Batalkan UU Cipta Kerja, DPR Didesak Lakukan Legislative Review – Kendari Pos
Nasional

Batalkan UU Cipta Kerja, DPR Didesak Lakukan Legislative Review


KENDARIPOS.CO.ID — Para buruh melakukan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Hal ini dilakukan untuk mengambil langkah legislative review, demi me?mbatalkan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz ?mengatakan, pihaknya mengetahui saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Riden Hatam Aziz mengatakan, UU Cipta Kerja ini tidak berpihak kepada pekerja. Sehingga memang tidak layak untuk tetap dipertahankan.“Kami meminta DPR pada sidang Paripurna ini menyampaikan sikap untuk legislative review,” ucap Riden di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11).

Riden juga mendesak supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU tersebut.
“Batalkan UU Cipta Kerja. Presiden harus menerbitkan Perppu,” katanya.

Legislative review adalah upaya lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi, untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan.
?Sementara di lokasi unjuk rasa sebanyak 500 buruh melakukan demo menolak UU Cipta Kerja tersebut. Buruh melakukan unjuk rasa lengkap dengan seragamnya dan membawa dua mobil pengeras suara.

Walaupun Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 namun elemen buruh tetap melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Bukan kali ini saja mereka turun ke jalan. Hal ini dilakukan demi aturan yang berpihak pada mereka.

Riden Hatam Aziz ?mengatakan, pihaknya mengetahui saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Namun ujuk rasa tetap dilakukan demi membuat buruh sejahtera.

“Kami sadar betul bahwa ada risiko (penularan Covid-19-Red) itu. Itulah mengapa kami mengatakan bahwa (aksi) ini menyabung nyawa para buruh karena risikonya sangat luar biasa buruk,” ujar Riden di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11).

Riden juga mengatakan, jika pemerintah ini ingin serius menanggulangi Covid-19 di dalam negeri. Maka pemerintah bersama dengan DPR jangan membuat keputusan yang merugikan para kaum buruh. “Kalau lah memang DPR dan pemerintah ini betul-betul ingin menerapkan protokol Covid-19, maka janganlah mengambil kebijakan-kebijakan menimbulkan keresahan di masyarakat,” katanya.

Adapun tujuan elemen buruh menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR adalah untuk mendesak agar parlemen membuat legislative review UU Cipta Kerja untuk mencabut Omnibus Law. Selain itu, mereka juga punya tuntutan agar DPR memanggil Menteri Ketenagakerjaan untuk menaikkan upah minimum tahun 2021.

?Diketahui, sekitar ratusan melakukan ujuk rasa menolak UU Cipta Kerja tersebut. Mereka melakukan aksinya dengan dilengkapi dengan mobil komando lengkap dengan speakernya. Sementara arus lalu lintas di depan Gedung DPR RI yakni Jalan Gatot Subroto mengarah ke Slipi masih tampak dibuka. Kendaraan yang melintas agak sedikit tersendat.
(jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy