Pemkab Muna Raih Penghargaan ke Empat dari Menkeu – Kendari Pos
Nasional

Pemkab Muna Raih Penghargaan ke Empat dari Menkeu

KENDARIPOS.CO.ID — Empat tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna sukses mengoleksi empat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sultra. Pemkab Muna secara konsisten berhasil mendapat WTP atas LKPD tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Kepala KPPN Raha, Sulistiyono (kiri) menyerahkan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani kepada Plt. Bupati Muna Malik Ditu (dua dari kiri) yang didampingi Inspektur La Kuanto (tengah), Asisten I LM. Ruslan (dua dari kanan) dan Sekretaris BPKAD Kab. Muna (kanan).

Torehan prestasi dalam tata kelola keuangan dan aset daerah berbuah penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani kepada Pemkab Muna yang dinakhodai duet Bupati Rusman Emba dan Wakil Bupati Malik Ditu. Penghargaan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani diserahkan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan didelegasikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) Raha, Sulistiyono.

Utusan sang menteri menemui Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muna Malik Ditu yang juga Wakil Bupati Muna dan menyerahkan piagam penghargaan, Kamis (15/10) kemarin.
Sulistiyono yang mewakil Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Arif Wibawa menyebut penghargaan itu menjadi cerminan tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Opini WTP yang keempat kalinya menunjukkan sistem penyajian LKPD Pemkab Muna telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Setidaknya empat parameter untuk mengukurnya antara lain Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pernerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (transparan), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (akuntabel), dan efektivitas dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI). “Karena kinerja yang baik itu, Menteri Keuangan menyerahkan piagam penghargaan atas nama pemerintah pusat,” jelas Sulistiyono.

Sulistiyono mengapresiasi Pemkab Muna karena telah konsisten menyusun LKPD dengan memerhatikan prinsip tata kelola yang baik. Ia meminta prestasi itu terus dipertahankan dan sebisa mungkin dapat ditingkatkan. Sebab opini WTP bukan saja menjadi cerminan terhadap tata kelola keuangan negara, melainkan juga menjadi ukuran kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya penyelenggaraan pelayanan publik. “Kami apresiasi Pemkab Muna karena selama ini sudah menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan KPPN Raha,” paparnya.

Sulistiyono mengingatkan, opini WTP sesungguhnya bukan tujuan utama dari pengelolaan keuangan. Tetapi lebih jauh, WTP adalah untuk mencapai tujuan bernegara yakni menciptakan masyarakat adil makmur melalui kegiatan pembangunan yang tepat kelola dan tepat sasaran. Makanya, sesuai pesan Menkeu, dalam tata kelola keuangan tidak boleh terjadi kesalahan penggunaan dana, kesalahan penyaluran, manipulasi dan mark up. “Kita semua berharap, keuangan negara dapat dinikmati masyarakat melalui pembangunan yang menyejahterakan,” urai Sulistiyono.

Ia menambahkan, tantangan pengelolaan keuangan saat ini dihadapi pemerintah baik pusat dan daerah. Pasalnya, kondisi pandemi Covid-19, banyak alokasi mengalami refocusing untuk belanja mitigasi bencana. Selain itu, situasi saat ini mengharuskan pemerintah melaksanakan belanja secara cepat, padahal di sisi lain harus menjaga prinsip transparansi

Sulistiyono berharap, seluruh pengelolaan keuangan tetap dapat dipertanggung jawabkan karena setiap rupiah uang negara ialah amanah. Ia memastikan lembaganya siap bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemkab agar tidak terjadi salah kelola keuangan. “Koordinasi dan kerja sama harus tetap dijaga,” ungkapnya.

Plt. Bupati Muna Malik Ditu mengaku sangat bangga bisa menerima penghargaan dari Menkeu tersebut. Menurutnya, penghargaan tertinggi saat ini diterima Pemkab Muna karena kerja keras seluruh tim dan stakeholder sehingga penyusunan LKPD bisa memenuhi asas kepatutan, transparansi dan akuntabilitas.

Malik Ditu mengakui, dalam sistem pengelolaan keuangan, belanja lebih mudah daripada pertanggung jawaban. Namun dengan prinsip akuntabilitas, Pemkab Muna berhasil menjaga kesesuaian realisasi dan pelaporan. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN di Pemkab Muna dan KPPN Raha karena selalu mendampingi Pemkab pada saat dibutuhkan. “Penghargaan ini tidak ternilai. Ini bentuk kepercayaan pusat kepada Pemkab Muna yang harus selalu dijaga,” paparnya.

Wakil Bupati Muna dua periode itu mengakui Pemkab menghadapi tantangan tersendiri pada tahun 2020. Pasalnya, pandemik menuntut eksekusi anggaran yang cepat tanpa mengabaikan akuntabilitas. Malik Ditu berharap, LKPD 2020 yang akan segera disusun dapat disajikan dengan baik sehingga opini WTP dan penghargaan Menkeu bisa dipertahankan. “Butuh kerja keras memang, namun kita tetap harus bisa pertahankan karena selain tugas pemerintah, pekerjaan ini juga amanah dari masyarakat selaku pemilik anggaran sesungguhnya,” pungkasnya. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy