Peran Pokja Advokasi Dalam Penguatan KIE Program Bangga Kencana, Oleh : Muslimin, SH – Kendari Pos
Opini

Peran Pokja Advokasi Dalam Penguatan KIE Program Bangga Kencana, Oleh : Muslimin, SH


KENDARIPOS.CO.ID — Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) memegang peran sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan di bidang ini dilakukan melalui pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang. Keberhasilan program Bangga Kencana memiliki manfaat lintas sektoral karena keberhasilan di bidang ini akan memberi landasan kuat bagi pencapaian keberhasilan di bidang pembangunan lain. Demikian juga sebaliknya, kegagalan program ini akan merusak potensi keberhasilan sektor lain.

Hal ini tentu akan menjadi perhatian khusus bagi BKKBN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang menangani urusan di bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. BKKBN memegang peranan penting dalam upaya mengendalikan jumlah penduduk. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan untuk mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

MUSLIMIN, SH,
Pranata Humas Ahli Muda Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara

Kondisi dan capaian program Bangga Kencana secara nasional selama satu dekade terakhir, TFR mengalami stagnansi (2002-2012) di angka 2,6 anak per wanita, hanya turun 0,2 menjadi 2,4 anak per wanita pada tahun 2017. Selain itu, jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga di Indonesia juga masih di atas dua (2,7 perempuan dan 2,8 laki-Iaki). Hal tersebut menunjukkan pelembagaan dua anak melalui advokasi, promosi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK masih belum berhasil maksimal.

Padahal jika dibandingkan dengan hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja (SKAP) Program Bangga Kencana Tahun 2019, menunjukkan bahwa Keluarga yang pernah mendengar/melihat/membaca informasi keluarga berencana tercatat 89 persen. Akses keluarga terhadap informasi tentang keluarga berencana tertinggi diperoleh melalui media massa khususnya televisi (79 persen) dan diikuti dari media luar ruang, seperti spanduk (47 persen), poster (43 persen), Billboard/baliho (21 persen), dan banner (22 persen).

Sementara sumber informasi KB dari petugas terbanyak diperoleh keluarga dari bidan/perawat dan teman/tetangga/saudara (masing-masing 66 persen), dan terendah dari tokoh agama (tujuh persen). Sumber informasi KB dari institusi, tertinggi dari organisasi kemasyarakatan (58 persen), dan terendah dari pendidikan non formal (tiga persen). Namun apabila ukuran pengetahuannya tentang semua jenis alat/cara kontrasepsi hasilnya masih rendah, yakni hanya 14,8 persen (target 21 persen). Namun pengetahuan PUS tentang alat kontrasepsi saja tidak menjadi pendorong perilaku ber-KB-nya (diukur dari pemakaian alat dan cara kontrasepsi modern oleh WUS) masih 57,9 persen (SDKI 2012). Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang tinggi antara pengetahuan dan perilaku ber-KB.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang tinggi antara pengetahuan dan perilaku ber-KB. Hal ini memperlihatkan intervensi komunikasi kepada masyarakat melalui advokasi, promosi dan KIE juga masih belum secara maksimal dapat mempengaruhi masyarakat untuk ber-KB. Untuk itu diperlukan kemampuan yang memadai dari para pengelola program KB serta pemangku kepentingan yang terkait, agar mampu mengidentifikasi peluang dan mengembangkan strategi serta mengimplementasikan kegiatan advokasi kepada para pengambil keputusan. Dengan demikian diharapkan akan dapat diraihnya dukungan politis berupa kebijakan/peraturan, dukungan dana serta operasional program sehingga masyarakat dapat memahami dan melaksanakan program Bangga Kencana dengan baik, mudah dan tepat.

Salah satu upaya konkrit yang dikembangkan BKKBN dalam penyelenggaraan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sebagaimana dimaksud dalam Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu dengan melakukan kerjasama dengan John Hopkins Center for Communication Programs (JHCCP) tentang Konsep Pengembangan Strategi Advokasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Konsep ini dikembangkan karena berdasarkan hasil kajian dan rumusan dari beberapa pertemuan baik nasional maupun daerah diperoleh beberapa kesimpulan yang menjadi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program Bangga Kencana. Secara umum hambatan dan tantangan tersebut dapat dilihat pada uraian sebagai berikut: Pertama, tidak semua pimpinan daerah (Gubernur/Nupati/Walikota) yang menempatkan program Bangga Kencana sebagai program prioritas sehingga alokasi anggaran kecil serta bentuk nomenklatur kelembagaan yang membidangi program Bangga Kencana yang masih banyak digabungkan dengan sektor lain.

Kedua, program Bangga Kencana hanya dilihat sebagai program yang hanya berkaitan dengan alat kontraspsi saja dan tidak memiliki kemanfaatan lintas sektor. Ketiga, dari sisi SDM, dukungan penguatan pengelola program kurang maksimal misalnya SDM yang sudah terlatih, mengalami mutasi ke kantor lain. Keempat, terdapat dukungan dana di daerah yang berpotensi menutup kekurangan anggaran APBD untuk program Bangga Kencana, namun belum termanfaatkan misalnya dana-dana di desa (APBDes, Dana Desa, Anggaran Dana Desa, dll) serta hal-hal terkait lainnya.

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara juga turut serta dalam mengembangkan konsep tersebut, yang ditandai dengan mengikutsertakan tim pada kegiatan “Pertemuan/Replikasi Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK” yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN yang dilaksanakan pada tanggal 20-24 Mei 2018 di Hotel Grand Clarion Makassar. Tim ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari: Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebagai tindak lanjut atas pertemuan tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara juga sudah membentuk Pokja Provinsi sebagaimana pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 467 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Advokasi Akselerasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Tenggara. Pokja ini sudah melakukan pembekalan dan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 16-18 April 2018 di Same Hotel Kendari. Peserta pada kegiatan ini yaitu: Pokja Provinsi dan peserta OPD dari 17 Kabupaten/Kota masing-masing 1 orang yang berasal dari (Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).

Untuk meningkatkan progres capaian Pokja Kabupaten/Kota, kegiatan yang sama juga dilaksananakan pada tanggal 1-3 Agustus 2019 di Hotel Plaza Inn Kendari dengan peserta yang sama. Selanjutnya dilakukan pemantauan oleh Pokja Provinsi ke 4 kabupaten/kota yaitu: Kabupaten Wakatobi, Kabupaten, Buton Utara, Kabupaten, Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana. Berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan, progres dan capaian program kerjaPokja kabupaten/kota bervasriasi, ada yang baru tahap pembentukan pokja, penyusunan program kerja dan ada seperti Kabupaten Bombana sudah mengahasilkan produk berupa Peraturan Bupati tentang akselerasi program Bangga Kencana melalui Dana Desa.

Harapannya program Bangga Kencana di 17 kabupaten/kota akan semakin maju kedepannya. Melalui peran Pokja dapat memperkuat pelaksanaan advokasi-KIE serta terjadinya peningkatan komitmen dan peran serta satkeholder dan organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung operasional program Bangga Kencana. Editor: Agus Salim, SE., MM (Analis Kebijakan Ahli Madya Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara). (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy