MA Kurangi Hukuman Koruptor, KPK Geram – Kendari Pos
Nasional

MA Kurangi Hukuman Koruptor, KPK Geram


KENDARIPOS.CO.ID — Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tren pemangkasan hukuman koruptor oleh Mahkamah Agung (MA) berdampak serius bagi pemberantasan korupsi. ICW menyebut keringanan hukuman tidak akan membuat efek jera dan membuat kinerja penegak hukum seolah sia-sia.
“Bagaimana Indonesia bisa bebas dari korupsi jika lembaga kekuasaan kehakiman saja masih menghukum ringan para koruptor,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (1/10).

Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang menjadi terpidana kasus korupsi Hambalang. Kini hukumannya dikurangi, setelah MA mengabulkan PK-nya.

MA baru-baru ini mengurangi hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum melalui putusan Peninjauan Pembali (PK). Anas yang terjerat korupsi proyek Hambalang dan pencucian uang itu divonis 8 tahun penjara, lebih rendah dari putusan tingkat kasasi yang menghukum 14 tahun penjara. Selain Anas, ada 22 putusan PK kasus korupsu lagi, yang hukuman terpidananya juga dipangkas.

“Putusan demi putusan PK yang dijatuhkan Mahkamah Agung, diantaranya Anas Urbaningrum, sudah terang benderang telah meruntuhkan sekaligus mengubur rasa keadilan masyarakat sebagai pihak paling terdampak praktik korupsi,” sesal Kurnia. ICW meragukan keberpihakan Mahkamah Agung dalam pemberantasan korupsi. Kesimpulan itu bukan tanpa dasar, kata Kurnia, tren vonis sejak 2019 menunjukkan rata-rata hukuman untuk pelaku korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara.

Kurnia menilai, ada dua implikasi serius yang timbul akibat putusan PK tersebut. Pertama, pemberian efek jera akan semakin menjauh. Kedua, kinerja penegak hukum, dalam hal ini KPK, akan menjadi sia-sia saja. Oleh karena itu, ICW pun menuntut tiga hal. Pertama, Ketua Mahkamah Agung perlu mengevaluasi hakim-hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan kepada pelaku korupsi. Kedua, KPK diminta mengawasi persidangan PK di masa mendatang.

“Ketiga Komisi Yudisial untuk turut aktif terlibat melihat potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim yang menyidangkan PK perkara korupsi,” ucapnya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa prihatin sekaligus geram, atas dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, oleh Mahkamah Agung (MA). Sebab, MA memangkas hukuman Anas Urbaningrum dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara.

“Sejak awal fenomena ini muncul KPK sudah menaruh perhatian sekaligus keprihatinan terhadap beberapa putusan PK Mahkamah Agung yang trennya menurunkan pemidanaan bagi para koruptor,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (1/10). Ali menuturkan, ‘sunatan masal’ hukuman koruptor di tingkat PK, merupakan cerminan belum adanya komitmen dan visi yang sama antar aparat penegak hukum, dalam memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

“Bagi KPK ini cerminan belum adanya komitmen dan visi yang sama antar aparat penegak hukum dalam memandang bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa,” ucap Ali. Ali menyebut, masyarakat akan menilai rasa keadilan dari setiap putusan majelis hakim PK pada tingkat Mahkamah Agung.

“Kami tegaskan kembali sekalipun PK adalah hak dari terpidana sebagaimana yang ditentukan UU, namun pada gilirannya masyarakat juga akan ikut mengawal dan menilai rasa keadilan pada setiap putusan majelis hakim tersebut, maupun terhadap kepercayaan MA secara kelembagaan,” imbuhnya. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy