Pengelolaan Hibah Langsung Uang Untuk Pilkada Serentak 2020, Oleh : Kasman – Kendari Pos
Opini

Pengelolaan Hibah Langsung Uang Untuk Pilkada Serentak 2020, Oleh : Kasman

Kasman Kasi PPA I D Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

KENDARIPOS.CO.ID — Pada tanggal 9 Desember 2020 nanti, sebanyak 270 daerah di Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Adapun rinciannya adalah sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), sebanyak tujuh kabupaten yaitu Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, Kabupan Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk memperlancar penyelenggaraan Pilkada serentak dimaksud, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota diperbolehkan menerima Hibah Langsung dari pemerintah. Hibah dimaksud bisa disalurkan berupa uang tunai, pembiayaan kegiatan, maupun barang atau jasa.

Hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Satuan Kerja (satker) yang berhubungan dengan pelaksanaan pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), TNI dan POLRI termasuk hibah langsung yang penggunaannya untuk mendukung program pembangunan nasional. Namun tentunya, hibah yang disalurkan oleh pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku. Pertanggungjawaban dana Pilkada merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabel.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah tentunya harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Aturan hukum yang saat ini digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah, termasuk hibah langsung kepada satker yang berhubungan dengan penyelenggaraan pilkada adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 /PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Berikut prosedur atau ketentuan yang harus dipenuhi satker penerima hibah, antara lain: 1). Perjanjian hibah, yang memuat setidaknya identitas pemberi hibah dan penerima hibah, tanggal perjanjian, jumlah dana hibah, peruntukan hibah, dan ketentuan dan persyataran. Perjanjian Hibah ditandatantangi oleh menteri/pimpinan lembaga/pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Hibah.

Salinan surat perjanjian ini disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Begitu juga kalau ada perubahan perjanjian hibah, maka salinan perubahannya tetap disampaikan kepada BPK; 2). Penerbitan nomor register hibah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilampiri dokumen perjanjian hibah, ringkasan hibah dan surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah.

3). Pembukaan rekening hibah. Dalam rangka pengelolaan hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang, Satker penerima hibah membuka rekening untuk menampung uang dari hibah dimaksud. Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening hibah megacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik K/L atau satker; 4). Penyesuaian estimasi pendapatan dan pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satker penerima hibah.

Penyesuaian estimasi pendapatan hibah dalam DIPA mengikuti peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran. Penyesuaian pagu belanja dalam DIPA meliputi sebesar yang direncanakan akan digunakan samapi akhir tahun anggaran atau sebesar realisasi penerimaan hibah atau paling tinggi sebesar perjanjian hibah. Satker dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tanpa menunggu terbitnya revisi anggaran; 5). Pengesahan Pendapatan Hibah dan Belanja dalam Bentuk Uang.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerjanya atas pendaapatan hibah dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima dan belanja dari hibah bentuk uang sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan. Penyampaian SP2HL ke KPPN mitra kerja dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun anggaran bersangkutan dan paling tinggi sebesar nilai yang tercantum dalam perjanjian hibah dengan dilampiri salinan rekening koran atas rekening hibah; salinan surat penetapan nomor register hibah; Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) dan salinan surat persetujuan pembukaan rekening.

Beberapa poin penting terkait pertanggung jawaban dana hibah oleh satker penerima hibah: 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah yang diterimanya; 2) PA/KPA dapat menunjuk seorang Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) pada satuan kerjanya. PPK bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA, menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA, menyimpan seluruh dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai kapasitasnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3). PA/KPA juga dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran (BP). Bendahara Pengeluaran Satker bertanggung jawab mengelola rekening hibah. Jika dibutuhkan, bendahara pengeluaran dapat dibantu seorang Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP); 4) Anggaran belanja hibah yang tidak bisa digunakan dikembalikan disetor ke rekening Kas Umum Negara (KUN). Namun pada kondisi tertentu, bisa saja perjanjian hibah antara donor dan penerima hibah mengatur bahwa uang yang tidak bisa dibelanjakan dikembalikan ke pendonor. Dalam hal ini rekening kas umum daerah.

5). Jasa giro atau bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah. Sampai dengan akhir bulan September 2020 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan sebanyak 26 (dua puluh enam) nomor register hibah langsung bentuk uang untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dengan nilai total sebesar Rp.358.395.298.600,00 (tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh satker KPU, Sekretariat Bawaslu, Polri dan TNI.

Adapun rincian hibah uang pilkada tersebut yaitu sebayak 7 (tujuh) register untuk satker KPU Kabupaten dengan nilai Rp.227.987.144.600,00 atau 63,61%; 7 (tujuh) register untuk satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai Rp.86.311.773.000,00 atau 24,08%; 9 (sembilan) register untuk satker Polri dengan nilai Rp.40.835.111.000,00 atau 11,39% dan 3 (tiga) register untuk satker TNI dengan nilai Rp.3.261.270.000,00 atau 0.90%. Satker KPU dan sekretariat Bawaslu Provinsi menerima dana hibah pilkada sejak tahun 2019 mengikuti proses tahapan pilkada.

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020, pemerintah daerah kabupaten di Sultra telah memberikan hibah kepada satker penyelenggara dan pengawas pilkada yaitu KPU dan Sekretariat Bawaslu serta pengamanan pilkada kepada satker Polri dan TNI. Harapan yang ingin dicapai pilkada dapat berjalan dengan lancar dan aman meski pelaksanaanya masih dalam suasan pendemi covid-19, memilih pemimpin daerah yang amanah membawa kesejahteraan rakyat di kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara. (*)

1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy