Ribut-ribut Omnibus Law, Oleh : Dr. Winner Agustinus Siregar, SH., MH. – Kendari Pos
Opini

Ribut-ribut Omnibus Law, Oleh : Dr. Winner Agustinus Siregar, SH., MH.

KENDARIPOS.CO.ID — Hari-hari ini demonstrasi berlangsung dimana-mana. Pemicu utamanya adalah pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-undang Cipta Kerja, populer dengan nama omnibus law cipta kerja.

Winner A. Siregar, Akademisi Unsultra, Direktur Celebes Poltica Group

Situasi mulai ramai ketika, sebelum UU ini disahkan sudah ada peringatan dari berbagai serikat buruh untuk menolak bila RUU ini disahkan, dengan beragam argumentasi, dan terutama tekanan mengenai pasal-pasal ketenagakerjaan https://news.detik.com/berita/d-5206258/ini-isi-omnibus-law-yang-ditolak-buruh-dan-picu-demo-rusuh

Tetapi DPR menyetujui dan mengesahkannya dalam rapat paripurna, dengan insiden yang kemudian sengaja dibuat ramai, lalu respon publik bertemu dengan beragam kelompok masyarakat (mungkin ada kelompok penekan dan kelompok kepentingan), serikat buruh, organisasi mahasiswa ekstra universitas, kampus-kampus bergerak, akademisi mengkonsolidasi diri, dan puncaknya tindakan kekerasan yang juga menyertainya, dan pola kemudian berubah.

Lebih dari formalisme isu, tetapi juga memasuki ranah materiil dan dampak dari keadaan yang berlangsung di aspek politik, maupun hukum. Publik mulai mencermati detail pokok bahasan RUU ini. Ingatan saya melayang ketika hal yang sama berulang, saat revisi UU KPK diributkan.

Omnibus Cipta Kerja

Ide omnibus law sejak awal sudah ramai menjadi bahan perbincangan diberbagai kalangan. Karena ini tradisi Anglo Saxon, bukan sistem Eropa Kontinental seperti yang kita warisi. Dalam bahasa awam, sesungguhnya ini hanyalah salah cara mengkompilasi suatu perundang-undangan terkait, semacam umbrella law, payung hukum bersama.

Yang terekam oleh publik, bahwa ini akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, memudahkan atau mengurangi resiko birokrasi, memudahkan perizinan, bahkan terakhir katanya semangatnya anti korupsi https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh?page=all

Dari satu sisi, peraturan ini akan menampung semua peraturan yang terkait dibidangnya yang berkorelasi daya dukung, istilahnya menjadi kluster. Mungkin gambarannya seumpama Kitab Undang-undang Hukum Perdata kita yang banyak pasal itu, dibagi menjadi buku 1-4 dengan isi masing-masing.

Ide omnibus law seperti ini disatu sisi baik sebagai ruang utama acuan perundangan terkait, dan berkonsekwensi pasal-pasal yang terkait, yang tersebar di UU lain mesti dihapus karena dihimpunkan. Disisi lain mungkin juga sebagai sarana kemudahan bagi banyak orang untuk memahai hukum terkait, meski tidak mengikuti dinamika perubahannya di UU lain.

Satu paket istilah yang akrab disemua perancang UU adalah istilah harmonisasi dan sinkronisasi. Dua kata itu saja dalam satu undang-undang tertentu kerap masih terjadi tidak harmonis dan tidak sinkron, dampak dari hiper regulation. Dalam konteks omnibus law pun tak terhindarkan.

Harmonis dalam konteks kesesuaian dengann UU lain, dan sinkron antara pasal ke pasal sebagai kontrol kualitas hasil sebagai sesuatu yang juga tidak mudah dilakukan, ketelitian adalah syarat utamanya. Saya tidak berani membayangkan, besarnya pekerjaan yang ditimbulkan bagi para perancang atau bagian hukum diberbagai institusi.

Politik Hukum Perundang-undangan

Dalam pembentukan per-UUan kita mengenal istilah politik hukum per-UUan, ada 3 tahap; pembentukan, pembaruan, dan pelaksanaan. Tiap UU biasanya beda pula politik hukumnya.

Pembentukan mengenai proses secara formal bagaimana suatu RUU dihasilkan, usulan pemerintah atau inisiatif DPR (karena struktur kekuasan negara yang berbagi, bukan memisahkan), UU tentang pembentukan per-UUan adalah payung pembentukan segala per-UU-an.

Pembaruan bermakna perbaikan secara formil dan materiil, maksudnya suatu UU dapat saja mengalami perubahan apakah karena usulan perbaikan dari pemerintah atau DPR, atau karena penyesuaian dengan putusan mahkamah konstitusi misalnya karena mengalami judicial review, atau karena perkembangan keadaan masyarakat.

Pelaksanaan bermakna, bagaimana ketika suatu UU disahkan, apakah mencapai tujuan pembuatannya atau bahkan melebihi maksudnya. Kerap disitilahkan dengan tujuan manifes dan laten.

Perkembangan paling akhir dari politik per-UUan adalah ketika putusan MK misalnya membuat ultra petita(putusan melebihi yang diminta), menimbulkan norma baru, dalam hal ini MK bertindak sebagai passiv legislationmaka serta merta peraturan dibawahnya mesti menyesuaikan.

Ributnya Dimana?

Jika memang UU ini mengkompilasi berbagai UU (UU lain yang menjadi sumbernya), mengapa kemudian tidak melalukannya secara cermat. Konteks cermat hal ini, ambillah semua prinsip-prinsip di UU itu yang dianggap tidak bermasalah, bandingkan dengan apakah MK pernah memutus sesuatu tentang pasal itu, lalu tambahkanlah prinsip-prinsip baru dalam pasal-pasal yang tersedia.

Kita tidak bisa menghindari pendapat umum, bahwa UU hanyalah produk politik. Secara kelembagaan, tetapi semua tahapan awal desain politik hukum per-UUan mesti dalam kerangka perancangan UU yang baik.

Mana aspek filosofisnya, yuridisnya, historisnya dan sosiologis yang menjadi dasar argumentasi utama pengambilan keputusan atau break down turunan dari prinsip-prinsip yang ada.

Suatu peraturan manakala sudah disahkan atau diterima, menjadilah ia produk hukum yang mesti dijalankan, dilaksanakan atau ditegakkan. Ketika pelaksanaan itu menimbulkan soal-soal rasa keadilan maka dapatlah dikatakan suatu per-UUan telah mengalami distorsi semenjak awal. Desain pembentukannya bermasalah.

Dalam pembentukan per-UUan, salah satu soal pokoknya adalah pelibatan masyarakat dalam uji publik. Mungkin karena pandemi, memang uji publik itu tidak terlalu maksimal hasilnya, sehingga reaksi publik kaget karena diluar bayangan mereka.

Benar bahwa ada beragam pasal yang jika dicermati baik adanya, tetapi ada banyak pasal lain yang bersoal. Misalnya, nampaknya memudahkan perizinan, tetapi bagaimana lingkungannya, pasar tenaga kerja yang terbuka, tetapi bagaimana dengan SDM dalam negeri, dan banyak lagi.

Mestinya sedari awal pemerintah gencar mensosialisakan maksud dan apa pokok penting yang diajukan pemerintah yang masih dalam kerangka Nawacita jilid 1 dan 2 Presiden, bukan sesudah demonstrasi ramai dimana-mana dan lantas pemerintah (beberapa menteri) melalukan konferensi pers terkait dan menjelaskan substansinya.

Yang juga bersoal dalam hal ini adalah, seakan-akan urusan omnibus ini menjadi salah pemerintah semata, dan DPRnya berdalih konsep ajuan pemerintah. Padahal mereka berkedudukan sama dalam hal ini, bersama-sama membentuk UU dalam prakteknya.

Sebagai suatu usulan inisiatif pemerintah, bola panasnya di pemerintah, tetapi menarik menghubungkan dengan konfigurasi di parlemen, sebagian besar yang menyetujuinya adalah apa yang disebut sebagai mitra koalisi pemerintah.

Keadaan ini menjadi refleksi kedepan, apakah urusan per-UUan ini urusan eksekutif dan DPR bersama saja atau mengkategorikan, misalnya untuk urusan hak-hak ekonomis-sosial-budaya dari eksekutif, dan mengenai sipil-politik dari legislatif.

Sejak kapan per-UUan yang mengenai ketenagakerjaan berlangsung dengan baik. Karena perspektif pemerintah mengenai hal ini tidak berubah, buruh tetap saja pekerja, yang akan sangat bergantung pada majikan pemberi kerjanya. Siapa yang diuntungkan dan dirugikan, perspektifnya sama saja.

Menghindari korupsi legislasi adalah tantangan yang tidak bisa dihindari, kita masih ingat bagaimana suatu pasal yang sudah disahkan bisa hilang ketika naskah resmi yang disetujui hendak diberi nomor.

Maka pertanyaan, sudah pernah baca baru komentar, jawabannya menjadi, jangan maksa saya baca 900 halaman itu, bukan tugasku. Tugas yang buat rancangan sedari awal untuk memberi tahu apa yang kalian susun, idekan, konsepkan, bukan semata karena konteks pemerintahan yang baik, tetapi bahwa secara teknis tidak susah dilakukan, teknologi sangat memadai tersedia https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5f7bf10cc7e7e/omnibus-law-ruu-ciptaker-isi-900-halaman-15-bab-ini-ringkasannya

Penutup

Dalam pembentukan per-UUan, banyak syarat yang mesti dipenuhi, paling tidak memenuhi persyaratan formal pembentukan, materiil perundang-undangan dengan landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologi, harmonisasi, sinkronisasi, taat asas –asas hukum, pemerintahan yang baik, hak asasi manusia,  perundangan, ada ruang partisipasi masyarakat (uji publik), masukan resmi dari institusi pendidikan tinggi, kesesuaian dengan putusan mahkamah konstitusi sebagai the guardian of constitution, dan yang terutama juga semangat pembuatnya.

Sebenarnya semangat para pembuat UU apa, apa dibelakang layarnya, apakah anti korupsi, pemihakan yang nyata pada rakyat, paham hak asasi manusia, tidak bias gender. Jangan sampai seperti sebuah guyon, katanya para pembuat UU ini mesti mesti diberi award/ penghargaan dari satgas Covid-19, karena patuh protokol, menjaga jarak dengan rakyat.

Kita paham bahwa keterwakilan mereka adalah, keterwakilan wilayah, dan jumlah penduduk (kerangka daerah pemilihan, data peroleh suara terbanyak), mereka bukan representasi ide-ide, gagasan, pemihakan, apalagi jika memilihnya karena sejumlah rupiah.

Maka pembentukan hukum yang baik adalah cara yang dipakai untuk memastikan bahwa bahkan dari lembaga politik pun, bukan semata hadir produk politik, tetapi juga produk hukum, yang akan dipakai untuk masa jangka waktu tertentu, yang dengan itu bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy