Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin


KENDARIPOS.CO.ID — Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memasuki satu tahun kepemimpinan pada periode 2019-2024. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS) mengkritisi satu tahun periode kedua pemerintahan Jokowi.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyampaikan, satu tahun rezim Jokowi periode kedua memimpin terjadinya resesi atau penurusan demokrasi. Dia juga menilai, kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan. “Secara umum bahwa demokrasi Indonesia mengalami resesi atau penurunan, tidak hanya resesi ekonomi, resesi demokrasi pun terjadi di Indonesia,” kata Fatia dalam konferensi pers daring, Senin (19/10).

Berdasarkan catatan Freedom House, sambung Fatia, kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan kebebasan berekspresi itu terkait berbagai hal, seperti pengambilan kebijakan dan tindakan refresifitas aparat.

“Penurunan terhadap kondisi demokrasi ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa aspek, diantaranya yaitu penyempitan ruang masyarakat sipil, pelibatan aparat keamanan pertahanan dan intelijen pada urusan-urusan sipil khususnya pada era pandemi seperti ini, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi,” cetus Fatia.

Dia menilai, ruang aspirasi masyarakat sipil kini terus berkurang. Hal ini disebabkan tindakan represifitas aparat, baik secara langsung maupun daring. “Represifitas aparat yang berlaku di lapangan juga semakin massif dengan pola yang makin beragam, tidak hanya terjadi secara offline atau secara langsung, tetapi juga secara daring. Banyak kali penyerangan penyerangan yang dilakukan oleh oleh aparat yang menyebabkan terjadinya indikasi pembungkaman publik,” tandasnya.

Sementara itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian hingga berita ini diturunkan belum juga menanggapi konfirmasi JawaPos.com soal catatan KontraS mengenai turunnya nilai demokrasi dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf.

Sekjen MUI Anwar Abbas memberi catatan kritis dari sisi perekonomian dalam setahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Jika mengacu pada pertumbuhan ekonomi, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sudah gagal total. “Apakah pemerintah Jokowi berhasil atau tidak di tengah-tengah Covid-19 dan krisis ekonomi global ini? Tentu pasti akan sangat sulit, kalau ukurannya pertumbuhan ekonomi, sudah jelas pemerintah Jokowi sudah gagal total,” kata Anwar dalam pesan singkatnya kepada jpnn, Senin (19/10).

Saat ini, kata Anwar, Indonesia sudah masuk ke jurang resesi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus dalam dua kuartal ke belakang. Imbas lainnya, lanjutnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) juga tinggi. “Pertumbuhan ekonominya negatif dalam dua kuartal secara berturut-turut, sehingga menyebabkan meningkatnya secara tajam angka PHK, pengangguran, dan kemiskinan.Terlebih lagi, kalau dibandingkan dengan masa atau periode sebelumnya hal ini jelas merupakan kemunduran yang luar biasa,” tutur Anwar.

Dia mengatakan, pemerintahan era Jokowi belum tentu bisa memulihkan sisi pertumbuhan ekonomi ini dalam waktu dekat. Hanya saja, ujar Anwar, catatan minor tadi bukan berarti pemerintahan Jokowi telah gagal. Sebab, kata dia, siapa pun yang menjadi Presiden RI pada saat ini akan sulit menyelematkan Indonesia dari jurang resesi. Terlebih dampak Covid-19 telah mendunia.

“Siapa pun yang menjadi presiden di negeri ini, sekarang ini, pasti juga tidak akan mampu menghindarinya karena masalah ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan Covid-19 yang tidak hanya melanda dan merontokkan ekonomi negeri ini, tetapi juga banyak negara di dunia,” sambungnya.

Dari persoalan buruknya pertumbuhan ekonomi ini, Anwar berharap pemerintahan Jokowi segera berbenah. Satu di antaranya membenahi ekonomi dengan memperbesar daya beli rakyat. “Meminjam istilah Bung Hatta, pemerintah harus benar-benar bisa membuat dan membenahi ekonomi nasional dengan memperbesar tenaga beli rakyat. Produksi yang dilakukan harus ditujukan pertama-tama dan utama ialah untuk kepentingan ke dalam yaitu untuk memenuhi kebutuhan rakyat,” pungkas Anwar Abbas. (jpg/ast/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy