Sempat Ditolak, Laporan Kades Tanomeha Soal Dugaan Pelanggaran Diregistrasi Gakumdu Wakatobi – Kendari Pos
Politik

Sempat Ditolak, Laporan Kades Tanomeha Soal Dugaan Pelanggaran Diregistrasi Gakumdu Wakatobi

KENDARIPOS.CO.ID — Laporan Kepala Desa Tanomeha, Kecamatan Kaledupa Selatan, Mardan, terkait dugaan intimidasi dan ancaman pembakaran rumah yang dituduhkan kepadanya oleh salah satu pasangan calon (pason) Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi bersama dengan tim sukses hingga simpatisannya dalam suasana kampanye di Desa Tanomeha. Kini telah diregistrasi.

Kordiv Hukum Penanganan Pelanggaran, Gakumdu Wakatobi, La Januria, mengatakan saat ini tindaklanjut dari laporan tersebut baru memasuki tahap satu atau proses pembuktian. “Pembahasan pertama selama lima hari yang hari ini sudah dimulai. Ini untuk membedah semua alat bukti. Apakah ada peristiwa pidana pemilu atau tidak. Setelah itu mengumpulkan bukti-bukti dan selanjutnya membuat kajian dan mengundang pelapor dan terlapor,” ucapnya.

Ia menegaskan, tim yang dibentuk sekarang sedang bekerja. La Januria juga menjelaskan soal ada kesalahan ketik yang dilakukan oleh stafnya terkait SMS ke handphone Kades Tanoneha. Seharusnya bukan kata tidak teregistrasi melainkan belum teregistrasi.

“Iya SMS itu memang dari kami Bawaslu. Hanya ada kesalahan ketik. Makanya kami luruskan. Kemarin itu kami sampaikan ke staf untuk SMS kepala Desa Tanomeha bahwa kita belum registrasi karena belum memenuhi syarat materil. Sehingga saya sampaikan lagi ke staf untuk susul lagi, bahwa bukan tidak teregistrasi melainkan belum. Jadi, belum itu agar ada perbaikan,” terangnya.

Sehingga kata dia, jika tidak memenuhi syarat materil maka disampaikan kepada terlapor agar memperbaiki kekurangan syarat-syaratnya. “Memang melalui SMS saja. Tidak ada surat resmi. Karena pak desa di sana (Tanomeha) jadi kita SMS saja. Makanya untuk mendapatkan keadilan bagi terlapor maka kita juga harus sampaikan bahwa harus diperbaiki,” tambahnya.

Sebelumnya Kades Tonomeha, Mardan, mempertanyakan pemberitahuan melalui SMS dari Gakumdu Wakatobi. Harusnya ada surat resmi. Mardan mengatakan isi pesan singkat tersebut langsung memvonis laporan yang dilakukan olehnya ke Gakumdu Wakatobi tidak teregistrasi. Selain bukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, laporan oleh Bawaslu Wakatobi dinilai tidak memenuhi syarat materil.

“Tapi anehnya lagi setelah itu pada tanggal 26 Oktober saya ditelpon kembali untuk memenuhi syarat formil yang dimaksud. Itupun tanpa melalui surat resmi lagi. Makanya saya datang ke Gakumdu untuk memenuhi itu,” terangnya.

Kuasa Hukum Kades Tonomeha, Sutiyawan menyebut ada keanehan dalam memproses laporan kliennya tersebut. Pasalnya, selain tidak resmi, penolakan tersebut juga tanpa pemeriksaan saksi yang diajukan oleh pelapor.

“Ini aneh dan unik. Karena saksi yang dibawa oleh pelapor tidak diperiksa. Tiba-tiba pelapor di SMS Bawaslu bahwa laporannya tidak dapat diregistrasi karena bukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan serta tidak memenuhi syarat materil. Padahal laporan yang diajukan klien kami ini dengan barang bukti (BB) berupa satu (1) flash disk berisi video terkait dugaan fitnah pada kampanye di Desa Tanomeha, Kaledupa Selatan,” terangnya.

Sekedar diketahui, selain Kepala Desa Tanomeha, salah seorang anggota PPS, La Kidi juga ikut terseret namanya. Sehingga pada tanggal 28 Oktober, ia juga melaporkan hal yang sama terkait dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020. Dengan sangkaan pasal 183 ayat 2 terkait huruf C, menghasut dan memfitnah dalam berkampanye. (thy)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy