Belum Rekam e-KTP, 9.865 Warga Berpotensi Kehilangan Hak Pilih – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Belum Rekam e-KTP, 9.865 Warga Berpotensi Kehilangan Hak Pilih


KENDARIPOS.CO.ID — Pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tinggal menghitung hari. Tepatnya, pada 9 Desember 2020. Namun, masih ada sekira 9.865 warga berpotensi kehilangan hak pilih. Sebab, belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Sesuai ketentuan UU Pilkada, merekam KTP-el menjadi syarat warga atau pemilih menggunakan hak pilihnya.

La Ode Abdul Natsir

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib mengungkapkan, rekapitulasi per Kabupaten terhadap sandingan data DPT yang belum merekam e-KTP dengan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pilkada 7 Kabupaten, ditemukan DPT yang tidak padan dengan DP4 berjumlah 4.801 pemilih.

“Padan DP4 status belum rekam berjumlah 5.064 pemilih sehingga total yang belum merekam, namun namanya telah ditetapkan dalam DPT berjumlah 9.865 pemilih,” kata Abdul Natsir kepada Kendari Pos, kemarin. Berhubung DPT telah ditetapkan, serta dalam upaya untuk menyempurnakan penyusunan DPT terbuka, akuntabel dan partisipatif, pihaknya pun mengimbau KPU Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan pengecekan kembali ke lapangan terhadap sisa data pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el, bersama Panwascam dan Panwaslu Kelurahan Desa (PKD).

“PPS dapat dibantu Eks PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) untuk menemui pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP guna membantu memastikan keberadaannya,” kata Natsir. Selama pengecakan berlangsung, lanjut Natsir, petugas (PPK/PPS) dapat menyampaikan surat ajakan kepada pemilih tersebut untuk melakukan perekaman e-KTP dan menjelaskan pentingnya peran KTP-el sebagai syarat untuk memilih dalam pemilihan serentak tahun 2020. “Jika pemilih telah melakukan perekaman KTP-el, PPS dapat memperbaiki data pemilih tersebut dengan melaporkannya kepada KPU Kabupaten,” jelasnya.

Dalam hal ditemukan pemilih dengan status belum melakukan perekaman e-KTP, kata Natsir, maka PPS mengingatkan pemilih tersebut untuk segera melakukan perekaman. “PPS melakukan penandaan dan rekapitulasi data untuk dilaporkan kepada KPU Kabupaten. Oleh KPU Kabupaten dilaporkan kembali pada KPU Provinsi untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU RI. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dan tetap sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19,” terangnya.

Pria yang karib disapa La Ojo itu menambahkan, KPU Kabupaten wajib menyelenggarakan sosialisasi secara intensif, ajakan terkait melakukan perekaman e-KTP melalui berbagai cara. Seperti menyampaikan surat secara langsung ke setiap pemilih. Kemudian membuat spanduk Gerakan Mendukung Rekam e-KTP untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020, serta sosialisasi melalui Media Cetak, Media Elektronik serta Media Sosial dan Media daring.

Selanjutnya, kata La Ojo, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan dukcapil setempat untuk mengefektifkan proses perekaman KTP-el Pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el. Serta berkoordinasi dengan Bawaslu sesuai tingkatannya selama kegiatan berlangsung. “Kami merekapitulasi sisa data pemilih hasil kegiatan dimaksud per kabupaten, baik dengan status belum melakukan perekaman KTP-el serta status belum melakukan perekaman KTP-el. Namun telah menjadi TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dan status sudah melakukan melakukan perekaman e-KTP,” terangnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten terhadap verifikasi pemilih yang belum rekap e-KTP selama kegiatan berlangsung. “Hingga pada akhirnya nanti, supaya kegiatan tersebut menjadi baik, rapi dan terorganisasi maka kami maupun KPU KPU Kabupaten mendokumentasikannya dan terus menyampaikan perkembangan terbarunya,” kata Natsir.

Sebelumnya, KPU Sultra menyampaikan DPT dari tujuh kabupaten yang menggelar Pilkada serentak 2020. Hasilnya, DPT terbanyak ada di Kabupaten Konawe Selatan mencapai 203.339 jiwa. Rinciannya, pemilih laki-laki 103.284 jiwa dan pemilih perempuan yakni 100.055 jiwa sehingga total 203.339 jiwa, dengan 632 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Terbanyak kedua di Kabupaten Muna. Jumlah DPT 143.128 jiwa, laki-laki 68.506 jiwa dan perempuan 74.622 jiwa dengan 409 TPS. Selanjutnya, disusul Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), jumlah DPT sebanyak 83.984 jiwa dengan rincian pemilih laki-laki,l sebanyak 43.001 jiwa dan pemilih perempuan 40.983 jiwa.

Kemudian Wakatobi dengan jumlah DPT sebanyak 73.918 jiwa, dengan rincian 36.351 jiwa pemilih laki-laki dan 37.567 pemilih perempuan dan terdapat 274 TPS. Berikutnya, Kabupaten Konawe Utara (Konut) dengan DPT yang ditetapkan sebanyak 46.123 jiwa. Dengan rinican laki-laki 23.658 jiwa dan perempuan 22.465 jiwa, dengan total 199 TPS.

Buton Utara (Butur) jumlah DPT 45.352 jiwa. Laki-laki 22.899 jiwa dan perempuan 22.453 jiwa dengan 170 TPS. Terakhir, Konawe Kepulauan (Konkep) dengan jumlah DPT sebanyak 26.784 jiwa, pemilih laki-laki sebanyak 13.524 jiwa dan pemilih perempuan 13.260 jiwa. Jumlah TPS 101.

Komisioner KPU Viryan Azis mengakui, masih banyak pemilih belum lakukam rekam KTP-el. Pihaknya minta supaya dilakukan revisi data setelah KPU kabupaten/kota melakukan cek ulang. “Ini data laporan dari daerah dengan dua cara, cek ulang data dan koordinasi dengan masing-masing Dispendukcapil kabupaten/kota,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby mendesak penyelenggara dan pemerintah menyiapkan strategi percepatan perekaman KTP-el. “Data pemilih sudah ada by name by address, tinggal mempercepat administrasi perekaman KTP-el ini,” tegasnya, kemarin.

Dia mengingatkan, menggunakan hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara. Jangan sampai hak dasar itu hilang hanya karena tidak merekam KTP-el. “Karena ini kan hanya urusan administrasi. Jangan sampai urusan surat, kertas, KTP-el, lalu mencabut hak politik orang,” ingatnya. Selain percepatan proses perekaman, Alwan mendesak penyelenggara dan pemerintah menyiapkan upaya mitigasi. Misalnya dengan menyiapkan regulasi yang membolehkan penggunaan SIM atau akta kelahiran sebagai alternatif pengganti e-KTP. (b/ags/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy