Bawaslu Sultra Identifikasi Potensi Kerawanan Pilkada

KENDARIPOS.CO.ID — Potensi pemicu konflik Pilkada tujuh kabupaten di Sultra telah diidentifikasi. Bawaslu Sultra mengendus kasus pelanggaran Pilkada akan didominasi oleh money politik, pengerahan ASN dan perangkat desa, serta protokol kesehatan pandemi Covid-19. Termasuk laga head to head yang bisa memecah kelompok masyarakat.

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengatakan, ada beberapa komponen potensi rawan konflik pilkada tahun ini. Ancaman konflik sosial berpotensi terjadi di Pilkada yang menyuguhkan “head to head”. Yakni Muna, Konawe Utara (Konut), Wakatobi, dan Kolaka Timur (Koltim).

Hamiruddin Udu

“Perbedaan pandangan serta adanya “like and disklike” antara kedua paslon yang saling berhadapan adalah potensi pemicu utama. Itu diperpanas oleh masing-masing tim pendukung atau tim sukses. Sebagai contoh, di Wakatobi beberapa waktu lalu, saat salah satu pendukung paslon hendak mendirikan pos pemenangan, terjadi ulah kriminal. Di Koltim massa melakukan aksi blokade jalur masuk ke Kantor Bupati,” bebernya, kemarin.

Menurutnya, fanatisme terhadap paslon juga andil besar yang memantik potensi konflik. Ini sangat potensial terjadi di daerah yang diikuti kontestan head to head. Selain itu, sambung Hamiruddin Udu, tingkat kerawanan pengerahan perangkat desa dan ASN berpotensi terjadi di Muna, Wakatobi dan Butur. Ketiga daerah tersebut, para ASN nya sangat mudah terpengaruh dengan isu politik. Apalagi kabupaten itu, peraih angka tertinggi pelanggaran ASN terlibat politik praktis.

Adapun kerawanan praktek money politik, kata dia, berpotensi terjadi di semua daerah. Ini menjadi hal yang mesti dihilangkan atau diminimalisir. Sinergisitas, penyelenggara, masyarakat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, untuk menjadi ranting terdepan mengawasi setiap paslon agar tidak melakukan politik uang.

“Jika ada masyarakat yang menemukan atau melihat transasksi money politik, maka secepatnya melaporkannya kepada Bawaslu. Sehingga ditindaklanjuti untuk ditindak jika benar-benar terbukti,”pintanya.
Selain itu, kata dia, pelanggaran penerapan protokol kesehatan pandemi berpotensi terjadi di semua daerah. Bawaslu akan memantau dengan intens jalannya pilkada. Untuk memastikan penyelenggaraan pilkada patuh protokol kesehatan.

Sementara itu, Pengamat Politik Sultra, Dr. Najib Husain mengatakan, praktek money politik pada kontestasi pilkada sering kali terjadi. Bahkan tidak sedikit masyarakat menganggapnya sesuatu hal yang lumrah, bukan lagi sebagai pencederaan demokrasi. Sejak para kandidat memulai pergerakannya mengumpulkan dukungan kursi partai politik, aroma praktek money politik sudah terasa.

Dalam mendapatkan rekomendasi dari partai tertentu, telah menjadi rahasia umum terdapat transaksi kapital yang istilahnya mahar politik. Fenomena ini telah lama mendera perpolitikan di Indonesia dan boleh dikata sudah mendarah daging dalam perut sistem demokrasi Indonesia. Dengan kata lain, amat sulit untuk dihilangkan.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Halu Oleo itu menjelaskan politik uang masih berpotensi besar terjadi. Apalagi situasi ekonomi masyarakat yang sedang lesu akibat wabah Covid-19. Masyarakat menilai ajang pilkada sebagai kesempatan mendapatkan isi kantong para paslon.

Untuk meminimalisir praktek politik uang, Bawaslu mesti bekerja keras melakukan pemantauan secara ketat. Intens edukasi masyarakat tentang dampak buruk praktek politik uang.

“Bawaslu harus berintegrasi dengan masyarakat, terutama menggaet para tokoh yang dianggap berpengaruh. Denga tujuan untuk membantu memberikan pemahaman agar tidak terlibat dalam siklus praktek money politik,” tandas Najib Husain. (m6/b).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *