UU Cipta Kerja Disahkan, Ketua Puspaham Sultra : Menjadi Kuli di Negeri Sendiri – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

UU Cipta Kerja Disahkan, Ketua Puspaham Sultra : Menjadi Kuli di Negeri Sendiri


KENDARIPOS.CO.ID — RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi UU Cipta Kerja oleh DPR RI. UU itu memuat banyak klaster dan sub klaster isu pembahasan, yang di dalamnya total ada lebih dari delapan Undang-Undang serta seribu lebih pasal di seluruh Undang-Undang tersebut yang diubah.

Aksi penolakan UU Cipta Kerja bergema di nusantara karena dinilai UU itu tak berpihak pada rakyat kecil. UU tersebut menjadi awal nasib buram para kaum marhaeni (petani dan buruh).

Ketua Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sulawesi Tenggara, Kisran Makati mengatakan, sejak awal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law telah ditolak berbagai elemen masyarakat terutama komponen serikat kerja. Namun diabaikan DPR RI dan pemerintah. Bahkan para wakil rakyat itu telah mengesahkannya. Padahal, beberapa pasal dalam UU Omnibus Law tersebut memuat regulasi yang muaranya hanya untuk mengakomodir kepentingan para korporasi.

Sebaliknya, sangat memberikan dampak buruk bagi pekerja atau karyawan suatu perusahaan. “DPR RI telah kehilangan muruahnya sebagai pengayom dan penyambung lidah masyarakat. Kini para “serdadu” parlemen itu, tela berubah sebagai pengayom para kapital. Karena intisari UU Omnibus Law itu hanya didominasi keuntungan bagi para pemilik modal,”kata Kisran Makati kepada Kendari Pos, (6/10).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan laporan pandangan pemerintah atas RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/10). Dalam paripurna itu pemerintah dan DPR menyetujui RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Foto: Ricardo/jpnn

Karena itu, kata dia, semua elemen masyarakat wajib bersatu padu menolak dengan tegas produk UU Omnibus Law. Jika tidak, maka sama halnya membiarkan rakyat Indonesia akan terjajah seumpama para kolonial dulu datang melakukan ekspansi di nusantara. Persatuan yang kuat harus digalang, untuk menunjukan kepada pemerintah bahwa rakyat Imdonesia menolak tegas UU Omnibus Law.

“Kekhawatiran Bung Karno jangan menjadi kuli di negeri sendiri kini terbukti. UU Omnibus Law penuh tipu daya sengsara bagi masyarakat dan generasi yang akan datang. Kita akan dibuat menjadi budak di tanah merah putih ini yang sejatinya adalah negeri kita,”argumen mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra itu.

Kisran Makati menjelaskan, kini pihaknya yang tergabung dari berbagai serikat pekerja di Sultra sedang memantapkan data-data untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).” Semoga upaya ini akan berbuah keberhasilan di masa yang akan datang.

Dalam waktu dekat ini, kami akan ke MK. Untuk mengajukan gugatan protes. Kepentingan untuk masyarakat bawah wajib di tunaikan,”tandasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, terdapat 10 isu yang diusung oleh buruh dalam menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Kesepuluh isu tersebut berkaitan dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, TKA, UMK dan UMSK.

Terkait pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja, cuti dan hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak outsourcing. Menyikapi hal tersebut, pihaknya beserta puluhan federasi serikat buruh lainnya menyatakan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dan akan mogok nasional pada 6 sampai 8 Oktober 2020. Hal itu sesuai mekanisme Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Menurutnya, ada tiga isu harus diperiksa kembali yang tertuang kedalam pasal RUU Cipta Kerja karena dianggap merugikan buruh. “Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya 3 isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003,” ucapnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan sikap partainya yang tetap menolak UU Cipta Kerja. AHY menegaskan, UU Cipta Kerja tidak memiliki urgensi. Seharusnya semua pihak berfokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Dia menyatakan, UU Cipta Kerja juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan pekerja. Dia juga menyebut UU itu berbahaya. Sebab, terlihat ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu kapitalistik dan neoliberalistik. ’’Menjadi jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. Alih-alih berupaya menciptakan lapangan kerja secara luas, UU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas mengatakan MUI sangat kecewa atas perlakuan pemerintah dan DPR yang tega mengesahkan RUU tersebut di tengah pandemi ini. “DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital daripada membela kepentingan rakyat banyak,” ungkap dia dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Selasa (6/10).

Oligarki politik tidak punya uang banyak untuk membiayai kegiatan-kegiatan politik mereka masing-masing. Alhasil mereka pun terpaksa meminta bantuan kepada para pemilik kapital atau sebaliknya.”Yang meminta-minta dan atau yang diberi bantuan tentu akan bisa di perintah-perintah dan ditawan oleh pemberi bantuan atau para pemilik kapital. UU ini lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan mengabaikan kepentingan rakyat luas,” ujar dia.

Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie menyebut UU Cipta Kerja (Ciptaker) menimbulkan kekacauan di tengah kekacauan pada masa pandemi Covid-19. “Di tengah covid ini (UU Ciptaker) bukan menjadi solusi, tetapi dia menciptakan kekacauan di tengah kekacauan gara-gara covid,”ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu kepada jpnn.com, Selasa (6/10).

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati berkomentar singkat atas pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia pun menilai Presiden Jokowi secara sah menjadi pemimpin yang mengembalikan oligarki ke Indonesia. “Sah..Jokowi presiden yang mengembalikan oligarki ke posisi sentral di Indonesia,” kata dia saat dihubungi jpnn, Selasa (6/10).

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (Sekjen KPA) Dewi Kartika menyebut organisasinya segera mengajukan uji materi setelah disahkannya Omnibus Law RUU Ciptaker, Senin (5/10) kemarin. “Sebagai kelanjutan sikap penolakan, KPA akan menggugat UU ini ke Mahkamah Konstitusi,” kata Dewi dalam keterangan resminya kepada awak media, Selasa (6/10). (m6/b/jpg/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy