Rapor Merah Jokowi-Ma’ruf, IPR : 52 Persen Rakyat Tidak Puas – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Rapor Merah Jokowi-Ma’ruf, IPR : 52 Persen Rakyat Tidak Puas


KENDARIPOS.CO.ID — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan 52 persen merupakan angka yang tinggi dalam hal ketidakpuasan masyarakat. “Ini lampu merah bagi pemerintahan Jokowi-MA, karena rapornya merah,” kata Ujang menjawab JPNN.com, Selasa (20/10).

Menurut Ujang, banyak faktor yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf banyak. “Faktornya banyak, salah satunya pemerintah Jokowi-MA tak aspiratif atas keinginan rakyat,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, juga membuat kebijakan yang tak pro rakyat seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Mineral dan Batu Bara (Minerba), kenaikan iuran Badan Penyelengga Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Dan, menetapkan UU Cipta Kerja yang merugikan rakyat,” tegas pengamat politik dari Universitas Al Azhar itu.

Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta.

Menurut Ujang, polemik UU menjadi penilaian ketidakpuasan rakyat atas Jokowi-MA. Sebab, ujar dia, UU banyak dibuat untuk kepentingan elite. “Bukan untuk kepentingan rakyat. Wajar jika rakyatnya tak puas,” tegasnya. Selain itu, Ujang juga melihat persoalan di demokrasi. Menurut Ujang, demokrasi hanya di atas kertas. “Demokrasi dikebiri. Seolah-olah kita berdemokrasi, teyapi nyatanya beroligarki ria. Ruang berdemokrasi bukan hanya sempit, tapi juga hampir tertutup,” kata Ujang.

Karena itu, Ujang menyarankan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf harus mendengar suara rakyat. Menurut Ujang, jika pemerintah dan DPR-nya aspiratif, maka tak akan ada ketidakpercayaan itu. “Jadi harus mendengar dan mengikuti aspirasi rakyat. Rakyat tak akan protes dan demo jika tak ada pemicunya. Dan pemicunya itu kan kebijakan pembuatan UU yang tak pro rakyat,” ungkap Ujang.

Lebih lanjut Ujang mengatakan, pandemi Covid-19 memang salah satu pemicu kesulitan dalam mengelola kinerja pemerintah. Namun, dia menegaskan, jika pemerintahnya kompak dan solid bekerja hanya untuk rakyat, dan tidak mungkin kepuasannya rendah. “Jadi pandemi jangan menjadi alasan dan pembenaran melorotnya kinerja pemerintah dan menurunnya tingkat kepercayaan publik,” katanya.

Seperti diberitakan hasil survei Litbang Kompas menemukan 55 persen responden tidak puas dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Jumlah itu terdiri dari 46,3 persen tidak puas, dan 6,2 persen sangat tidak puas. Sementara yang sangat puas 5,5 persen, dan puas 39,7 persen, sehingga totalnya 45,2 persen.

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadapi banyak tantangan pada satu tahun awal pemerintahannya. Salah satunyanya pandemi Covid-19 turut berimplikasi kepada bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi.

“Saya melihat bahwa selama satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Indonesia menghadapi banyak tantangan,” kata Puan terkait penilainannya terhadap satu tahun kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Selasa (20/10).

Karena itu, kata Puan, pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin harus berusaha lebih keras pada periode kedua. Putri bungsu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu juga mengingatkan agar pemerintah bisa mengantisipasi tantangan ke depan akibat pandemi Covid-19 yang lebih berat. “Perlu usaha lebih keras dari pemerintah, tidak boleh ada yang beranggapan periode kedua bisa berjalan seperti biasa,” ungkapnya.

Lebih jauh, Puan meminta pemerintah mampu menentukan dan memprioritaskan sektor-sektor yang menjadi fokus utama dan seberapa besar dampaknya bagi kesehatan, sosial, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Peran serta masyarakat juga sangat penting dalam gotong royong untuk mewujudkan Indonesia maju dan lebih sejahtera. Puan memastikan DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran agar kebijakan pemerintah dapat benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.

“Pemerintah harus berani membuat terobosan-terobosan sesuai dengan prioritasnya di kondisi yang tidak biasa ini agar target pemulihan ekonomi nasional terealisasi dengan selalu memperhatikan dampak kesehatan dan sosial dari masyarakat,” pungkasnya.(boy/jpnn/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy