Realisasi Belanja APBN di Sultra Capai 66,48 Persen – Kendari Pos
Ekonomi & Bisnis

Realisasi Belanja APBN di Sultra Capai 66,48 Persen

Eko Wahyu Budi Utomo


KENDARIPOS.CO.ID — Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi belanja Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga atau yang bersumber dari APBN di Sultra hingga triwulan III 2020 mencapai 66,48 persen. Angka tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 75 persen.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Eko Wahyu Budi Utomo mengatakan, tidak tercapainya target realisasi dikarenakan adanya penambahan anggaran pada akhir tahun di beberapa kementerian atau lembaga.

“Misalnya anggaran pemilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima banyak dana hibah dari Pemerintah Daerah yang akhirnya menambah alokasi belanja. Sehingga, target belanja yang seharusnya sudah dicapai menjadi berkurang,” ujar Eko Wahyu Budi Utomo saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/10).

Dijelaskan, belanja yang bersumber dari APBN meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial (bansos). Hingga 30 September 2020, realisasi belanja pegawai telah mencapai 78,28 persen atau Rp 1,777 triliun dari pagu Rp 2,256 triliun. Sementara, realisasi belanja barang baru mencapai 59,83 persen atau Rp 1,449 triliun dari pagu Rp 2,422 triliun. Realisasi belanja modal sebesar 58,85 persen atau Rp 845,38 miliar dari pagi Rp 1,436 triliun. Untuk belanja sosial, realisasinya sudah 81,73 persen atau Rp 23,67 miliar dari pagu Rp 28,96 miliar.

Ia menyebut, tingginya realisasi pada belanja bantuan sosial dikarenakan pemerintah fokus untuk menangani dampak yang timbul akibat Covid-19 terutama untuk memulihkan perekonomian masyarakat. Belanja sosial didorong agar bisa memberikan bantalan sebagai penopang daya beli masyarakat sebagai akibat kontraksi ekonomi.

“Sejauh ini realisasi belanja sosial sudah sangat bagus. Pemerintah ingin mendorong daya beli masyarakat agar tidak terlalu jatuh. Apalagi potensi pengangguran bertambah sangat terbuka karena banyak sektor usaha yang tutup,” terangnya.

Kata Eko, realisasi bansos yang paling besar adalah untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Hingga triwulan III 2020, bansos untuk PKH yang telah tersalurkan senilai Rp 443,85 miliar kepada 949.702 keluarga penerima manfaat (KPM).

“Kemudian, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp 329,81 miliar kepada 1.393.636 KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp 248,8 miliar kepada 414.677 KPM, dan Bantuan Beras sebanyak 846.930 kg kepada 118.932 KPM,” tandasnya. (uli/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy