Bawaslu : Pemilih Cerdas, Menolak Politik Uang – Kendari Pos
Politik

Bawaslu : Pemilih Cerdas, Menolak Politik Uang



KENDARIPOS.CO.ID — Aroma politik uang (money politic) disinyalir akan mewarnai Pilkada serentak. Pemilih rentan menjadi sasaran politik uang, termasuk pemilih pemula untuk memilih paslon tertentu. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hamiruddin Udu mengatakan, pemilih yang paling dikhawatirkan menjadi sasaran politik uang adalah pemilih pemula.

Hamiruddin Udu

“Hasil penelitian menunjukkan pemilih pemula sangat sensitif terpengaruh money politic. Salah satu indikator, kurangnya penanaman pendidikan politik terutama mengenai sistem memilih kepala daerah yang ideal,” kata Hamiruddin Udu kepada Kendari Pos, Rabu (18/11).

Karena itu, kata dia, sosialisasi dan pendidikan tentang dampak buruk money politic mesti diajarkan sejak dini. Sehingga ketika dalam pemilihan nanti, pemilih pemula dapat membedakan proses politik yang baik dan tidak baik. “Mengharapkan lahirnya kepala daerah berkualitas, mumpuni, dan benar-benar bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakat harus ditunjang oleh pemilih cerdas. Diantaranya, menolak tegas praktek politik uang,” terangnya.

Hamiruddin Udu mengimbau kepada paslon dan tim pendukungnya agar tidak memakai cara kotor dengan money politic untuk menggaet suara pemilih. Menjual gagasan rasional membangun daerah dan menyejahterakan masyarakat merupakan salah satu strategi cemerlang untuk meyakinkan pemilih.

“Sehingga saat pencoblosan nanti, pemilih menjatuhkan pilihan kepada paslon atas dasar pertimbangan yang rasional. Bukan karena materi, faktor kedekatan, ataupun sejenis lainnya,” tandas Hamiruddin Udu.

Pengamat politik Sultra, Dr. Najib Husain mengatakan, pemilih pemula identik pemilih yang penuh keraguan. Bukan karena faktor menunggu “serangan” money politic atau tidak, namun terletak pada keputusan atas gagasan kampanye para kandidat. Kecelakaan politik yang sering diulangi oleh para paslon, yaitu nihilnya pengejawantahan secara detail dan rasional program membangun daerah kepada pemilih pemula. Sehingga money politik dipilih sebagai alternatif jitu merebut simpati pemilih pemula, meski itu menciderai demokrasi.

“Di Sultra, jumlah pemilih pemula sekira 20 persen. Kuantitas tersebut terbilang banyak jika para paslon memiliki strategi cemerlang untuk meraih dukungan. Namun yang kerap kali terjadi, pendekatan paslon terhadap pemilih pemula hanya dengan sistem politik uang,” kata Dr. Najib Husain kepada Kendari Pos, Rabu (18/11).

Di satu sisi, sambung Najib, pemilih pemula sangat mudah dimobilisasi dengan money politic. Contohnya, mahasiswa yang kuliah di Kendari, mudah saja dirayu untuk pulang oleh tim kampanye paslon tertentu. Maharnya biaya transportasi ditanggung, dan diberikan sedikit tambahan uang saku. Setiap pemilihan, fenomena itu sering terjadi. Dan bukan hal yang tidak mungkin, jelang pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang, politik uang berpotensi terjadi.

Muh. Najib Husain

“Agar terhindar dari pengaruh money politic, pemilih pemula wajib memahami maksimal materi program para paslon. Menemukan titik terang untuk menentukan kesimpulan paling ideal dalam menetapkan pilihan. Dengan metode penilaian berdasarkan pandangan rasional,” terang Najib Husain.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Halu Oleo (UHO) itu menjelaskan, KPU menempatkan debat paslon pada akhir masa kampanye sangat tepat. Debat menjadi kesempatan pemilih pemula menilai paslon melalui untaian narasi dalam menguraikan programnya. Namun sejauh ini pelaksanaan debat sangat nihil dimanfaatkan baik oleh kandidat.

Forum debat menjadi ajang menunjukkan kesalahan dan menyerang personal. Bukan menampilkan program gagasan cemerlang membangun daerah dan menyejahterakan masyarakat. Ini berpotensi menjadikan pemilih pemula konsisten berada dalam ruang keraguan. Pada akhirnya, tim kampanye paslon bisa saja memanfaatkan kesempatan tersebut dengan praktik money politic.

“Diperparah lagi pemikiran masyarakat pada umumnya berkisar 60 persen adalah pemilih tradisional. Artinya memilih bukan atas dasar pertimbangan rasional, namun lebih pada pandangan kedekatan baik keluarga, kerabat, teman, hingga karena diberi sejumlah uang. Tentu ini tugas berat bagi KPU dan Bawaslu. Untuk merubah pemikiran mendasar masyarakat dari pemilih tradisional menjadi pemilih rasional,” tandasnya. (ali/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy