Anggota Polri Dilarang Swafoto Pakai Gestur Jari

KENDARIPOS.CO.ID — Netralitas anggota Polri di Pilkada tak bisa ditawar-tawar. Sudah harga mati tidak berpihak kepada salah satu paslon. Polri begitu ketat menjaga agar personelnya netral di Pilkada. Gaya dan gestur foto atau swafoto pun diatur untuk menghindari kesan mendukung kontestan Pilkada.

Kapolda Sultra Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya melalui Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh mengatakan secara tegas seluruh personel Polda Sultra diperintahkan semaksimal mungkin melaksanakan tugasnya. “Seluruh personel bersikap netral dalam pelaksanaan pilkada serentak di tujuh kabupaten di Sultra, termasuk dalam pemungutan suara 9 Desember 2020,” perintah Kapolda Sultra seperti dikutip Kompol Dolfi Kumaseh kepada Kendari Pos, Jumat (27/11) kemarin.

Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya
Kapolda Sultra.

Kompol Dolfi Kumaseh menjelaskan untuk menjaga netralitas Polri dalam Pilkada telah tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor STR/800/XI/HUK.7.1./2020 tertanggal 20 November 2020, tentang netralitas anggota Polri dalam pelaksanaan Pilkada Serentak. Instruksi Kapolri wajib dipatuhi personel Polda Sultra.

Kapolda Sultra sudah meneruskan perintah tersebut kepada seluruh jajaran Polda Sultra termasuk semua Kapolres yang ada di Sultra untuk mengingatkan anggotanya. “Di surat telegram terdapat 16 instruksi Kapolri. 14 poin berisi larangan,” ungkap Kompol Dolfi Kumaseh.

Berdasarkan surat telegram tersebut ada beberapa yang menjadi catatan penting bagi anggota Polri . Sebut saja, dilarang berfoto lalu disebar di media sosial, dengan gaya atau gestur tertentu, seperti mengacungkan jari telunjuk, jari jempol dan dua jari membentuk huruf ‘V’. Karena berpotensi dimanfaatkan, oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menuding keberpihakan atau ketidaknetralan Polisi.

“Kita juga dilarang berfoto bersama dengan calon kepala daerah dan massa simpatisan paslon. Dilarang membantu mendeklarasikan paslon, dilarang memberi, meminta atau mendistribusikan janji hingga bantuan dalam bentuk apa pun, juga dilarang menggunakan dan menyuruh orang lain memasang atribut terkait Pilkada,” rinci Kompol Dolfi.

Menurut mantan Kasubbid PID Bidhumas Polda Sultra itu menyebut beberapa larangan lainnya seperti dilarang hadir atau menjadi pembicara dalam kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, dan pertemuan partai politik, kecuali dalam rangka pengamanan berdasarkan surat perintah tugas. Dilarang mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan gambar atau foto bakal pasangan calon kepala daerah, baik melalui media massa, media online, dan media sosial.

“Kepolisian dilarang memberi dukungan politik dalam bentuk apa pun. Tidak boleh menjadi pengurus atau anggota tim sukses. Jangan memberi fasilitas guna kepentingan politik, tidak diizinkan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan kepentingan politik parpol,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, anggota Polri dilarang melakukan kampanye hitam, dilarang menganjurkan golput alias tidak memilih, dilarang memberi informasi perolehan suara, dan dilarang menjadi panitia penyelenggara pemilu. “Apabila masih ditemukan anggota Polri yang melanggar agar ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” sebut Kompol Dolfi mengutip bunyi surat telegram Kapolri.

Bagi anggota Polri yang terbukti tidak mematuhi perintah Kapolri maka diberikan sanksi tegas.
“Tentunya mereka akan diproses dan diperhadapkan dengan kode etik. Divisi Propam akan menegakan hukum kepada seluruh anggota yang mencoba bermain-main saat pilkada. Manakala ada pelanggaran Divisi Propam pasti mengambil tindakan dan dipastikan akan seobjektif mungkin,” tutup Kompol Dolfi. (ndi/b)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *