Menjaga Transparansi Keuangan Pemerintah di Tengah Pandemi, Oleh : Gandung Triyasmoko – Kendari Pos
Opini

Menjaga Transparansi Keuangan Pemerintah di Tengah Pandemi, Oleh : Gandung Triyasmoko


KENDARIPOS.CO.ID — Berkendara dengan cepat, namun tetap selamat adalah perumpamaan pengelolaan keuangan negara saat ini, di tengah pendemi. Pemerintah dituntut responsif menghadapi persoalan yang mendera. Namun, dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Pandemi Covid-19 yang melanda telah memberikan dampak luar biasa di berbagai sektor termasuk pada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sampai dengan kuartal II 2020 di tingkat nasional sempat mengalami kontraksi minus 5,32%. Sedangkan, di Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalami kontraksi minus 2,39% (bps.go.id).

Gandung Triyasmoko, Kasi PSAPP Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Jika dilihat dari kontribusi atas pertumbuhan ekonomi di Sultra, dibanding tahun sebelumnya, Konsumsi Rumah Tangga tercatat tumbuh negatif 2,09%, Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh negatif 8,32%, Konsumsi Pemerintah tumbuh negatif 2,91%, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh negatif 5,10%, Ekspor tumbuh positif 11,06%, Impor tumbuh positif 5,29%. Apabila pertumbuhan diukur dari kuartal sebelumnya, Konsumsi Pemerintah tumbuh paling besar yaitu positif 23,16%.

Respon Fiskal Pemerintah

Menghadapi pandemi yang menghantam, pemerintah merespon dengan kebijakan fiskal agresif. Melalui kebijakan ini pemerintah secara agresif menggelontorkan belanja pemerintah untuk mengatasi kelesuan ekonomi. Konsumsi pemerintah dalam hal ini belanja pemerintah merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika kontribusi sektor lain semisal konsumsi rumah tangga melemah maka belanja pemerintah diharapkan menjadi penopang dan katalis pertumbuhan ekonomi. Berbagai program pemerintah digelontorkan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 maupun Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Secara nasional, Rp695,2 Triliun (T) digelontorkan untuk penanganan Covid-19, dengan rincian Rp87,55 T untuk program kesehatan dan Rp607,65 T untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN terdiri dari perlindungan sosial Rp203,90 T, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rp123,46 T, insentif usaha Rp120,61 T, pembiayaan korporasi Rp53,57 T, sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp106,11 T (kemenkeu.go.id). Kebijakan fiskal akan berlanjut sampai 2021 dengan fase berupa: (1) penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan dukungan dunia usaha untuk bertahan, (2) pemberian stimulus dunia usaha untuk mendukung pembukaan kembali ekonomi, (3) mengakselerasi pemulihan ekonomi di 2021.

Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Pada masa pandemi dibutuhkan tindakan extraordinary atau luar biasa dari pemerintah. Oleh karena itu, program-program yang digelontorkan dalam rangka mengatasi pandemi dan PEN perlu dieksekusi secara cepat agar tidak kehilangan momentum. Namun demikian, sebagaimana perumpamaan di atas, sebuah kecepatan mengandung resiko.

Ibarat berkendara, semakin tinggi kecepatan maka semakin cepat sampai ke tujuan, akan tetapi semakin tinggi kecepatan semakin besar pula resiko kendaraan menjadi tergelincir. Perumpamaan ini senada dengan eksekusi program-program pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Tantangan yang dihadapi yaitu bagaimana mengeksekusi secara cepat dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik (good governance).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000, pengertian good governance adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari prinsip good governance.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah, sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, serta pertanggunjawaban keuangan. Menilik proses yang terjadi maka transparansi dan akuntabilitas sudah semetinya terdapat dalam tahapan di atas.

Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bagian dalam pencapaian transparansi dan akuntabilitas keuangan yang dikelola oleh pemerintah. Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi sebagai media transparansi, akuntabilitas dan manajerial. Sebagai gambaran, sampai dengan semester I 2020, anggaran belanja yang dikelola oleh pemerintah di wilayah Sulawesi Tenggara mencapai Rp8,60 T dengan rincian APBN Rp3,36 T dan APBD Rp5,24 T.

Dana yang bersumber dari APBN dieksekusi oleh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Sultra, sedangkan dana APBD di eksekusi oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Sementara itu, jika menilik kekayaan pemerintah (pusat/daerah) di wilayah Sultra, s.d. akhir 2019 telah mencapai Rp80,08 T yang terdiri dari aset lancar Rp3,25 T, investasi jangka panjang Rp1,24 T, aset tetap Rp72,60 T dan aset lainnya Rp2,99 triliun. Dari nilai anggaran maupun kekayaan yang dikelola, terbayang bahwa tata kelola yang baik harus diterapkan termasuk ketika ditengah pandemi.

Menghadapi tantangan transparansi dan akuntabilitas keuangan di masa pendemi maka langkah-langkah perlu dilakukan untuk menyeimbangkan antara kecepatan eksekusi program/kegiatan dan tata kelola yang baik. Tiga hal utama yang perlu dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah yaitu: (1) menjaga pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan, (2) menjaga akuntabilitas penggunaan sumber daya, (3) menjaga kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

Eksekusi program/kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19 maupun PEN harus sesuai dengan ketentuan agar berjalan efektif dan sesuai dengan jalurnya. Dalam situasi yang extraordinary, penyusunan regulasi atau payung hukum sebagai landasan pelaksanaan kegiatan di lapangan harus mampu memenuhi kriteria fleksibel namun jelas.

Penyelenggara pemerintahan dituntut untuk mampu menyusun regulasi sampai petunjuk teknis yang bisa mengeksekusi kegiatan secara cepat namun tepat sasaran. Perlunya kerangka regulasi tersebut dalam rangka memenuhi akuntabilitas sekaligus melindungi pelaksana kegiatan dari kemungkinan akibat hukum yang semestinya tidak perlu terjadi.

Penggunaan sumber daya juga perlu dijaga akuntabilitasnya karena menyangkut distribusi dana yang relatif besar nilainya. Resiko dapat terjadi dari sisi efektivitas, efisiensi, maupun terjadinya fraud. Resiko efektivitas merupakan resiko terjadinya ketidaktepatan sasaran atas penggunaan dana, sedangkan resiko efisiensi menyangkut kemungkinan pelaksanaan yang tidak efisien, sementara resiko fraud menyangkut adanya kemungkinan penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk menjaga akuntabilitas penggunaan sumber daya maka diperlukan pengawasan yang memadai. Pengawasan harus mampu mencegah kebocoran sumber daya, memastikan tata kelola namun tanpa memberikan pengaruh kontraproduktif terhadap kecepatan pelaksanaan program/kegiatan. Dalam implementasinya, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) perlu terlibat sejak dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban program/kegiatan.

Hal selanjutnya yaitu menjaga kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Walaupun laporan keuangan berada pada sisi hilir namun sejatinya merupakan potret dari pelaksanaan penggunaan dana publik oleh pemerintah. Laporan keuangan juga harus mampu menjawab isu transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Sebagai bagian dari transparansi atau keterbukaan informasi publik, laporan keuangan bisa diakses oleh publik terlebih lagi dengan berkembangnya teknologi informasi yang menjembatani keterbukaan informasi tanpa batasan ruang dan waktu.

Dari sisi akuntabilitas, laporan keuangan harus mampu memenuhi parameter memperoleh opini audit terbaik. Kriteria tersebut meliputi kesesuaian dengan akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-unganan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Mitigasi resiko audit perlu diantisipasi pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan dihadapan publik.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sejatinya merupakan upaya untuk memberikan penanganan atas situasi krisis kesehatan yang berdampak bagi berbagai sektor. Kecepatan tindakan perlu dilakukan agar persoalan yang melanda segera teratasi, tentunya dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy