YLBHI : Kepolisian Tidak Bisa Larang Demonstrasi – Kendari Pos
Nasional

YLBHI : Kepolisian Tidak Bisa Larang Demonstrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyoroti surat telegram rahasia (STR) dari Kapolri Jenderal Idham Azis yang berisi larangan demo menolak RUU Cipta Kerja di 25 provinsi dan 300 kabupaten kota. Neta menyebut STR Kapolri bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tanggal 2 Oktober 2020 itu justru menunjukkan Polri tidak profesional, modern dan tepercaya (Promoter).

Menurut Neta, polemik soal RUU Cipta Kerja dipicu akibat tidak adanya titik temu antara buruh dan pengusaha industri. “Sehingga nasib buruh terus terpinggirkan,” ujarnya melalui layanan pesan, Selasa (6/10).

Ketua Presidium IPW Neta S Pane

Untuk itu, kata Neta, seharusnya Jenderal (Pol) Idham Azizs tidak mengeluarkan STR seperti itu. “TR ini tentu sudah sangat berlebihan, tidak independen, dan tidak promoter,” tegasnya. Namun, Neta tak menampik bahwa pelarangan itu juga mempertimbangkan faktor keselamatan dan demi mencegah penularan Covid-19.

Selain itu, Neta juga mengakui pertimbangan Kapolri mengeluarkan STR tersebut ialah untuk menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Walakin, Neta menganggap STR itu justru melanggar undang-undang karena memuat pelarangan mutlak atas unjuk rasa. “Sebab penyampaian aspirasi atau demonstrasi tidak dilarang, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di muka umum,” urai Neta.

Mantan wartawan itu menambahkan, seharusnya Kapolri bisa bersikap bijak dengan cara mengingatkan para buruh bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi atau salus populi suprema lex esto. Dengan demikian para buruh mau menahan diri. “Jika tidak, rawan munculnya klaster baru (penyebaran Covid-19, red) dari kegiatan yang melibatkan kerumunan massa,” tandas Neta.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfina Wati menyesalkan langkah Kapolri Jenderal Idham Azis yang memerintahkan jajarannya untuk menghadang para pengunjuk rasa UU Cipta Kerja. “Mengingatkan Kapolri dalam UUD 1945 dan amandemennya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara dan bukan alat Pemerintah. Selain itu Kepolisian dalam tugasnya menjaga Kamtibmas bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum,” kata Ketua YLBHI, Asfina Wati dalam keterangannya, Selasa (6/10).

Asfina menegaskan, polisi seharusnya tidak punya sewenang mencegah aksi unjuk rasa kaum buruh. Sebab, Pasal 13 UU 9/1998 dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum. “Selain itu menurut Pasal 30 UUD 1945 dan amandemennya, tugas Kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban, bukan melakukan kampanye terhadap pemerintah,” sesal Asfina.

Asfina menuturkan, Polri kini mendiskreditkan kaum masyarakat. Sehingga berpotensi menghambat kritik publik kepada Pemerintah. Kritik publik dalam demokrasi justru bermanfaat bagi kehidupan bernegara, karena menjadi kontrol kekuasaan.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram berisi arahan kepada jajaran untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa dan mogok kerja oleh buruh pada 6-8 Oktober 2020 terkait penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Adanya Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh As Ops Irjen Pol Imam Sugianto atas nama Kapolri tersebut dibenarkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. “Ya benar telegram itu,” ujar Argo dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Argo mengatakan, dikeluarkannya surat telegram tersebut demi menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. Sebab pada kondisi seperti ini, keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto. Argo menambahkan, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, penyampaian aspirasi atau demonstrasi tidak dilarang.

Namun, kata dia, di tengah situasi pandemi seperti ini, kegiatan yang menimbulkan keramaian massa sangat berpotensi menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19. “Sehingga, Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran Covid-19. Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya,” ujar Argo. (cuy/boy/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy