Netralitas ASN dan Money Politik Momok Pilkada Muna – Kendari Pos
Politik

Netralitas ASN dan Money Politik Momok Pilkada Muna

KENDARIPOS.CO.ID — Bawaslu Sultra menilai Pilkada Muna memiliki tingkat kerawanan tinggi pada kasus netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan praktek politik uang alias money politik. Dua potensi pelanggaran Pilkada itu menjadi momok yang perlu diwaspadai oleh penyelenggara maupun lembaga pengawas Pemilu.

Munsir Salam

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sultra Munsir Salam, menerangkan, praktek pelanggaran netralitas ASN sangat mungkin terjadi karena Pilkada Muna diikuti dua kontestan yang notabene punya latar belakang petahana. Adalah LM. Rusman Emba merupakan bupati Muna yang sedang cuti kampanye. Sedangkan Rivalnya, LM. Rajiun Tumada merupakan bupati Muna Barat yang baru saja mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada Muna 2020. Keduanya tidak dipungkiri memiliki pengaruh terhadap ASN di masing-masing otoritanya. “Potensi menggunakan pengaruh itu untuk kepentingan pemenangan tetap ada,” jelasnya.

Indeks kerawanan kedua yang patut diwaspadai ialah penggunaan cara-cara kampanye uang atau money politik dalam memengaruhi pemilih. Money politik itu juga perlu menjadi perhatian serius Bawaslu Muna. Meski demikian, ia berharap dua hal itu tidak sampai dilakukan oleh pasangan calon. “Karena Bawaslu tidak akan tinggal diam. Semua aktivitas ASN baik di lapangan ataupun di media sosial terus dipantau. Demikian pula dengan isu money politic,” ujarnya.

Munsir menjelaskan, ASN dilarang keras terlibat politik praktis sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016. Dalam praktek pengawasannya, Bawaslu juga telah bekerjasama dengan Komisi Apartur Sipil Negara (KASN) untuk bersama-sama memantau pergerakan ASN. Sanksi pelanggaran sendiri bisa berupa kode etik ataupun sanksi pidana.

“Kami harap ASN memahami dan mematuhi hal ini. Karena kalau ditemukan, sanksinya berkonsekuensi pada ASN pribadi ataupun bisa pada calon,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Muna Aksar menerangkan, jumlah ASN yang ditengarai terlibat politik praktis di Muna hingga kini sebanyak 30 orang. Jumlah itu terbilang banyak karena tahapan Pilkada baru memasuki masa awal kampanye.

Sementara money politik belum satu pun kasus, baik yang ditemukan maupun berupa aduan. “Sudah 30 ASN yang direkomendasikan ke KASN baik dari Muna maupun Muna Barat. Pelanggarannya berbeda-beda. Soal sanksi, kami menunggu rekomendasi,” imbuhnya. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy