Massa dan DPRD Sultra Sepakat Surati Presiden Terbitkan Perppu, Gubernur : Kawal Prosesnya di MK – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Massa dan DPRD Sultra Sepakat Surati Presiden Terbitkan Perppu, Gubernur : Kawal Prosesnya di MK

KENDARIPOS.CO.ID — Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terus mengundang aksi penolakan di seluruh Indonesia. Termasuk Sulawesi Tenggara (Sultra). Seribuan massa dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sultra, Kamis (8/10). Mereka menyatukan barisan mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR agar mencabut UU Omnisbus Law Cipta Kerja serta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Massa aksi yang terdiri dari buruh dan mahasiswa menilai UU tersebut menguntungkan investor dan sangat merugikan masyarakat.

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh (tengah, masker putih) turut bergabung bersama para demonstran menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI.

“Undang-undang Cilaka (Cipta Lapangan Kerja) hanya berpihak kepada investor. Kami meminta agar Presiden segera mencabut undang-undang tersebut dan menerbitkan Perppu. Kami tahu bahwa keputusan UU dilakukan oleh pusat. Kita semua yang ada disini hanya menjadi korban saja. Olehnya itu, mari bersama-sama menyampaikan aspirasi ini agar presiden segera mencabut undang-undang tersebut,” ungkap Rasyidin, Korlap UMK saat melakukan aksi di depan DPRD Sultra.

Senada dengan kelompok lainnya. Mereka menuntut hal serupa dalam aksi tersebut. Mereka menolak adanya undang-undang omnibus law Cilaka itu. Para demonstran berdatangan secara bertahap dalam jumlah yang sangat besar. Ada yang berangkat dari kampus masing-masing, ada pula yang bergerak dari sekretariat masing-masing. Mereka berkumpul di pelataran MTQ Square. Perlahan massa bergerak menuju sekretariat DPRS Sultra untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi unjuk rasa tersebut dikawal ratusan personil Polda Sultra dan jajaran.

Sejumlah massa yang tergabung kedalam berbagai aliansi memadati jalan-jalan protokol melakukan aksi penolakan UU Omnibus Law. Untuk menyampaikan aspirasinya, massa aksi yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja melakukan long march dari kampus masing-masing menuju Gedung DPRD Sultra, Kendari, Kamis (8/10).

Awalnya, aksi berjalan lancar dan aman. Kedatangan masa aksi diterima Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh. Mereka berdialog dalam ruang rapat DPRD Provinsi Sultra. Permintaan itu pun disahuti. Hasilnya, DPRD Sultra memiliki sikap sama dengan massa aksi. Yakni, menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR RI. “Prinsipnya kita punya sikap sama. Tapi saya mohon, dalam penyapaian aspirasi kawan-kawan semua jangan anarkis,” harap Abdurrahman Shaleh, kemarin.

Hasilnya, kesamaan sikap itu tertuang dalam langkah tegas dengan menyurati Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembatalan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut. Dengan demikian aksi dialog berakhir dengan baik. “Kita sepakat bersurat ke Presiden untuk menurunkan Perppu sebagai langkah untuk mencabut Omnibus Law yang sudah disahkan,” tegasnya.

Meski sudah ada kesepahaman, namun masa aksi masih ingin melanjutkan orasinya, meluapkan kekesalan terhadap sikap pemerintah atas penerbitan omnibus law UU Cipta Kerja. Pantauan Kendari Pos, massa aksi bertambah banyak. Sekira pukul 14.50 Wita, terjadi keributan antara massa aksi dengan aparat Kepolisian.

Massa Aksi Duduki DPRD Kolut

Gelombang penolakan terkait pengesahan omnibus law UU cipta kerja juga berlangsung di Kabupaten Kolaka Utara. Gabungan organisasi kemahasiswaan menduduki Kantor Dewan Perwakilan Rakyat dengan memasang spanduk “Segel DPRD Kolut”, Kamis (8/10). Pantauan Kendari Pos di lapangan, puluhan massa memulai aksinya di Tugu Bundaran Kelapa Kecamatan Lasusua dengan membakar ban dan memblokir empat arah jalur transportasi. Aparat keamanan terpaksa menghalau para pengguna jalan agar tidak melintasi pusat kerumunan demonstran.

Masing-masing perwakilan organisasi melontarkan unek-unek penolakannya hingga bergeser ke kantor DPRD Kolut. Di lembaga perwakilan rakyat itu, Ketua serta Wakil Ketua I dan II tidak ditempat dengan alasan masing-masing. Massa kemudian menerobos masuk ke ruang paripurna melalui pintu utama usai saling gesek dengan petugas dan menduduki sejumlah kursi dewan. “Diminta mewakili rakyat tetapi menghianati rakyat. Ini kantor Dewan Penghianat Rakyat,” seru salah satu peserta aksi.

Emil Halim, orator mewakili HMI MPO menegaskan tidak akan meninggalkan kantor DPRD Kolut jika ketua dewan, Buhari tidak menemui mereka. “DPRD wajib menandatangani surat penolakakan bersama dan mengirim surat itu ke DPR pusat agar membatalkan UU Copta Kerja,” tegasnya.

Gubernur Harap Massa Tak Anarkis

Gubernur Sultra, Ali Mazi berharap massa aksi menyampaikan aspirasinya dengan baik. Tidak boleh anarkis, karena itu bisa merugikan banyak pihak. Politisi NasDem ini menjelaskan, demonstrasi atau gelar pendapat merupakan bentuk lain dari penerapan demokrasi. Khususnya Demokrasi Pancasila. Hanya saja, tentu tidak boleh merugikan orang lain.

“Konstitusi negara kita tidak melarang demonstrasi terkait apapun. Termasuk gelar pendapat menolak kebijakan pemerintah atau suatu perundangan. Kebebasan berpendapat diatur dengan sangat jelas pada UUD 1945,” ungkap Ali Mazi. Namun, suami Agista ini berharap, aksi-aksi itu harus dilakukan dengan cara santun berwibawa. “Itu agar adik-adik mahasiswa tetap bisa mempertahankan kesan intelektualnya sebagai mahasiswa yang mengerti cara berdemokrasi dengan baik,” ujarnya.

Sebagai praktisi hukum, Ali Mazi menjelaskan, ketidaksetujuan terhadap peraturan yang diciptakan pemerintah masih bisa dilakukan dengan cara lain. Masih ada waktu 30 hari bagi Presiden untuk menandatangani draft rancangan perundangan yang telah disetujui bersama DPR itu. “Selain itu, UU tersebut juga masih dilakukan uji materi melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi secara umum materi dalam perundangan itu sudah mulai teruji sejak diusulkan Presiden dan kemudian disahkan DPR. Termasuk melihat reaksi publik, menolak atau menerima suatu draft perundangan, adalah ragam alat ukur lain terkait materi perundangannya. Jadi, demonstrasi itu juga bisa dijadikan alat ukur terhadap materinya,” terangnya.

Mantan Politisi Golkar meminta agar masyarakat bersabar. “Kita semua belum tahu bagaimana aplikasi dan implikasi perudangan ini sebelum disosialisasikan atau diuji secara empirik. Apakah akan memberi manfaat atau tidak untuk kepentingan rakyat. Secara hakiki, perundangan tidak bersifat absolut dan selalu berpeluang direvisi agar menjadi ideal,” jelasnya. Langkah bijak saat ini, lanjut dia, mengawal prosesnya di MK.

Wali Kota Kendari, H. Sulkarnain Kadir meminta seluruh elemen masyarakat maupun buruh agar tetap tenang dan menahan diri untuk tidak melakukan protes berlebihan. Pasalnya kata Sulkarnain, kebijakan yang diambil pemerintah sudah melalui pengkajian dan persetujuan dewan. “Memang sulit untuk diterima beberapa pihak. Ini dilematis. Sebab, situasi saat ini kan antara memberikan ruang bagi investor bagi pengusaha masuk lebih mudah ke daerah, ke negara kita, tentu butuh Privilege untuk kemudahan-kemudahan (Investasi) untuk pembangunan negara dan daerah,” kata Sulkarnain Kadir.

Kendati begitu, Sulkarnain menyayangkan beberapa poin yang diatur dalam UU tersebut. Misalnya adanya perubahan UU Nomor 13 tahun 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang menghapus cuti atau tidak masuk saat haid hari pertama, keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan/keguguran dalam kandungan hingga adanya anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia. “Tapi saya juga setuju dengan (kaum buruh) jangan sampai mengabaikan hak-hal masyarakat khususnya tenaga kerja. Mereka harus tetap dilindungi. Hak-hak karyawan harus diutamakan. Saya harap ini tidak saling dibenturkan,” harapnya.

Sementara itu, Pjs Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol La Ode Proyek mengatakan dalam pengamanan demonstrasi melibatkan 200 hingga 300 personel. Artinya kata La Ode melibatkan 3/4 pengamanan. Dia menuturkan Polisi hanya melakukan pengawalan dan pengamanan di lapangan.

Baleg Akui Belum Ada
Draf Final RUU Omnibus Law

Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluhkan belum beredarnya draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal, RUU ini sudah sah menjadi UU. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan memang masih ada proses penyempurnaan. Sehingga draf RUU tersebut belum final.

“Artinya memang draf ini dibahas tidak sekaligus final masih ada proses yang memang secara bertahap itu ada penyempurnaan,” ujar Firman kepada wartawan, Kamis (8/10). Anggota Baleg lain yang enggan menyebut namanya juga membenarkan draf RUU tersebut masih perlu perbaikan. Sehingga belum bisa diakses oleh publik. “Memang masih adanya beberapa perbaikan (typo-Red),” ungkap anggota Baleg tersebut.

Diketahui, Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengaku aneh anggota dewan tidak menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada saat disahkan menjadi UU. Didi mengaku sudah tiga periode menjadi anggota dewan. Namun baru kali ini pengesahan UU anggota dewan tidak membawa drafnya.

”Tidak ada selembar pun naskah RUU terkait Cipta Kerja yang dibagikan saat rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020 tersebut. Jadi pertanyaanya, sesungguhnya RUU apa yang telah diketok palu kemarin tgl 5 Oktober 2020 itu. Jadi pimpinan DPR telah mengesahkan RUU yang sesat dan cacat prosedur,” ujar Didi.

Menurut Didi, harusnya sebelum disahkan menjadi UU anggota dewan bisa dibagikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Sehingga ada keanehan dalam mengesahkan UU tersebut. “Harusnya sebelum palu keputusan diketok, naskah RUU Cipta Kerja sudah bisa dilihat dan dibaca oleh kami semua,” katanya.

”Dalam forum rapat tertinggi ini, adalah wajib semua yang hadir diberikan naskah RUU tersebut. Jangankan yang hadir secara fisik yang hadir secara virtualpun harus diberikan,” tambahnya. Sementara, Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidawai juga mempertanyakan kenapa bahan draf RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan mejadi UU tidak segera dibagikan kepada anggota DPR dan publik. “Jadi kenapa bahan ?UU Ciptaker (cipta kerja-Red) yang sudah disahkan tidak juga dibagikan,” imbuhnya. (b/ade/yog/ags/rus)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy