Survei : 9 Menteri Layak Kena Reshuffle – Kendari Pos
Nasional

Survei : 9 Menteri Layak Kena Reshuffle


KENDARIPOS.CO.ID — Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar suara-suara dari masyarakat yang menginginkan pergantian menteri atau reshuffle jelang setahun masa kerja Kabinet Indonesia Maju. Pengajar di Universitas Pelita Harapan (UPH) itu menyebut suara-suara yang menginginkan reshuffle kabinet merupakan hal wajar.

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing

“Kan biasanya ada target 100 hari kinerja pemerintahan. Saya kira lebih rasional kalau dinilai dalam satu tahun pertama. Jadi, sangat wajar ada masyarakat menyampaikan keinginan reshuffle ketika melihat kinerja yang belum sesuai jelang satu tahun pemerintahan,” ujar Emrus kepada jpnn.com, Selasa (6/10).

Walakin, Emrus mengakui keputusan akhir soal reshuffle ada di Presiden Jokowi. Sebab, Presiden Ketujuh RI itu memiliki hak prerogatif dalam memilih ataupun mencopot pembantunya di kabinet. Namun, Emrus mewanti-wanti Presiden Jokowi mendengat suara-suara dari masyarakat. “Artinya, presiden melihat kinerja menteri, seperti apa kenyataan yang ada,” ucapnya.

Direktur eksekutif EmrusCorner itu lantas menyodorkan tiga kriteria penilaian yang bisa dijadikan bahan untuk reshuffle. Kriteria pertama ialah penilaian berdasarkan penyerapan anggaran di masing-masing kementerian dalam setahun terakhir.

Kedua, sejauh mana manfaat penyerapan anggaran itu dalam realisasi program. Ketiga, para menteri tidak mendapat sorotan dari masyarakat yang sifatnya miring. “Soalnya kalau terus menerus mendapat sorotan miring, itu waktunya bisa habis, tidak bekerja. Jabatan menteri itu kan jabatan politis juga,” ucapnya.

Dari ketiga poin penilaian, kata Emrus menegaskan, Presiden Jokowi tentu bisa memutuskan menteri yang akan dicopot ataupun dipertahankan. “Kalau memang kinerjanya bagus, ya saya kira presiden tidak perlu mengikuti persepsi publik terkait reshuffle. Kalau memang kinerjanya tidak seperti yang diharapkan, ya harus di-reshuffle,” pungkas Emrus.

Hasil survei Voxpopuli Research Center menyebutkan tingkat kepuasan publik kepada Presiden RI Joko Widodo masih cukup tinggi di tengah ancaman pandemi Covid-19. “Selama setahun periode kedua Jokowi, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden masih menjulang tinggi hingga mencapai 64,7 persen,” kata Direktur Eksekutif Voxpopuli Research Center Dika Moehamad dalam keterangan tertulisnya.

Meski demikian, lanjut dia, masih ada sebanyak 30,6 persen yang menyatakan tidak puas. Sementara, sisanya 4,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab. “Masih terus naiknya kurva penambahan kasus positif hingga kesulitan ekonomi akibat dampak PSBB menjadi titik kelemahan Presiden Jokowi,” kata Dika.

Di tengah tingginya kepuasan terhadap Presiden, catatan perlu diberikan kepada para pembantu di kabinet. Setidaknya ada sembilan menteri yang dipandang publik kinerjanya paling buruk dengan penilaian di bawah 1 persen. “Termasuk di antara sembilan menteri dengan kinerja terburuk adalah Mendikbud Nadiem Makarim (0,9 persen), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (0,7 persen), dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (0,1 persen),” papar Dika.

Yang ironis, Dika mencontohkan peran Terawan yang seharusnya menjadi sentral dalam krisis kesehatan dinilai tidak optimal. Upaya mengendalikan Covid-19 dilakukan oleh Gugus Tugas atau kini berubah menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN).

Sementara itu, masuknya Nadiem yang sukses membangun start-up berstatus unicorn masih dipertanyakan kinerjanya. Publik menilai belum ada gebrakan berarti, terlebih di tengah kegiatan sekolah yang terhenti dan kesulitan masyarakat untuk pembelajaran daring.

Edhy Prabowo dikenal kontroversinya dengan mengizinkan ekspor lobster dan lembek dalam mengatasi illegal fishing. Menurut Dika, keputusan Edhy membalikkan kebijakan keras menteri sebelumnya dinilai publik sebagai keputusan yang tidak tepat.

Menteri-menteri lain yang dinilai buruk adalah Menteri Agama Fachrul Razi (0,8 persen), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (0,5 persen), Menteri Pariwisata Wishnutama (0,4 persen), dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah (0,3 persen). Berikutnya, Menteri Sosial Juliani P. Batubara (0,3 persen) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati (0,2 persen).

Selebihnya masih ada sejumlah nama lain yang hanya dinilai 0,1 persen dan tidak tahu/tidak menjawab 3,0 persen. “Sebaliknya, sejumlah menteri dinilai berkinerja terbaik, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani (25,3 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (18,8 persen), dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (13,0 persen),” kata Dika.

Menjelang setahun pemerintahan periode kedua, Jokowi sebaiknya mengevaluasi kabinet.
“Sebanyak 72,8 persen setuju dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang kinerjanya buruk, hanya 22,3 persen yang tidak setuju, dan 4,9 persen tidak tahu/tidak jawab,” tutur Dika.

Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 20 September 2020 melalui telepon kepada 1.200 responden yang diambil secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (gir/dil/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy