Walhi Desak Polda Sultra Tindak PT. Roshini


KENDARIPOS.CO.ID — Direksi dan manajemen PT. Roshini Indonesia punya nyali “ganda”. Meski dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan sudah masuk ranah penuntut umum Kejaksaan Agung di Jakarta, namun aktivitas penambangan masih berjalan di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Konawe Utara. Polisi di Sulawesi Tenggara seperti tak berkutik di hadapan petinggi PT.Roshini.

Aktivitas pemuatan ore nikel di jetty
milik PT.Roshini di Desa Waturambaha
Kecamatan Lasolo Kepulauan,
Konawe Utara.

Penelusuran Kendari Pos, PT. Roshini melakukan memuat hasil pertambangan (pengapalan) ora nikel yang di duga tidak mengantongi izin berlayar. Menanggapi fakta itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra, Saharuddin mengatakan, aktivitas pengapalan di tengah belitan perkara hukum, mencerminkan PT. Roshini semena-mena dalam kegiatan pertambangan.

Menurut Saharuddin, tindakan PT.Roshini itu tidak boleh dibiarkan. Mestinya Polda Sultra berdiri di garda terdepan menertibkan perusahaan tambang “nakal”. Namun seolah-olah terjadi pembiaran. Pasalnya, mustahil kepolisian tidak mengetahui aktivitas pertambangan yang dilakukan PT. Roshini tersebut. Ada dugaan terjadi kongkalikong atas pembiaran PT. Roshini yang masih aktif mengeruk kekayaan alam di Bumi Oheo itu.

“Polda Sultra harus segera bertindak menangkap oknum-oknum yang terlibat, baik dari perusahaan PT. Roshini ataupun oknum lainnya. Ini sangat erat kaitannya dengan integritas kepolisian. Karena terlihat lucu dan aneh ketika tindakan kejahatan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak di biarkan merajalela,”kata Saharuddin kepada Kendari Pos, Rabu (30/9) kemarin.

Jika benar terbukti mengapalkan ore nikel tanpa mengantongi izin berlayar, kata Saharuddin, maka PT. Roshini bisa dikenakan sanksi berat sesuai Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) nomor 3 tahun 2020. Pada sisi lain, DPRD Sultra harus secepatnya memanggil pimpinan PT. Roshini dan UUP Molawe untuk dimintai keterangannya. Sehingga nanti persoalannya bisa ditelisik lebih mendalam dan menyeluruh. Termasuk akan ditemui titik terang atas kasus pengangkutan hasil tambang yang diduga tidak mengantongi izin berlayar.

“Idealnya PT. Roshini menyelesaikan terlebih dahulu sengketa yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung atas dugaan kejahatan lingkungan. Bukan kembali tampil dengan arogannya melakukan penambangan. Polda Sultra juga harus menyita alat-alat berat PT. Roshini.Jangan mempertotonkan kepada masyarakat lelucon yang tidak lucu dengan membiarkan kejahatan kelas kakap ini,”tandas Saharuddin.

Sebelumnya, Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Sultra, Kompol Bungin M Misalayuk mengatakan penanganan kasus ini sejak lama ditangani mabes Polri. Saat penyitaan
alat berat tahun lalu, Polda Sultra hanya melakukan back up. Dari hasil penyidikan, bos PT Roshini Indonesia, Lily Sami telah dinyatakan sebagai tersangkanya. “Jadi, masih proses. Bahkan kalau tidak salah sudah sampai di pengadilan,”tutur Kasubdit IV Tipiter, Kompol Bungin M Misalayuk.

Ia mengaku tak sepenuhnya mengetahui soal penyegelan alat berat milik PT.Roshini. Pasalnya, kasusnya telah diambil alih pihak Mabes Polri. “Maaf, saya tidak begitu tahu. Yang pastinya, sudah ada tersangkanya,” jelasnya.

Untuk diketahui, Dirut PT. Rosini Lily Sami ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 28 juni 2019 atas kasus dugaan penyalahgunaan izin pelabuhan jeti serta melakukan usaha atau kegiatan tanpa izin lingkungan. Tersangka sempat ditahan, begitu pula belasan alat beratnya disegel. (m6/b)

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.