Ali Mazi Tunaikan “Fatwa” Pusat, Wajibkan Penegakan Prokes Covid-19 di Kampanye Pilkada

KENDARIPOS.CO.ID– Pemerintah pusat tak ingin Pilkada menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Instruksi Menko Polhukam, Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pemerintah daerah termasuk Pemprov Sultra tegas menerapkan protokol kesehatan (Prokes) pencegahan penyebaran Covid-19 di arena pilkada. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi siap menunaikan “fatwa” pemerintah pusat tersebut.

Gubernur Sultra, Ali Mazi menegaskan komitmennya itu dalam rapat koordinasi Analisa dan Evaluasi (Rakor Anev) pelaksanaan kampanye Pilkada serentak tahun 2020 secara virtual melalui video conferance yang dipimpin Menko Polhukam, Mahfud MD. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Ketua Satuan (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Gubernur Sultra, Ali Mazi menekankan setiap daerah pelaksana pemilihan kepala daerah (Pilkada), diwajibkan untuk patuh akan protokol kesehatan. Upaya ini demi keamanan dan kesehatan bersama seluruh masyarakat Sultra. Terlebih lagi di tujuh daerah Pilkada. Harus ada koordinasi penyelenggara di daerah kepada Pemprov Sultra.

“Ada instruksi Menko Polhukam, bahwa kita di daerah harus melakukan rakor teknis Pemprov bersama Bawaslu, KPU dan Forkopimda di Sultra. Dalam waktu dekat kita kan rakor agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang disampaikan (Menko) soal kejadian di Buton Utara,” ujar Gubernur Ali Mazi didampingi KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib dalam rapat virtual di Rujab Gubernur Sultra, Senin (23/11) kemarin.

Gubernur Ali Mazi menegaskan pihaknya tiada henti-hentinya mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah di Sultra agar disiplin menerapkan prokes pencegahan penyebaran Covid-19. “Saya sudah imbau kepada daerah agar tetap menjaga prokes. Jangan ada keramaian, selalu cuci tangan dengan air mengalir maupun hand sanitizer. Itu sudah wajib harus dilaksanakan disemua,” jelasnya.

Kejadian di Kabupaten Buton Utara itu sesungguhnya masyarakat tidak diundang dalam setiap pertemuan. “Yang diundang itu hanya beberapa orang dengan tetap memenuhi prokes. Misalnya dalam ruangan hanya 50 orang. Setelah pulang, mereka inilah yang ramai-ramai berkonvoi,” beber Ali Mazi.

Sebelumnya, dalam rakor Anev pelaksanaan kampanye Pilkada, Menteri Mahfud MD meminta pemda memastikan penyelenggara Pilkada menerapkan prokes pencegahan penyebaran Covid-10. Mahfuf MD mengatakan rakor Anev ini bertujuan untuk mendengarkan analisa dan evaluasi pelaksanaan kampanye Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Mahfud MD menyimpulkan penegakan prokes Covid-19 sebagai kunci sukses kampanye Pilkada serentak.

Metode penegakan prokes Covid-19 dilakukan secara preventif, persuasif, dan penegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ada beberapa daerah pelanggar prokes Covid-19 dalam kampanye Pilkada yang diterima pemerintah pusat. Salah satunya adalah di Kabupaten Buton Utara.

“Kita meminta dalam pelaksanaan kampanye, setiap daerah yang melaksanakan Pilkada wajib menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya kampanye melalui media sosial atau daring. Bagi yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan akan dikenakan sanksi,” tegas Menko Polhukam Mahfud MD. (rah/b)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *