Laode Syarif : Pimpinan KPK Harus Berempati pada Kondisi Bangsa – Kendari Pos
Nasional

Laode Syarif : Pimpinan KPK Harus Berempati pada Kondisi Bangsa

KENDARIPOS.CO.ID — Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto turut mengomentari rencana penganggaran mobil dinas untuk pejabat, pimpinan hingga Dewan Pengawas KPK. Menurutnya, penganggaran mobil dinas tersebut tidak mencerminkan sifat KPK yang menjunjung integritas dan kesederhanaan.

Laode Syarif

“Sedari awal KPK diprofil dan dibangun dengan brand image sebagai lembaga yang efisien, efektif, menjunjung tinggi integritas, dan kesederhanaan. Mobil dengan kekuatan tinggi tidak efisien dan efektif, karena tidak berpengaruh langsung pada upaya percepatan dan peningkatan kualitas pemberantasan korupsi,” kata pria yang akrab disapa BW dalam keterangannya, Jumat (16/10).

BW memandang, rezim KPK Firli Bahuri tengah mempertontonkan keburukannya dalam hal keteladanan. Dia menilai, tindakan tersebut sekaligus sesat paradigmatis. Sebab dari sisi manajemen, sambungnya, KPK dibangun dengan single salary. Karena seluruh fasilitas sudah dijadikan bagian atau disatukan menjadi komponen gaji. “Seharusnya tidak boleh ada pemberian lagi fasilitas kendaraan. Karena akan mubazir,” cetus BW.

BW memandang, pemberian mobil dinas bagi pejabat, pimpinan hingga Dewas KPK diduga telah melanggar etik. Karena harus dua kali memberikan gaji, sebab telah menerima tunjangan transportasi.

“Dengan menerima pemberian mobil dinas, maka pimpinan KPK telah melakukan perbuatan tercela yang melanggar etik dan perilaku. Karena menerima double pembiayaan dalam struktur gajinya,” tegas BW.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Laode M Syarif. Dia menyatakan, rencana tersebut kurang pantas, di saat masyarakat masih prihatin akibat pandemi Covid-19.

“Pimpinan KPK dan seluruh jajaran-nya harus berempati pada kondisi bangsa yang orang miskinnya masih mencapai 20 jutaan dan penambahan kemiskinan baru akibat COVID-19 yang menurut BPS sebanyak 26,42 juta, sehingga kurang pantas untuk meminta fasilitas negara di saat masyarakat masih prihatin seperti sekarang,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10).

Atas pengadaan mobil dinas itu, Syarif pun mengingatkan kembali soal nilai-nilai luhur KPK seperti independen dan sederhana. “Menurut saya, walaupun status KPK menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) tetapi nilai-nilai luhur KPK seperti independen dan sederhana tidak boleh ditinggalkan,” ucap-nya.

Selain itu, ia juga mengaku pada masa pimpinan KPK jilid IV, pihaknya tidak pernah membahas pengadaan mobil dinas saat itu. “Kami tidak pernah membahas tentang pengadaan mobil dinas buat pimpinan dan pejabat struktural,” ungkap Syarif.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK 2015-2019 lainnya Saut Situmorang juga menyoroti pengadaan mobil dinas tersebut. Saut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, menyebut pengadaan mobil dinas tersebut tidak ada kaitan langsung dengan kinerja pimpinan KPK. “Tidak ada kaitan langsung dengan kinerja pimpinan, misalnya, OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan kinerja lain. Saya naik Innova 4 tahun aman-aman saja,” ucap Saut.

Berdasarkan informasi, anggaran untuk mobil dinas Ketua KPK senilai Rp1,45 miliar, empat Wakil Ketua KPK masing-masing Rp1 miliar, dan Dewas KPK masing-masing Rp702 juta.

Sementara itu, lima pimpinan KPK belum juga memberikan respons soal anggaran KPK 2021 yang sebagian diperuntukan untuk menganggarkan mobil dinas. Kisaran belanja mobil dinas itu hingga Rp 14,6 miliar.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengakui pihaknya menganggarkan mobil dinas untuk pejabat hingga pimpinan KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil dinas Ketua KPK dianggarkan Rp 1,4 miliar dan empat Wakil Ketua KPK masing-masing Rp 1 miliar. “Saat ini, KPK tidak memiliki mobil dinas jabatan baik itu untuk pimpinan maupun pejabat struktural KPK,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri kepada JawaPos.com.

Ali menyampaikan, pihaknya telah menganggarkan mobil dinas untuk lima pimpinan KPK dalam anggaran KPK 2021. Dia pun mengaku, anggaran KPK untuk 2021 itu telah disetujui oleh DPR RI.

“Informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, dewas dan pejabat struktural di lingkungan KPK,” ucap Ali. Kendati demikian, Ali masih enggan membeberkan besaran rincian anggaran untuk hal tersebut. Sebab hingga kini belum final. “Masih dalam pembahasan, terutama terkait detail rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut,” terang Ali. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy