Mengoyak Profesionalisme, ASN Bakal Kena Sanksi – Kendari Pos
Nasional

Mengoyak Profesionalisme, ASN Bakal Kena Sanksi


KEDNARIPOS.CO.ID — Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) hanyalah sebuah slogan. Oknum ASN sangat rawan terjebak dalam politik praktis dalam perhelatan Pilkada. Faktanya, masih ada saja oknum ASN yang terperiksa oleh Bawaslu. Padahal pucuk pimpinan mereka sudah sering menegaskan agar menjunjung tinggi netralitas dan tidak berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) di Pilkada. Tindakan itu tentu saja mengoyak profesionalisme ASN.

Ancaman sanksi dalam PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS tak lagi menjadi momok bagi oknum ASN. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat menyebut saat ini sekira 600 PNS dianggap tidak netral. Kini sedang diproses Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu mengatakan, bagi ASN yang terbukti terlibat politik praktis, bakal dikenakan sanksi tegas. Tiga kategori sanksinya yakni ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan hanya berupa teguran. Kategori sanksi sedang, onum ASN akan dikenakan peringatan dan tidak diberikan ruang naik jabatan.

Adapun sanksi berat bagi ASN yang terlibat politik praktis, akan disematkan sanksi penurunan jabatan hingga pemecatan. Ketiga sanksi itu berpedoman pada PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

“Begitupun jika terdapat paslon tertentu yang melibatkan ASN untuk mendukungnya atau dalam kampanye, maka bisa disanksi pidana dengan kurungan maksimal 6 bulan penjara dan minimal 1 bulan. Itu berpedoman pada pasal 70 Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota,”kata Hamiruddin Udu kepada Kendari Pos, Minggu (4/10).

Pejabat yang menjadi juru kampanye paslon tertentu, kata dia, maka Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan yang akan memproses pembuktiannya hingga pada pengenaan sanksi pidana. Namun terlebih dahulu akan dilakukan pengecekan ke KPU untuk memastikan kebenaran pejabat yang bersangkutan masuk dalam tim kampanye atau tidak.

“Termasuk memastikan bukti-bukti di lapangan terkait aktivitasnya yang dapat membuktikan sebagai juru kampanye paslon atau tidak. Juga akan dilakukan pengecekan terhadap SK PNS pejabat tersebut,”terang Hamiruddin Udu.

Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Nur Endang Abbas telah menegaskan agar ASN di Sultra harus berlaku netral, dan tidak terlibat politik praktis di Pilkada serentak 2020 ini. Nur Endang Abbas menegaskan profesionalisme mesti dijunjung tinggi para ASN. Tak boleh terlibat langsung berpolitik praktis di Pilkada. Jika terbukti terlibat maka sanksi bagi ASN menanti.

“Memilih pada saat Pilkada boleh. Asal jangan ikut-ikutan berpolitik. Karena aturannya jelas dan tegas. Apabila melanggar maka sanksi tegas menanti,” ujar Nur Endang Abbas kepada Kendari Pos.

Mantan Kepala BKD Sultra ini menegaskan sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang melanggar ketentuan perundang-undangan. “Sanksi dijatuhkan seperti disiplin berat, sanksi disiplin ringan, ada sanksi disiplin sesuai kode etik yang berlaku. Seperti penurunan pangkat, diberhentikan dari jabatan, penundaan pangkat hingga pemecatan,” ungkapnya.

Mantan Kepala BPSDM Sultra meminta agar seluruh ASN paham akan posisinya sebagai abdi negara. “Tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas mantan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sultra.

Untuk diketahui, perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 di tujuh daerah yakni Kabupaten Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Buton Utara, Muna dan Wakatobi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah, termasuk pelaksana tugas (Plt) dan penjabat sementara (Pjs) agar menjaga netralitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Tito tidak segan-segan akan menggunakan instrumen hukum yang ada, untuk memberikan sanksi bagi para kepala daerah yang terbukti melanggar. “Posisi yang tidak netral itu akan menjadi potensi konflik. Kalau sampai terjadi seperti itu , maka saya akan menggunakan instrumen-instrumen yang ada untuk memberikan sanksi bila memang terbukti,” ujarnya.

“Tolong ambil posisi netral, tidak perlu mengeluarkan suara-suara yang membuat satu pasangan calon atau dua-tiga pasangan calon yang lain itu menjadi antipati dan tidak percaya kepada rekan-rekan kepala daerah,” sambung Mendagri Tito Karnavian. (m6/yog)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy