Urai Potensi Konflik di Pilkada, TNI Siap Back Up Kepolisian – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Urai Potensi Konflik di Pilkada, TNI Siap Back Up Kepolisian


KENDARIPOS.CO.ID — Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tujuh daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat perhatian serius Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIV/Hasanuddin, Brigjen TNI Andi Muhammad. Kemarin (7/10), dia datang di Korem 143/HO Kendari bertemu Danrem beserta jajaran. Secara khusus, dirinya menitip pesan supaya hajatan demokrasi lima tahunan itu dikawal dengan baik. Potensi konflik sekecil apapun harus diwaspadai.

Kasdam XVI/Hasanuddin, Brigjen TNI Andi Muhammad memberikan pengarahan kepada jajaran Perwira Korem 143/HO Kendari, kemarin.

Brigjen TNI Andi Muhammad memastikan, siap memback up Kepolisian dalam pengamanan pilkada. Hal ini sebagai bentuk komitmen menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, serta keselamatan rakyat. “Kodam XIV/Hasanuddin berperan dalam menciptakan kondisi wilayah tangguh terhadap berbagai kerawanan dan potensi ancaman. Termasuk pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 di Sultra. Makanya, segala potensi konflik harus diurai dan disolusikan lebih dini,” kata Brigjen TNI Andi Muhammad dalam lawatannya di Makorem 143/HO Kendari, kemarin.

Dirinya tak memungkiri, beberapa pekan terakhir telah terjadi “riak-riak” di Kota Kendari. Meski tidak terkait pilkada, pihaknya tetap mempersiapkan sejumlah strategi untuk membantu Kepolisian dalam mengantisipasi adanya gesekan di lapangan. “Kami pastikan ini tidak akan terulang. TNI siap menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Saya minta semua prajurit berperan dalam menjaga stabilitas keamanan daerah dan negara,” tegasnya.

Bukan hanya soal stabilitas keamanan daerah, dia juga meminta seluruh prajurit TNI netral dan menjadi pelopor penananganan wabah Covid-19, khususnya pada pilkada 9 Desember mendatang. “Prajurit, khususnya perwira harus memberikan contoh dan menjaga nama baik satuan. Dalam menghadapi pilkada, semuanya harus netral, tidak berpihak kepada salah satu calon,” ujar Lulusan Akmil 1988 itu. Prajurit juga, lanjut dia, harus mengedepankan serta mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan kebiasaan 3M: memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman.

Bawaslu Endus Kerawanan Pilkada

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu mengatakan, ada empat komponen yang menjadi potensi rawan konflik pilkada tahun ini. Pertama, rawan konflik sosial yang berpotensi terjadi di daerah paslon “head to head” yakni Muna, Konawe Utara (Konut), Wakatobi, dan Kolaka Timur (Koltim). Perbedaan pandangan serta adanya “like and dislike” antara kedua paslon bisa menjadi pemicu utama. Itu diperpanas oleh masing-masing tim pendukung atau tim sukses. Sebagai contoh, di Wakatobi beberapa waktu lalu, salah satu pendukung paslon hendak mendirikan pos pemenangan, terjadi penikaman. Di Koltim massa melakukan aksi blokade jalur masuk ke kantor bupati.

“Fanatisme terhadap paslon yang membabi buta, turut memberi andil dalam memantik potensi konflik. Ini sangat potensial terjadi di daerah yang diikuti kontestan head to head,” kata Hamiruddin Udu kepada Kendari Pos, kemarin (7/10). Kedua, sambung Hamiruddin, tingkat kerawanan pengerahan perangkat desa dan ASN. Ini berpotensi terjadi di Muna, Wakatobi dan Butur. Sebab, ketiga daerah tersebut, ASN sangat mudah terpengaruh dengan isu politik. Catatan Bawaslu, ketiga daerah itu sebagai peraih angka tertinggi pelanggaran ASN yang terlibat politik praktis.

Ketiga, tingkat kerawanan praktek money politik. Ini berpotensi terjadi di semua daerah. Hal ini menjadi tugas berat yang mesti dihilangkan atau diminimalisir. Partisipasi dari pemerintah daerah dan masyarakat sangat dibutuhkan, untuk membantu mengawasi setiap paslon agar tidak melakukan politik uang.

“Jika ada masyarakat menemukan atau melihat transaksi money politic, maka segera laporkan kepada Bawaslu daerah setempat. Agar segera ditindaklanjuti untuk ditindak jika terbukti,” tegasnya. Keempat, tingkat kerawanan pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Semua daerah yang menggelar pilkada berpotensi terjadi. Karena itu, Bawaslu akan senantiasa memantau ketat jalannya pilkada. Untuk memastikan setiap penyelenggaraan kegiatan pilkada, patuh terhadap rambu-rambu penerapan protokol kesehatan. “Kami berharap pilkada tahun ini berjalan baik dan melahirkan pemimpin profesional,” harapnya.

Netralitas ASN Meragukan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sultra menilai Pilkada Muna memiliki tingkat kerawanan tinggi pada kasus netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan praktek politik uang. Dua potensi kerawanan itu menjadi momok yang perlu diwaspadai oleh penyelenggara maupun lembaga pengawas Pemilu.

Munsir Salam, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sultra menerangkan, praktek pelanggaran netralitas ASN sangat mungkin terjadi karena Pilkada Muna diikuti dua kontestan yang notabene punya latar belakang petahana. Pasalnya, LM. Rusman Emba yang berpasangan dengan Bachrun merupakan kepala daerah yang sedang cuti kampanye. Sedangkan kompetitornya yakni LM. Rajiun Tumada menggandeng La Pili juga merupakan Bupati Kab. Muna Barat yang baru saja mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Muna 2020. Keduanya tidak dipungkiri memiliki pengaruh terhadap ASN di masing-masing otoritanya.

“Potensi menggunakan pengaruh itu untuk kepentingan pemenangan tetap ada,” jelasnya. Indeks kerawanan kedua yang patut diwaspadai ialah penggunaan cara-cara kampanye uang atau money politik dalam memengaruhi suara pemilih. Money politic itu juga perlu menjadi perhatian serius Bawaslu Kab. Muna sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Pilkada. Namun meski demikian, ia berharap dua hal itu tidak sampai dilakukan oleh pasangan calon.

“Karena Bawaslu tidak akan tinggal diam. Semua aktivitas ASN baik di lapangan ataupun di media sosial terus dipantau. Demikian pula dengan isu money politic,” ujarnya. Munsir menjelaskan, ASN dilarang keras terlibat politik praktis sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016. Dalam praktek pengawasannya, Bawaslu juga telah bekerja sama dengan Komisi Apartur Sipil Negara (KASN) untuk bersama-sama memantau pergerakan ASN. Sanksi pelanggaran sendiri bisa berupa kode etik ataupun sanksi pidana.

“Kami harap ASN memahami dan mematuhi hal ini. Karena kalau ditemukan, sanksinya berkonsekuensi pada ASN pribadi ataupun bisa pada calon,” tegasnya. Komisoner Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kab. Muna Aksar menerangkan, jumlah ASN yang ditengarai terlibat politik praktis di Pilkada Muna hingga kini sudah sebanyak 30 orang. Jumlah itu terbilang banyak karena tahapan Pilkada baru memasuki masa awal kampanye. Sementara money politik belum satu pun kasus baik yang ditemukan maupun berupa aduan. “Sudah 30 ASN yang direkomendasikan ke KASN baik dari Muna maupun Muna Barat. Pelanggarannya berbeda-beda. Soal sanksi, kami menunggu rekomendasi,” imbuhnya. (b/m6/ags/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy