Absen Debat Kandidat, Paslon Disanksi!

KENDARIPOS.CO.ID — Pasangan Calon (Paslon) bupati dan wakil bupati wajib mengikuti debat kandidat. Sanksi menanti bagi paslon yang tak menjalani adu gagasan dan program. November ini, KPU tujuh kabupaten di Sultra akan menggelar debat kandidat dengan tanggal berbeda.

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan kandidat yang tidak menghadiri pelaksanaan debat, maka harus disertai dengan keterangan tertentu sesuai keadaan paslon tersebut. Bila tanpa keterangan, maka KPU memberikan sanksi.

La Ode Abdul Natsir Muthalib

Misalnya, kandidat yang melaksanakan atau perjalanan ibadah, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang. “Jika sedang sakit, wajib menunjukkan surat keterangan dari dokter. Disampaikan ke KPU setempat, tiga hari sebelum debat digelar,” ujarnya Selasa (3/11).

Ia menjelaskan bila paslon absen debat tanpa keterangan, maka KPU berhak memberikan sanksi. Iklan kampanye yang difasilitasi oleh penyelenggara Pilkada akan dihentikan penayangannya, terhitung sejak paslon bersangkutan tidak mengikuti debat.

Pelaksanaan debat, kata dia, disiarkan secara langsung di televisi atau radio serta dapat disiarkan ulang pada masa kampanye. Bila tak bisa disiarkan langsung karena keadaan tertentu, maka bisa lewat mekanisme siara tunda, sepanjang rekaman debat itu disiarkan di masa kampanye.

“Siaran ulang itu harus utuh, dan tidak diperkenankan mengurangi bagian atau segmen tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan paslon. Bila KPU mengalami keterbatasan untuk melakukan penyebarluasan debat lewat siaran di televisi atau radio, debat dapat disiarkan melalui metode streaming pada media sosial atau media daring, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas,” terang Ojo-sapaan akrab La Ode Abdul Natsir Muthalib.

Ojo menegaskan moderator debat wajib menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tim calon atau paslon, Memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap calon atau paslon. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau paslon.

“Moderator wajib memenuhi kulaifikasi yaitu mempunyai integritas, terukur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya, bersikap netral, tidak memihak dan tidak mempunyai hubungan dengan parpol/gabungan parpol, paslon dan/atau tim kampanye serta mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik. Moderator dan tim penyusun materi debat sebelum melaksanakan tugasnya harus menandatangani pakta integritas,”tandasnya. (m6/b).

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.