UU Cipta Kerja Harus Jadi Introspeksi Bagi Pemerintah


KENDARIPOS.CO.ID — Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dianggap sebagai bentuk autokritik pemerintah. Sejak reformasi, banyak Undang-Undang tumpang tindih dibentuk dan mempersulit sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat atau biasa disebut sektor riil.

“Keberadaan regulasi ini juga sekaligus menjadi introspeksi bagi pemerintah. Istilahnya deregulasi big bang atau pemangkasan birokrasi besar-besaran,” kata ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim, kemarin.

Menurut Lukman, respons pasar modal terhadap lahirnya UU Ciptaker cukup bagus. Hal itu terlihat dari sentimen positif yang muncul usai omnibus law disahkan. Karena, kalangann pemodal berharap ada dampak signifikan dari regulasi sapu jagat itu. Khususnya terkait pemangkasan regulasi.

“Deregulasi akan mengurangi celah korupsi seperti berbentuk pungutan liar (pungli). Praktik kotor itu memengaruhi peningkatan ongkos transaksi. Karena memulai bisnis di Indonesia itu ongkosnya sangat tinggi karena banyak pungli,” kata Lukman.

Di sisi lain, Lukman juga meminta pemerintah membentuk aturan turunan omnibus law yang menjadi penopang, terutama di bidang hukum. Sehingga ada kepastian terkait investasi di Indonesia.“Artinya orang mau membuka usaha di Indonesia itu banyak. Karena itu izinya harus betul-betul mudah dan tidak usah banyak bayar,” kata dia.

Menurut Lukman, tumpang tindih regulasi mengakibatkan banyak masalah sejak dahulu. Dia mencontohnya banyaknya perusahaan besar hengkang dari Tanah Air lantaran ruang pungli yang sangat lebar. “Tiap lebaran diminta duit, tiap ada event apa-apa diminta duit. Itu yang minta dari bawah sampai atas, akhirnya mereka (pengusaha) pergi dari Indonesia,” pungkasnya. (jpg)

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.