Tolak RUU Omnibus Law, Massa Aksi Duduki Kantor DPRD Konawe – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Tolak RUU Omnibus Law, Massa Aksi Duduki Kantor DPRD Konawe


KENDARIPOS.CO.ID — Ragam penolakan mewarnai hasil sidang paripurna DPR RI menyangkut pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja alias RUU Omnibus Law. Elemen mahasiswa dan buruh ramai-ramai turun ke jalan menuntut DPR RI membatalkan pengesahan UU yang dianggap mengkebiri hak-hak pekerja di Indonesia. Gelombang aksi demonstrasi menolak lahirnya produk legislasi itu juga terjadi di daerah. Khususnya di Kota Kendari hingga Kabupaten Konawe.

Massa aksi dari elemen Pemuda dan Mahasiswa Konawe Bersatu (PMKB) menduduki kantor DPRD Konawe, Rabu (7/10).

Di Kota Kendari, massa mendatangi kantor DPRD Sultra serta menyuarakan aspirasi di jalan-jalan. Sementara di otorita Kery Saiful Konggoasa, elemen Pemuda dan Mahasiswa Konawe Bersatu (PMKB) menyerbu kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dengan tagline mosi tidak percaya kepada wakil rakyat.

Aksi tersebut sempat memanas saat demonstran memaksa masuk di gedung DPRD Konawe. Aksi saling dorong dengan personel Satpol-PP Konawe dan pihak kepolisian pun tak bisa dihindari. Massa berhasil masuk ke gedung parlemen dan menduduki ruang rapat paripurna DPRD Konawe.

Koordinator massa aksi PMKB, Irfan membeberkan, beberapa poin menyangkut alasan kerasnya menolak disahkannya UU Omnibus Law. Ia menilai, produk hukum itu terkesan dipaksakan untuk ditetapkan lewat paripurna DPR RI. UU Omnibus Law dianggap membuka peluang para pengusaha untuk mengeksploitasi kaum buruh. Pengurangan skema pesangon dari 32 bulan menjadi 25 bulan serta standarisasi gaji yang tak lagi berdasarkan upah minimum (UM) melainkan hitungan jam kerja, dianggap mendiskreditkan hak-hak kaum buruh dan pekerja di Indonesia.

“Kemudian juga, tidak dimasukannya pasal 59 UUD nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur status karyawan, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT atau kontrak seumur hidup tidak memberikn kepastian kepada buruh. Sebenarnya, kita tidak menolak hadirnya investasi, tapi alangkah baiknya hak-hak buruh juga harus diperhatikan,” ujar Ketua HMI Cabang Konawe itu, saat berorasi di depan kantor DPRD Konawe.

Sementara itu, Ketua DPRD Konawe, H. Ardin, memastikan dirinya selalu memposisikan diri paralel di garis perjuangan rakyat. Baginya, demonstrasi yang dilakukan elemen PMKB merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sebuah negara demokrasi. “Pasti ada yang dinilai oleh mahasiswa tidak ideal, bukan tidak benar. Sebab, mahasiswa itu cara pandangnya menyangkut idealisme, bukan benar atau salah. Gerakan penolakan ini harus kita hargai sebagai citra mahasiswa sebagai agen perubahan,” tegas H. Ardin, saat menemui massa aksi di ruang rapat paripurna kantor DPRD Konawe.

Ia mengaku, sampai saat ini belum menerima atau membaca salinan draft asli UU Omnibus Law yang disahkan DPR RI, Senin (5/19) lalu. Ia juga tak mau serta merta mengamini tuntutan massa aksi yang menginginkan DPRD Konawe menyatakan sikap menolak sepenuhnya UU yang sudah disahkan itu. Sebagai masyarakat akademik, sambung politisi PAN Konawe itu, secara pribadi maupun kelembagaan, pihaknya membuka ruang untuk berdialog dan mengkaji lebih mendalam pasal-pasal yang dianggap tidak ideal oleh elemen pemuda dan mahasiswa Konawe.

“Jadi kita bisa tahu mana yang dipersoalkan. Pasal yang mana. Jangan sampai kita diskusi liar akibat hoax yang beredar. Teman-teman massa aksi juga saya yakin belum semua membaca UU itu (Omnibus Law, red). Bagaimana kita menilai sesuatu yang belum kita lihat dan pahami. Tidak fair kan. Jangan sampai kita melempar lagi kebohongan di publik,” tambahnya.

Alumnus Fisip UHO itu menambahkan, pasti ada cek and balance dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, katanya, pengusaha maupun para pekerja harus sama-sama diakomodir bila ada produk hukum yang bakal diterapkan. Sehingga, asas keadilan bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Dalam konsep negara hukum yang dianut Indonesia, sambungnya, elemen masyarakat yang kukuh menolak disahkannya UU Omnibus Law, juga bisa menempuh jalur hukum lewat judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). “Tapi harus dikaji dulu sebelum nantinya diuji di MK. Saya pribadi juga mengapresiasi masyarakat yang masih concern mengawasi jalannya pemerintahan. Sebab, kekuasaan yang tidak diawasi, memungkinkan lahirnya embrio pemerintahan yang otoriter,” pungkasnya. (b/adi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy