Tingkatkan Kompetensi untuk Menggapai Kinerja Terbaik, Oleh : Tamiore – Kendari Pos
Opini

Tingkatkan Kompetensi untuk Menggapai Kinerja Terbaik, Oleh : Tamiore


KENDARIPOS.CO.ID — Kompetensi atau competency secara umum diartikan sebagai kemampuan melaksanakan suatu tugas pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Kompetensi adalah suatu kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Di mana kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual dan fisik.

Sedangkan menurut undang undang Nomor 13 tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai standar ditetapkan. Sangat banyak pendapat para ahli, akan tetapi pengertian yang disampaikan sama yaitu kemampuan individu dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

Tamiore, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra

Kompetensi bagi beberapa profesi menjadi persyaratan penting dalam menjalankan kerangka dan tujuan organisasi. Hal tersebut menjadi penting karena menawarkan suatu kerangka kerja efektif dan efisien dalam mendayagunakan sumber sumber daya terbatas. Bekerja merupakan kegiatan manusia untuk mengubah keadaan dari suatu alam lingkungan dalam proses mencapai kebutuhan manusia yang diinginkan, setiap individu cenderung akan dihadapkan dengan hal hal baru. Sehingga melalui bekerja sesorang akan memperoleh kemajuan dalam
hidupnya.

Dalam proses bekerja itulah kinerja sesorang dapat dilihat. Organisasi pemerintah dan swasta dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, dan apabila tercapai barulah dikatakan berhasil, keberhasilan diperlukan landasan yang kuat berupa kompetensi. Dengan demikian kompetensi sangat berguna untuk membantu organisasi meningkatkan kinerjanya. Semakin banyak kompetensi dipertimbangkan maka semakin meningkat pula kinerjanya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah merupakan salah satu faktor penentu dalam proses pembangunan, sehingga memerlukan peranan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber daya manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan dalam organisasi pemerintah, karena bagaimanapun keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tentu ditentukan oleh kompetensi SDM yang dimiliki. Dalam perkembangan teknologi yang sangat maju saat ini kompetensi SDM sangat diperlukan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisasi dalam
menyelesaikan pekerjaannya.

Perkembangan SDM menurut data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (redaksi beritagar, 7 Juni 2017) mengatakan bahwa dari 4.7 juta Pegawai Negeri Sipil 95 % PNS tidak kompeten dan hanya 5 % yang meiliki kompetensi dalam pekerjaannya. 60 % sampai dengan 64% Kompetensi ASN hanya juru ketik sehingga banyak orang meragukan kemampuan ASN dalam menjalankan tugasnya dan keluhan masyarakat atas ketidakmapuan ASN dalam memberikan pelayanan yang memadai, artinya 95% PNS nyaris tidak mempunyai inisiatif dalam bekerja, mereka harus menunggu perintah untuk menjalankan tugasnya karena hanya memiliki kompetensi umum.

PISA (Programme forInternational Students Assessment) 2015 telah mengevaluasi performa siswa di 69 negara. Hasilnya peringkat Indonesia masih tergolong rendah. Berturut-turut rata-rata skor pencapaian siswa RI untuk sains, membaca, dan matematika berada di peringkat ke-62,ke-61, dan ke-63 dari ke-69 negara yang dievaluasi. Memang ada perbaikan jika dibandingkan dengan 2012, tetapi tidak terlalu signifikan. Siswa Indonesia dapat dikatakan memiliki penguasaan materi yang rendah. Bagaimana masa depan SDM Indonesia apabila kualitas anak didiknya saat ini tidak menunjukkan keunggulan?

Daya saing bangsa sulit untuk terdongkrak karena sejak awalnya sudah jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Janganlah bermimpi untuk mengejar Singapura, dengan Vietnam dan Thailand pun kita sulit unggul. Kondisi SDM Pegawai Negeri Sipil di Indonesia sebgaimana digambarkan diatas, pada umumnya banyak mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan, baik kalangan PNS itu sendiri maupun yang bekerja di sektor swasta. Mungkin ada yang tidak percaya apa betul PNS ini tidak kompeten, ada juga yang biasa-biasa saja tidak memberikan komentar, dan mungkin ada yang berpendapat, kalau tidak memiliki kompetensi bagaimana bisa melaksanakan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Sangat ironi, begitu banyak orang ingin menjadi pegawai negeri sipil, orang rela melakukan banyak hal -termasuk bermain kotoragar bisa menjadi PNS, akan tetapi di sisi lain banyak orang meragukan kemampuan PNS dalam menjalankan tugasnya, keluhan masyarakat atas ketidakmampuan ASN dalam memberikan pelayanan yang memadai. Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang digambarkan pada pada redaksi beritagar, bagi kalangan PNS merupakan salah satu bahan intropeksi diri untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi, karena PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara, bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Mempertimbangkan kondisi tersebut pada tahun 2012, Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Peraturan Nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.Permasalahan kompetensi PNS tersebut merata disemua instansi vertikal maupun daerah. Dengan keterbatasan kompetensi PNS dan umumnya ASN tersebut, negara mengalami kerugian untuk dua perkara.
Pertama, terkait dengan belanja pegawai. Kedua, terkait dengan kinerja pemerintah itu sendiri. Itu dapat dilihat dari lambatnya pertumbuhan pembangunan ekonomi Negara kita Indonesia, inilah salah satu penghambat kemajuan ekonomi kalau dilihat dari skala nasional, nah bagaimana dengan kompetensi PNS Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan itu sendiri, apakah menjadi penyumbang pegawai 95 % yang tidak kompeten?

SDM di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Kondisi SDM di Kementerian Keuangan ternyata tidak jauh berbeda dengan apa yang digambarkan Kemenpan tersebut diatas, Sesuai data dari Biro Sumber daya manusia Kementerian Keuangan Jumlah pegawai per 1 Januari 2019 sebanyak 80.377, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memegang peringkat ketiga dengan jumlah 7.566 setelah Ditjen Pajak ( 45.011) dan Ditjen Bea Cukai (16.570), dengan jumlah pegawai DJPb sebesar itu terdiri dari generasi baby boomers 28 %, generasi X 32%, Generasi Y 32 %, dan generasi Z 8%.

Peningkatan kompetensi SDM Kementerian Keuangan telah dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2008 tentang pedoman Assessment Center Kementerian Keuangan, yang merupakan tonggak dimulainya reformasi
birokrasi di Kementerian Keuangan. Dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan. untuk meningkatkan produktivitas kerja, ada tiga Indikator Kinerja Utama yang telah dilakukan Ditjen
Perbendaharaan Kementerian Keuangan yaitu penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan manajemen SDM Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam Roadmap pertama (2010 – 2019) telah menjalankan 9 (Sembilan) program unggulan yaitu Manajemen perubahan, Penataan peraturan perundang undangan, Penataan penguatan organisasi, Penataan tatalaksana, Penataan sistem manajemen SDM aparatur, Penguatan pengawasan, Penguatan akuntabilitas kinerja, Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan monitoring dan evaluasi.

Kini Ditjen Perbendaharaan memasuki roadmap kedua khusus bidang pengelolaan SDM ( 2019-2030) dengan 10 Big Program Pengelolaan SDM yaitu: 1. Career Path & Training Path Career Path merupakan program analisa jalur karir pegawai yang berisi alur posisi/jabatan yang harus dilalui pegawai untuk mencapai tujuan kariernya di masa depan.Sedangkan Training Path merupakan program analisa kebutuhan pendidikan atau pelatihan pegawai untuk mencapai tujuan karier tersebut.

2). Digitalisasi HRIS & HR Big Data Digitalisasi HRIS merupakan program modernisasi pengelolaan SDM melalui pemanfaatan teknologi informasi. Melalui program ini, pengelolaan maupun akses layanan SDM ke depannya diharapkan dapat dilakukan di mana saja (mobile), Dengan terciptanya sistem tersebut, pengumpulan data SDM menjadi semakin mudah dan cepat sehingga dapat tercipta bank data SDM yang komprehensif (Big Data).

Ultimate goal adalah mewujudkan sistem pengelolaan SDM yang bersifat people-centric dan mobile/multipratform: 3). Digitalisasi HRIS & HR Big Data Digitalisasi HRIS merupakan program modernisasi pengelolaan SDM melaluipemanfaatan teknologi informasi. Melalui program ini, pengelolaan maupun akses layanan SDM ke depannya diharapkan dapat dilakukan di mana saja (mobile). Dengan terciptanya sistem tersebut, pengumpulan data SDM menjadi semakin mudah dan cepat sehingga dapat tercipta bank data SDM yang komprehensif (Big Data)

4). Well-being Program. Well-being Program merupakan program peningkatan level kesejahteraan pegawai melalui berbagai rangkaian kegiatan peningkatan kesehatan, keseimbangan hidup dan pekerjaan, penciptaan suasana kerja yang kondusif, serta kegiatan-kegiatan lain yang
berfokus kepada aspek humanitas pegawai. Ultimate goal adalah terwujudnya pegawai yang sehat dan sejahtera, dengan level kinerja dan engagement yang tinggi.

5). Push and Pull Program. Push Program merupakan program pembelajaran wajib di mana pegawai harus mempelajari suatu materi/modul tertentu. Sedangkan Pull Program merupakan program pembelajaran mandiri pegawai sesuai bakat dan minatnya. Sertifikasi pelatihan
dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan secara online dan telah terverifikasi oleh unit teknis terkait.

6). Leadership Program. Leadership Program merupakan program penciptaan figur-figur pemimpin yang tanggap terhadap perubahan zaman dan paradigma baru dalam penciptaan organisasi modern. Ultimate goal adalah terciptanya pegawai dengan jiwa kepemimpinan yang dapat mengakomodir perubahan organisasi, teknologi, dan karakteristik SDM; 7). Pengembangan Bakat & Kreativitas. Program yang bertujuan untuk membangun iklim maupun budaya organisasi kondusif. Demi semakin terciptanya pegawai yang tidak hanya berkompeten dalam
bidangnya, tetapi juga memiliki bakat dan kreativitas yang tinggi. Ultimate goal adalah terciptanya pegawai yang dapat mengekspresikan bakat dan kreativitasnya.

8). Program Efisiensi dan Efektivitas Pelaks. Pekerjaan program yang berfokus kepada peningkatan kedisiplinan pegawai dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari sehingga dapat tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Program ini diwujudkan melalui kegiatan seperti pelaksanaan rapat yang tepat waktu dan terfokus, pelaksanaan berbagai penugasan secara paralel dan efisien, serta komitmen untuk mengeliminir budaya-budaya yang dianggap tidak produktif. Ultimate goal adalah terciptanya lingkungan kerja yang mendorong peningkatan
efektivitas dan efisiensi.

9). Program Filantropi Perbendaharaan. Program ini berisi rangkaian kegiatan untuk mendukung dan mengakui kegiatankegiatan filantropis yang selama ini telah dilakukan oleh jajaran pegawai dan instansi DJPb di seluruh Indonesia. Ultimate goal adalah terciptanya pegawai yang memiliki
kepedulian sosial sebagai wujud social responsibility organisasi.

10). Program Agen Perbendaharaan. Program ini bertujuan menciptakan pegawai-pegawai yang diproyeksikan untuk menjadi soko guru perbendaharaan di instansi-instansi pemerintah lain di luar lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Ultimate goal adalah terciptanya ahli-ahli di bidang pengelolaan perbendaharaan yang dapat mengawal pelaksanaan APBN.

Pengembangan Aplikasi Mobile Platform

Dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi saat ini, telah merubah pola kerja organisasi dari yang manual menjadi digital. Sehingga tidak lagi membutuhkan banyak tenaga atau pegawai. Tapi setiap individu memahami dan menguasasi TIK. Pemerintah telah merumuskan kebijakan dan strategi serta evaluasi kinerja, risiko dan penjaminan-pengendalian mutu TIK, menyediakan aplikasi/sistem informasi internal dan
eksternal yang canggih, terintegrasi, stabil dan aman.

Tak hanya itu, juga memastikan beroperasinya aplikasi yang telah dihasilkan melalui proses pelatihan/edukasi, pemeliharaan, basis data dan referensi, memastikan ketersediaan dan kesinambungan infrastruktur TIK dan penyimpanan serta analisis basis data dan memberikan layanan asistensi/bantuan bagi pengguna serta mewujudkan pengetahuan TIK yang komprehensif. Marilah kita berpacu raih kesempatan yang telah diberikan oleh pemikir SDM, dalam mengembangkan diri menjadi person siap menghadapi revolusi industri 4.0, dan Project Management Office 4.0 DJPb, untuk Indonesia, untuk Ditjen Perbendaharaan dan untuk diri kita sendiri. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy