Operasi Yustisi, Bupati Konawe Turunkan 310 Personel – Kendari Pos
Konawe

Operasi Yustisi, Bupati Konawe Turunkan 310 Personel

KENDARIPOS.CO.ID — Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa tak surut semangat memerangi corona virus disease 2019 (Covid-19). Grafik kasus Covid-19 di otoritanya kembali naik membuat Kery S.Konggoasa ingin menyelamatkan warganya dari paparan Covid-19. Kery S. Konggoasa menjaga warganya dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (dua dari kanan) menyematkan pita sandi operasi yustisi terpadu kepada Kasatpol PP Konawe, Herianto Wahab (dua dari kiri) selaku Ketua Tim Operasi Yustisi di pelataran kantor Bupati Konawe, Senin (12/10) kemarin

Salah satunya adalah disiplin memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Tim gabungan operasi yustisi menjadi garda terdepan penegakkan disiplin prokes Covid-19.
Bagi warga yang ketahuan tak pakai masker maka siap-siap saja kena sanksi sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Konawe Nomor 46 tahun 2020.

Bupati Konawe, Kery S.Konggoasa menurunkan sekira 310 personel gabungan yang akan bertugas dalam operasi yustisi, Senin (12/10) kemarin. Tim yustisi akan berpatroli dalam rangka penerapan disiplin bagi warga tak bermasker. Operasi yusitisi bakal digelar selama sebulan hingga November 2020. Tim gabungan itu adalah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Konawe, serta di back up personel TNI-Polri.

Bupati Konawe, Kery S.Konggoasa, mengatakan, Peraturan Bupati (Perbup) Konawe nomor 46 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan protokol kesehatan Covid-19, menjadi acuan tim gabungan operasi yustisi untuk menindak warga yang enggan memakai masker saat berada di luar rumah. Dalam setiap peraturan, katanya, pasti ada sanksi bagi siapa saja yang tidak mematuhi ketentuan yang sudah dibuat pemerintah. Hanya saja, Kery S Konggoasa tidak begitu spesifik menyebut sanksi yang bakal dikenakan bagi pelanggar Perbup Konawe nomor 46 tahun 2020 itu.

“Perbup ini sebagai pedoman dalam rangka peningkatan disiplin prokes Covid-19 di Konawe. Operasi yustisi ini juga melibatkan institusi eksternal, yakni kepolisian dan TNI untuk bersama-sama menindak pelanggar prokes,” ujar Konawe-1 itu dalam sambutannya saat apel pelepasan tim operasi yustisi terpadu di pelataran kantor Bupati Konawe, kemarin.

Terbitnya Perbup Konawe nomor 46 tahun 2020, menurut Kery, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden RI nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di masing-masing daerah se-Indonesia.

Secara umum, kata mantan Ketua DPRD Konawe itu, aturan yang dikeluarkannya itu lebih mengingatkan masyarakat agar membudayakan pola hidup sehat. Beberapa poin dalam Perbup nomor 46 tahun 2020 tersebut, diantaranya kewajiban memakai masker saat berada di luar rumah, phisycal distancing, serta pembatasan gelaran pesta atau hajatan warga.

“Untuk pemberlakuan jam malam itu kita masih akan bicarakan lagi. Saya minta, aparat gabungan dilapangan harus bekerja dengan penuh tanggungjawab. Operasi yang kita lakukan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kabupaten (pemkab) Konawe dalam menyikapi wabah yang sudah mendunia ini,” ungkap Kery S Konggoasa.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Konawe, Ferdinand Sapan, menuturkan, saat ini jumlah pasien positif Covid-19 di Konawe menunjukkan grafik yang terus meningkat. Ia menyebut, kini jumlah pasien yang ditangani petugas medis di Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Konawe berjumlah 53 orang.

“Kita sangat khawatir dengan situasi saat ini. Beberapa bulan lalu angka pasien Covid-19 menurun. Namun, peristiwa pemulangan jenasah pasien terkonfirmasi positif korona di kelurahan Arombu tanpa prokes Covid-19, membuat penularan warga kita di Konawe meningkat secara drastis,” beber Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konawe itu.

Terkait Perbup Konawe nomor 46 tahun 2020 itu, lanjut Ferdinand, sesuai ketentuan perundang-undangan, ada karakteristik yang membedakannya dengan produk hukum yang digodok lewat mekanisme di legislatif. Dibandingkan dengan Peraturan Daerah (Perda), Perbup tidak mengenal sanksi yang sifatnya denda maupun pidana.

Perbup sekadar memberikan sanksi disiplin dan sanksi sosial kepada setiap pelanggarnya.

“Sehingga, tujuan operasi ini adalah mengajak masyarakat membudayakan pola hidup sehat sesuai prokes Covid-19. Kalau itu (denda dan pidana, red), baru bisa diterapkan lewat Perda,” tambah mantan Kepala BPKAD Konawe itu.

Adapun bagi warga Konawe yang ingin menggelar pesta, Ferdinand menyebut, pihaknya masih membolehkan hajatan sosial itu dilakukan namun harus ada pembatasan ketat. Selaku Ketua GTPP Covid-19 Konawe, Ferdinand mengimbau sebaiknya hajatan ataupun pesta digelar siang hari.

Pemilik hajatan juga diingatkan agar menerapkan standar prokes Covid-19 pada acara yang digelarnya. Termasuk, membatasi jumlah tamu yang hadir saat hajatan dilangsungkan.

“Terkait pesta, izin keramaian itu ada di kepolisian. Kita tidak bisa serta merta melarang, namun ada pembatasan. Di daerah lain juga masih dibolehkan menggelar pesta, tapi ada pengendalian dari segi waktu dan jumlah tamu undangannya,” ucap Ferdinand.

Kepala Satpol PP Konawe, Herianto Wahab, menerangkan, personel yang dilibatkan dalam operasi yustisi terpadu ini sekira 310 orang. Rinciannya yakni 70 personel kepolisian, 20 personel TNI, 20 personel Dishub Konawe, serta sekira 200 personel Satpol-PP Konawe.

“Kita turun dengan kekuatan penuh di Satpol-PP. Aparat gabungan yang terlibat secara keseluruhan sekira 300-an personel,” ungkap Ketua tim operasi yustisi terpadu Pemkab Konawe itu. (adi/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy