Ogah Terbitkan Perppu, Presiden : Kalau tak Puas Silahkan Ajukan Uji Materi di MK – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Ogah Terbitkan Perppu, Presiden : Kalau tak Puas Silahkan Ajukan Uji Materi di MK


KENDARIPOS.CO.ID — Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara. Walaupun, komentarnya tidak sesuai harapan elemen buruh, mahasiswa dan akademisi yang menolak undang-undang UU Omnibus Law Cipta Kerja. Pasangan Ma’ruf Amin ini ogah (tak bersedia,red) mengamini tuntutan demonstran untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), sekaligus mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Jokowi mengatakan, pihak yang tidak puas terhadap UU Cipta Kerja, bisa melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”Kalau masih ada ketidakpuasan terhadal UU Omnibus Law Cipta Kerja, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu,” tegas Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10).

JOKO WIDODO
PRESIDEN RI

Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan, pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat terkait UU Cipta Kerja yang baru disahkan tersebut. Sehingga, masih terbuka adanya usulan-usulan. “Silahkan, masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah,” ujarnya.

Jokowi mengklaim, adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat berpihak ke rakyat Indonesia. Karena UU tersebut bisa memperbaiki kehidupan masyarakat. “Pemerintah berkeyakinan, melalui UU Cipta kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka,” jelasnya.

Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, mengenai sejumlah pasal yang menjadi sorotan dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya aturan soal cuti pegawai di klaster ketenagakerjaan. Pasalnya, beredar kabar yang menyebutkan soal dihapuskannya mengenai cuti sakit, nikah, khitanan, kematian, batis, melahirkan dihapuskan. “Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin,” tegasnya.

Kemudian hoaks lainnya berkaitan dengan perusahaan yang dengan mudah atau secara sepihak melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK terhadap pegawainya adalah tidak benar. “Yang benar perusahaan itu tidak bisa mem-PHK karyawannya secara sepihak,” ucapnya.

Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Jokowi menegaskan jaminan sosial tetap ada. Termasuk soal dihapuskannya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). “Itu adalah tidak benar. Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat, tapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan,” katanya.

Ada juga berita mengenai undang-undang Cipta kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus (KEK). “Perizinan pendidikan tidak diatur di dalam UU Cipta kerja ini apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam UU Cipta Kerja ini dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku,” terangnya.

Jokowi menambahkan adanya disinformasi mengenai bank tanah. Menurut Jokowi bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan serta reforma agraria. “Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah,” jelasnya.

Sehari sebelumnya, puluhan elemen mendesak DPR dan Presiden Joko Widodo mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka menilai regulasi tersebut sangat merugikan rakyat. Utamanya kaum buruh. Korlap Aksi dari UMK, Rasyidin menilai Undang-undang Cilaka (Cipta Lapangan Kerja) hanya berpihak kepada investor.

“Makanya, kami meminta Presiden segera mencabut undang-undang tersebut dan menerbitkan Perppu. Kami tahu bahwa keputusan UU dilakukan oleh pusat. Kita semua yang ada disini hanya menjadi korban saja. Olehnya itu, mari bersama-sama menyampaikan aspirasi ini agar presiden segera mencabut undang-undang tersebut,” tegasnya.

Sementara, Gubernur Sultra, Ali Mazi menyarankan agar mengawal proses judivial reviuw di MK. “UU Omnibus Law masih dilakukan uji materi melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi secara umum materi dalam perundangan itu sudah mulai teruji sejak diusulkan Presiden dan kemudian disahkan DPR. Termasuk melihat reaksi publik, menolak atau menerima suatu draft perundangan, adalah ragam alat ukur lain terkait materi perundangannya. Jadi, demonstrasi itu juga bisa dijadikan alat ukur terhadap materinya,” imbuhnya. (rah/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy