dengan dukungan keterpilihan calon, tidak sepenuhnya benar.

Apalagi bila ada bumbu cerita dibalik layar, dananya tidak ‘menetes kebawah’. Struktur partai tidak digerakkan, anggota legislatif setempat tidak memanfaatkan momentum untuk kedekatan konstituen -dan berbagai alasan lain, juga karena asumsi bukan pemilu nasional yang ber-resonansi dengan pemilu presiden atau memastikan parlementary treshold level aman.

Pilkada kali ini semakin menarik karena berselang beberapa tahun kemudian akan ada pilgub, gambaran pilkada ini kiranya akan menjadi konfigurasi peta pilgub mendatang. Maka jangan heran jika mereka yang berstatus incumbent (petahana) bukan cuma berjibaku menggaet dukungan suara pemilih, mengimbangi ritme challenger (penantang) tetapi juga ‘dikeroyok’ teman sendiri di momen politik sebelumnya. Karena jangan sampai jadi calon lawan di kandidasi selanjutnya.

Ini konsekwensi privilege (keistimewaan) yang didapat para pejabat publik karena desain pemerintahan dan penguasa politik daerah, bukan desain pelayanan publiknya atau manajer pemerintahan yang lebih mengemuka. Maka semua itu memerlukan dukungan segala sumber; daya, keuangan, jaringan sosial, sambil tetap mengkampanyekan jangan terima politik uang karena pemberi dan menerima menerima sanksi.

Kekuasaan politik yang besar di daerah adalah cikal bakal tergodanya mereka untuk juga belajar mewariskan kekuasaan melalui dinasti politik dan atau politik ranjang https://kendaripos.co.id/2020/08/dinasti-politik-dan-politik-ranjang-oleh-dr-winner-agustinus-siregar-sh-mh/, sesuatu yang mesti dicegah supaya azas kesamaan didepan hukum dan pemerintahan dari sisi kesempatan tercipta.

Konsultan Ditangan Kiri, Lembaga Survei Ditangan Kanan.
Dalam era politik modern dengan strategi big data, mestinya tidak sulit mengenalkan produk kita, para kandidat. Penguasaan big data adalah kunci, setiap daerah atau kawasan punya segmentasinya sendiri, isunya sendiri, ‘jualannya’ sendiri. Isu lokalitasnya, dan keberagaman lain.

Perangkat media tersedia luas, bagaimana penting dan strategisnya, hingga media resmi tim kampanye mesti didaftarkan agar mudah mengenali potensi penyebar hoax atau black-negatif kampanye. Sambil kita tetap meminta pengawas pemilu profesional, berintegritas dan terutama kapasitas memahami dan menjalankan tugas fungsinya dengan baik.

Jangan meremehken masyarakat kita, kita mungkin pelupa, tapi para korban politik biasanya tidak cepat lupa dengan apa yang mereka alami, bila tiada rekonsiliasi politik, bisa menjadi amunisi baru bagi kandidat lain. Isu-isu personal yang mungkin saja dianggap sebagai remeh-temeh, ketika mendapat tempatnya yang tepat, diolah-digoreng, digelindingkan makin membesar. Begitulah nuansanya, dan menegasi yang lain.

Semestinya pilkada adalah ruang kontenstasi program, adu gagasan yang nyata dan dapat diwujudkan, sampaikan visi dan misi yang menggambarkan realitas dan menuju visi bersama, bagaimana mengelola pemerintahan, membuat perubahan, melakukan inovasi pemerintahan, menggerakkan sektor ekonomi produktif, menjaga lingkungan, dan seterusnya, sambil menggaransi diri sendiri tidak akan korupsi. Isu-isu tadi masih dapat dianggap sebagai segmentasi pemilih, bukan sekadar cerita lalu semata.

Maka penting untuk memastikan segmentasi daerah, kapan isu lingkungan, lapangan kerja, pemerataan, soal-soal keadilan mendapat tempat dan pemihakannya sendiri. Tetapi pastikan pula apa yang disampaikan dalam kampanye dan debat adalah sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam dokumen visi-misi yang diserahkan ke penyelenggara pemilu, jangan lain di kertas lain dikata, lain dibibir lain dihati, publik pemilih menduga inkonsitensi, karena ‘meniru’ visi-misi calon lain yang dianggap menarik (dan masuk akal). Jangan sampai latihan lain, main lain.

Semua itu bermuara pada dua tugas utama pemerintahan, to provide (menyediakan) dan service (melayani). Pemimpin politik dan pemerintahan mesti mengidentikkan sebagai pelayan masyarakat, berdiri diatas kepentingan berbagai kelompok, menghargai segala keberagaman, paham nilai-nilai dasar kontitusi kita bernegara-berpemerintahan, dan mengejawantahkannya.

Peran timses sebagai mesin politik pemenangan juga penting, mengingat banyaknya desa/kampung yang mesti ditempuh, diakses, dikuatkan jaringannya, dan dipelihara menuju 9 Desember. Maka struktur yang rapi adalah kunci, penguatan sistematis, struktur mesti dielaborasi dengan lapis dua yang saling tidak mengetahui, dan semua itu memerlukan sumber daya ekonomi yang cukup.

Pemilu memberi ruang untuk perseorangan atau kelompok usaha berbadan hukum menyumbang, yang akan dicatat, lalu dilaporkan, diaudit dan dipublish ke publik. Sayang sekali ruang ini tidak digerakkan secara maksimal oleh para ‘manager keuangan kampanye’, padahal dukungan seperti itu adalah gambaran dukungan suara awal. Alih-alih, yang terjadi sumbangan yang tidak dilaporkan lebih banyak, semoga bukan hasil persekongkolan koncoisme.

Masalahnya, karena semangat maka semua mesti dikerjakan bersama, dihadiri bersama dan bersoal dengan koordinasi. Memastikan evalusi setelah kampanye adalah isu pokok lainnya, tidak jarang ‘tabrakan jadwal” dan susah ‘bagi diri dan waktu’ menjadi soal. Sambil memastikan tim hukum masing-masing harus siap untuk memanfaatkan setiap kesempatan konstitusional yang disahkan oleh negara dapat dipakai atau diakses, selain bahwa para liaison official (petugas penghubung) calon memastikan tiada yang tercecer, terlupa sebagai syarat untuk tetap sah sebagai peserta hingga pertandingan dimumkan secara terbuka melalui penggunaan hak suara yang dilaksanakan.

Tiada kotak kosong dan calon perseorangan (konteks Sultra) adalah catatan penting pilkada kali ini. Kita bisa menduga alasannya, tahapan sempat tertunda, waktu mempersiapkan untuk mengumpulkan dukungan KTP tidak cukup. Padahal jalur ini disiapkan untuk siapa saja sebagai warga untuk punya kendaraan lain diluar partai. Padahal, dalam kontestasi, semakin banyak pilihan semakin bagus bagi pemilihnya, ibarat kita punya banyak pilihan dan pertimbangan untuk memilihnya.

Penutup
Proses politik bukan saja dimulai ketika mendapat dukungan partai, memenuhi syarat sebagai calon, berkontestasi dan memenangkan kandidasi, tetapi kemudian akan dilantik dan menjalankan roda pemerintahan.

Pada tahap ini bukan lagi jurus politisi yang dipakai, tetapi jurus memenangkan dukungan birokrasi pemerintahan menjadi penting, mitra legislatif, inovasi pemerintahan, networking (jaringan) yang luas diperlukan, agar pemerintahan tidak semata berjalan dalam kerangka formalisme (rutin) semata, tetapi tujuan kesejahteraan rakyat makin dekat.

Maka penting sebelum terlambat -sebelum 9 Desember, sebagai pemilih kita mesti memeriksa dengan baik figur para calon dan pasangan politik masing-masing, apa yang ditawarkan (visi misi) memeriksa rekam jejak, nasionalisme, keberagaman, korupsi dan pidana lain misalnya, kekerasan terhadap perempuan, pro lingkungan hidup, pengalaman jabatan publik yang diembannya. Singkatnya, cari tahu lebih dalam siapa mereka, begitulah konteks paling dasar pemilih rasional.

Sulit mengharap mereka yang belum punya pengalaman jabatan publik menjalankan ilmu pemerintahan. Apa yang hendak mereka kerjakan dalam jangka panjang, apakah membangun daerah atau dinasti, menjadi teladan atau juragan, membangun harapan atau kepalsuan.

Salah satu ‘tugas’ kita sebagai warga adalah memastikan mengambil peran serta secara positif dan kreatif; menggunakan hak konstitusi kita sebaik mungkin, tidak menerima politik uang -ingat pemberi dan penerima terancama pasal pidana pemilu, ikut ‘mengawasi’ penyelenggara pemilu, dan pengawasnya agar bertindak fair,cakap, tidak memihak, tidak diintervensi penguasa politik dari nasional-daerah, dan memastikan pilihan rasionalitas adalah kunci dan perubahan politik lokal. Pilkada tetaplah sumber rekrutmen dan promosi kepemimpinan nasional, bukan sekadar kandidasi. Figur-figur yang ‘bersih’ sesungguhnya adalah langkah awal pemerintahan yang baik didaerah.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy