Percepatan APBN Kunci Pulihkan Ekonomi Muna, Oleh : Teuku Mardiansyah Keumala – Kendari Pos
Opini

Percepatan APBN Kunci Pulihkan Ekonomi Muna, Oleh : Teuku Mardiansyah Keumala

KENDARIPOS.CO.ID — Pandemi Covid-19 berdampak pada perlambatan ekonomi, membuat pemerintah merilis program pemulihan ekonomi. Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.

Teuku Mardiansyah Keumala,
Kasi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Raha

Dari sisi regulasi, pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Ketentuan ini dibuat dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Selanjutnya sebagai penjabaran dari Perpu dimaksud, pemerintah telah menetapkan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-I9 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Program PEN bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha.

Dalam melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara yang bersumber dari APBN maupun sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran pemerintah dalam suatu sistem perekonomian telah banyak dibahas dalam teori ekonomi publik. Selama ini banyak diperdebatkan mengenai seberapa jauh peranan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan setiap orang berbeda dalam penilaian mengenai biaya keuntungan diperoleh dari program yang dibuat pemerintah. Banyak pihak mendapatkan keuntungan dari aktivitas dan pengeluaran pemerintah.

Relaksasi Pelaksanaan Anggaran

Momentum Triwulan III dan IV diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian terutama di wilayah Kabupaten Muna. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan hingga ke angka minus 5,3 diharapkan dapat terkoreksi positif pada Triwulan III. Di tingkat pusat, pemerintah telah memberikan relaksasi beberapa indikator IKPA untuk memudahkan Satuan Kerja pengelola APBN (selanjutnya disebut Satker) dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran di Satker masing-masing antara lain Revisi DIPA, Penyesuaian Halaman III DIPA serta penyelesaian tagihan jatuh tempo (termin atau sekaligus).

Guna menyempurnakan dan menyederhanakan proses bisnis dalam pelaksanaan revisi anggaran di tahun 2020, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 117/PMK.02/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020. Pandemi Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh dalam perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Hal ini berpengaruh pula terhadap tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dapat terwujud secara optimal.

Perubahan ketentuan mengenai revisi anggaran diharapkan dapat menyempurnakan dan menyederhanakan proses bisnis dalam pelaksanaan revisi anggaran di tahun 2020 sehingga mempermudah Satker dalam melakukan revisi anggaran pada serta penyesuaian Halaman III DIPA sehingga tercipta pola penarikan yang lebih baik.

Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan/program Kementerian Negara/lembaga, maka kepada Satker dapat diberikan Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan belanja operasional dan operasional. Pengajuan SPM Tunai dimaksud untuk memenuhi kebutuhan operasional dan non-operasional Satker dalam 1 bulan disertai dengan persayaratan dan dokumen pendukung dengan tetap menjaga akuntabilitas kegiatan, hasil keluaran dan penghitungan biaya yang diperlukan.

Pemerintah telah memberikan dispensasi penyampaian RPD Harian sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 197/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Rencana Penarikan Dana Harian untuk segala jenis SPM terutama yang bernilai di atas Rp.1 milyar. Dispensasi terutama diberikan untuk SPM Pengajuan DAK Fisik dan Dana Desa.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dari sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 /PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Cadangan DAK Fisik dialokasikan pada bidang tertentu berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum sebagaimana dimaksud meliputi mendukung pencapaian target pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah, memiliki daya dukung tinggi terhadap pemulihan perekonomian daerah, mendukung ketahanan pangan serta mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional. Sedangkan kriteria khusus sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan yang akan didanai dari cadangan DAK Fisik bukan merupakan usulan kegiatan baru, dapat dilakukan secara padat karya, menggunakan material dan tenaga kerja lokal dan dapat diselesaikan pada sisa tahun anggaran 2020.

Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Permenkeu Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L, pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang diformulasikan melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan Kemenkeu untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan menekankan bahwa DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai suatu hasil akhir perencanaan yang telah ditetapkan sesuai rumusan RKA K/L pada tahun pengusulannya. Kepatuhan terhadap regulasi menekankan bahwa dalam melaksanakan anggarannya, Satker harus memenuhi norma-norma pengaturan batas waktu dalam memproses transaksi keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan anggaran.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, Satker berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Penarikan Dana harian ke KPPN untuk perkiraan transaksi signifikan dengan minimal nilai tertentu serta jadwal penyampaian tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait kinerja pelaksanaan anggaran, di wilayah Kabupaten Muna dan Muna Barat sampai dengan saat ini tercatat sebesar 82,14%, lebih tinggi bila dibandingkan penyerapan belanja APBN di seluruh wilayah provinsi Sulawesi tenggara yang tercatat rata-rata sebesar 77,24%. Secara umum pelaksanaan anggaran di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara sudah menunjukkan kinerja yang baik terutama dari sisi penyerapan.

Berbagai upaya dapat dilakukan guna mempercepat sekaligus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker. Satker perlu meningkatkan strategi optimalisasi pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal. Melalui strategi dengan cara mengetahui kapasitas organisasi, anggaran yang sebenarnya dibutuhkan dalam pencapaian target kinerja dalam dokumen RKAK/L yaitu besaran anggaran yang tepat, yang paling efisien dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Disamping itu perlu pula mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian target kinerja, baik yang bersifat mendukung maupun yang menghambat pencapaiannya dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya

Koordinasi dan komunikasi antara KPPN dan Satker mutlak dilakukan guna mensukseskan Program PEN ini. Pemanfaatan teknologi informasi sangat berperan demi kelancaran koordinasi dengan menghemat jarak, ruang dan waktu. Koordinasi dengan sarana tatap muka secara terbatas tetap dapat dilakukan, tentunya dengan memperhatikan serangkaian protokol kesehatan seperti menggunakan masker/face shield, menghindari berjabat tangan serta lebih sering mencuci tangan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan proyeksi optimis maka diharapkan pada akhir minggu ke-3 Desember 2020 seluruh satuan kerja yang menggunakan sumber dana APBN dapat melaksanakan penyerapan anggaran yang optimal. Dengan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Pemda, maka diharapkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui percepatan penyerapan dan realokasi Dana Desa akan berjalan dengan lancar sehingga roda perekonomian bangsa Indonesia senantiasa tetap berjalan di tengah musibah pandemi Covid-19. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy