Tensi Politik Tinggi, Jaga Daerah Tetap Kondusif – Kendari Pos
Nasional

Tensi Politik Tinggi, Jaga Daerah Tetap Kondusif

KENDARIPOS.CO.ID — Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak sudah memasuki tahapan kampanye. Gesekan tim sukses, pendukung akar rumput, hingga pasangan calon (paslon) tak bisa dihindari. Situasi ini membuat tensi politik di daerah pilkada meninggi. Syukurnya, semua pendukung paslon bisa menahan diri, sehingga situasi daerah tetap kondusif.

Gubernur Sultra, Ali Mazi berharap situasi kondusif ini tetap terjaga sampai pilkada selesai. “Esensi pilkada adalah mencari pemimpin. Jadi, saya berharap semua paslon dan pendukungnya untuk bersama-sama menjaga daerah tetap kondusif,” ungkap Ali Mazi. Mantan Ketua Golkar Sultra ini berharap, semua paslon mengedepankan etika berpolitik, sehingga konflik di tingkat grass root atau akar rumput dapat dihindari.

Hal lain tak kalah penting, lanjut Ali Mazi, semua paslon maupun pendukung supaya mentaati protocol kesehatan. Ini penting memutus mata rantai penularan covid 19. “Jadi, semangatnya bukan hanya untuk menang, tapi ada tanggung jawab lain, supaya tidak semakin banyak warga terpapar covid-19,” harapnya.

Kepala Badan Kesbangpol Sultra, Parinringi memastikan situasi politik, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Butur, Konkep, Konsel, Muna, Konut, Koltim, Konkep dan Wakatobi masih terkendali dan kondusif. Pihaknya telah membentuk tim desk pilkada pada daerah tersebut. Berdasarkan pengamatan tim Desk Pilkada beberapa bulan terakhir, tensi politik di tujuh daerah tersebut sangat terasa. Namun kondisinya masih dalam suasana aman dan terkendali.

“Tim desk Pilkada ini dibentuk dari unsur Pemerintah Provinsi Sultra: Gubernur dan Wakil Gubernur, Forkopimda, KPU dan Bawaslu. Kami pantau kondisi sosial-politik ekonomi di daerah yang tengah menyelenggarakan Pilkada. Tim ini bertugas melakukan pemantauan, evaluasi dan monitoring kondisi serta stabilitas politik di tujuh daerah yang menggelar Pilkada tersebut,” ungkap Parinringi.

Tak hanya masalah sosial politik, Parinringi juga mengingatkan pihak penyelenggara untuk ketat dalam penerapan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Demi memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. “Meski di tengah Pandemi Covid 19, masyarakat diharapkan bisa menyalurkan hak suaranya ke TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan. Penyelenggara juga harus mengedepankan protokol Covid-19 di setiap tahapan Pilkada, termasuk saat berada di TPS nanti,” ujarnya.

Kesbangpol akan terus berkoordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga bisa bersama – sama, saling menjaga ketertiban meskipun berbeda pilihan. “Kita libatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna melakukan pemetaan sebagai bentuk antisipasi. Kalau nantinya ada potensi terjadinya konflik bisa cepat diatasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIV/Hasanuddin, Brigjen TNI Andi Muhammad juga melihat kondisi pilkada di Sultra masih kondusif. Meski ada “riak-riak” sedikit, namun semua masih terkendali. “Tapi ini bukan alasan untuk tidak waspada. Saya minta semua prajurit TNI tetap siaga dan memback up Kepolisian,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu menilai, potensi kerawanan pilkada masih terbuka. Ada beberapa komponen yang menjadi potensi rawan konflik pilkada tahun ini. Pertama, rawan konflik sosial yang berpotensi terjadi di daerah paslon “head to head” yakni Muna, Konawe Utara (Konut), Wakatobi, dan Kolaka Timur (Koltim). Perbedaan pandangan serta adanya “like and dislike” antara kedua paslon bisa menjadi pemicu utama. Itu diperpanas oleh masing-masing tim pendukung atau tim sukses.

“Fanatisme terhadap paslon yang membabi buta, turut memberi andil dalam memantik potensi konflik. Ini sangat potensial terjadi di daerah yang diikuti kontestan head to head,” kata Hamiruddin Udu kepada Kendari Pos.

Kedua, sambung Hamiruddin, tingkat kerawanan pengerahan perangkat desa dan ASN. Ini berpotensi terjadi di Muna, Wakatobi dan Butur. Sebab, ketiga daerah tersebut, ASN sangat mudah terpengaruh dengan isu politik. Catatan Bawaslu, ketiga daerah itu sebagai peraih angka tertinggi pelanggaran ASN yang terlibat politik praktis.

Ketiga, tingkat kerawanan praktek money politik. Ini berpotensi terjadi di semua daerah. Hal ini menjadi tugas berat yang mesti dihilangkan atau diminimalisir. Partisipasi dari pemerintah daerah dan masyarakat sangat dibutuhkan, untuk membantu mengawasi setiap paslon agar tidak melakukan politik uang. (b/m2/ags/rah)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy