Sosialisasikan UU Ciptaker, Ali Mazi Kumpulkan Bupati dan Wali Kota Se-Sultra – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Sosialisasikan UU Ciptaker, Ali Mazi Kumpulkan Bupati dan Wali Kota Se-Sultra

KENDARIPOS.CO.ID — Penolakan terhadap UU Cipta Kerja (Ciptaker) masih terjadi di berbagai daerah. Baru-baru ini, Mendagri Tito Karnavian mengumpulkan para kepala daerah dan menjelaskan tentang spirit dan substansi dari UU Cipta Kerja kepada Forkopimda dalam rapat koordinasi (Rakor) terbatas pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara virtual bersama sejumlah menteri.

Gubernur Sultra, Ali Mazi (tiga dari kiri) memimpin rakor sosialisasi UU Ciptaker di aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (16/10) kemarin

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan tentang spirit dan substansi dari UU Cipta Kerja kepada Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). “Sehingga memiliki kesamaan visi dan juga memiliki bahan untuk menentukan sikap. Kemudian juga mengambil langkah-langkah yang bukan hanya langkah-langkah responsif ketika ada demo, tetapi langkah langkah proaktif dalam menjelaskan UU Cipta Kerja,” ujar Tito.

Dalam forum itu, Gubernur Sultra Ali Mazi menyatakan kesiapannya meluruskan isu-isu tidak benar yang selama ini telah beredar. Komitmen Ali Mazi itu diwujudkan Jumat (16/10) kemarin. Ali Mazi menunaikan “titah” Mendagri dengan mengumpulkan para bupati dan wali kota se-Sultra secara virtual dan menyampaikan substansi UU Ciptaker.

Menurut Ali Mazi, rakor ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas para gubernur se-Indonesia dengan Presiden Joko Widodo, Jumat (9/10) lalu. Pihaknya juga telah menindaklanjuti rapat itu dengan menggelar rakor bersama unsur Forkopimda Sultra.
“Kita telah membentuk tim terpadu sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja yang melibatkan semua komponen, baik pemerintah daerah dan TNI/Polri, serta melibatkan para pimpinan perguruan tinggi se-Provinsi Sultra,” ujar Ali Mazi saat memimpin rakor sosialisasi UU Ciptaker di aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (16/10) kemarin.

Dengan terbentuknya tim sosialisasi di tingkat provinsi, gubernur berharap para bupati dan wali kota untuk ikut membentuk tim terpadu sosialisasi UU Ciptaker dengan melibatkan Forkopimda dan pimpinan perguruan tinggi yang ada di wilayahnya. Bahkan membentuk tim sosialisasi hingga ke level RT dan RW.

“Sosialisasi diperlukan agar setiap orang dan pemangku kepentingan tahu dan memahami peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menghindari informasi yang tidak jelas atau berita hoaks yang dapat menimbulkan provokasi di tengah masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat,” jelasnya.

Ditambahkan, UU Ciptaker dibentuk sebagai jawaban atas berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain jumlah angkatan tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahunnya, banyaknya UMKM yang sebagian besar masih berada di sektor informal, serta permasalahan perizinan yang disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral.

Gubernur menegaskan, perlu mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat di Sultra bahwa arah dan tujuan dari setiap kebijakan pembangunan yang telah, sedang, dan hendak dijalankan pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku pemegang mandat rakyat adalah semata-mata untuk membawa kesejahteraan, kemajuan, dan kemakmuran rakyat.

“Untuk itu, saya mengajak kepada kita semua sebagai sesama anak negeri, sebagai sesama komponen bangsa untuk selalu menyikapi secara sehat, cerdas, dan bijaksana atas setiap persoalan bangsa,” tegas Ali Mazi.

Politi NasDem itu mengajak semua lapisan masyarakat agar senantiasa berpikir jernih, positif, bertindak produktif dan bertanggungjawab dengan mengedepankan semangat kebersamaan. “Hindarilah tindakan yang dapat menimbulkan disharmonisasi dan berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Mari menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang aman, damai, dan kondusif, sebagai salah satu sumbangsih berharga dalam pembangunan bangsa dan daerah Sultra,” imbuh Ali Mazi.

Ali Mazi menjelaskan secara substansi, UU Ciptaker merupakan paket Omnibus Law yang terdiri dari 11 klaster pengaturan, yaitu peningkatan ekosistem investasi, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dukungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan informasi, dan pengadaan tanah. “Selanjutnya, pengaturan kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional (PSN), administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi,” tutur Ali Mazi.

Pengaturan 11 klaster ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui kemudahan berusaha. Sebut saja memudahkan izin UMK, kemudahan mendapatkan legalitas usaha, dan kemudahan dalam manajemen koperasi. Tujuan lainnya yakni menjamin hak-hak pekerja melalui perlindungan pekerja, memastikan adanya upah minimum, dan uang pesangon dan tidak ada perubahan atas sistem penerapan upah (upah dapat dihitung berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil).

“Selanjutnya, hak cuti dan status karyawan tetap masih ada. Selain itu, perusahaan tidak dapat melakukan PHK sepihak, jaminan sosial tetap ada (bahkan ditambahkan dengan jaminan kehilangan pekerjaan), tenaga kerja asing tidak bebas masuk (harus memenuhi syarat dan peraturan), dan outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan (pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya),” tutup Ali Mazi. (yog/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy