Sanksi Tegas Pelanggar Prokes di Pilkada – Kendari Pos
Politik

Sanksi Tegas Pelanggar Prokes di Pilkada

KENDARIPOS.CO.ID — Kedisiplinan penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan, ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar. Para peserta Pemilu, baik pengusung, pendukung, penyelenggara serta masyarakat harus selalu memperhatikan dan menaati prokes saat kampanye maupun saat penyelenggaraan Pilkada. Penerapan prokes menjadi satu-satunya cara untuk mencegah klaster penularan Covid-19 saat Pilkada.

Simulasi pemungutan suara di masa pandemi.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin Azis berharap, aparat untuk bisa melakukan pengawasan dan melakukan tindakan disiplin bagi para pelanggar prokes. “Ini perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan penegakan disiplin secara tegas dan terukur, agar tidak terjadi penyebaran Covid-19,” kata Azis.

Ia mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), peserta pilkada dan stakeholder terkait untuk aktif bersama-sama mendisplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan. “Ajakan itu juga disosialisasikan bagi calon maupun partai pendukung maupun partai pengusung dengan melibatkan tokoh agama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, untuk bisa dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi. Namun keterlibatannya perlu kontrol, kontrolnya dari pihak Kepolisian, TNI dan Polri,” jelas Azis.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, agar pemerintah memberikan sanksi bagi para pelanggar prokes. “Kami mengharapkan itu bisa berjalan dengan baik, di samping itu Pemerintah dalam hal ini Kemendagri dapat menerapkan sangsi yang tegas kepada para calon atau penyelenggara yang terlibat secara langusng maupun tidak langsung yang tidak mengikuti dan tidak menaati protokol covid di dalam pesta demokrasi yang akan dilangsungkan tanggal 9 Desember nanti,” papar legislator dapil Lampung II itu.

Terpisah, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta antisipasi agar tidak lebih banyaknya pelanggaran prokes saat kampanye Pilkada Serentak 2020. “Yang paling penting adalah sinkronisasi, koordinasi penyelenggara pemilu dengan gugus tugas bersama TNI-Polri ditambah lagi dengan partai politik, dan pasangan calon harus saling seiring berjalan dalam menerapkan protokol kesehatan,” kata Guspardi. Alasannya, pada 10 hari pertama tahapan kampanye, ditemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota oleh Bawaslu. (fin)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy