LADK Paslon Pilkada Konsel : “SUARA” R p 1 Miliar, “EWAKO” R p 50 Ribu – Kendari Pos
Politik

LADK Paslon Pilkada Konsel : “SUARA” R p 1 Miliar, “EWAKO” R p 50 Ribu

KENDARIPOS.CO.ID — Sebanyak 17 pasang kontestan Pilkada tujuh kabupaten di Sultra telah melaporkan dana awal kampanye. Saldo rekening bank milik duet Surunuddin-Rasyid adalah yang tertinggi senilai Rp 1 miliar, sedangkan Amrullah-Andi Muh. Lutfi terendah Rp 495 ribu.

Anggota KPU Sultra Ade Suerani mengatakan dari data yang dihimpun KPU Sultra, 17 pasangan calon bupati dan wakil bupati telah menyerahkan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) dengan menggunakan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam).

Sistem penyerahan LADK secara online merupakan bagian dari pencegahan penyebaran Covid-19, sebagaimana PKPU nomor 10 tahun 2020. Selain itu juga memudahkan para pasangan calon dalam menyusun laporan dana kampanye. “Dari data yang masuk, saldo para pasangan calon yang ada, semuanya berasal dari kekayaan pribadi. Belum ada penerimaan dari luar atau berupa sumbangan dari partai politik, relawan maupun pendukung,”kata Ade Suerani kepada Kendari Pos.

Selain itu, kata dia, saldo yang tertera disalinan Rekening Khusus Dana Kampanye (RADK) setelah tiga hari dimulainya masa kampanye, belum ada transaksi pengeluaran ataupun penerimaan. “Periode pembukuannya memang pendek, hanya paling lama dua hari. Yakni sejak ditetapkan sebagai calon sampai sehari sebelum penyerahan LADK, 25 September,”terangnya.

Ade Suerani menjelaskan, untuk bakal pasangan calon LM. Rajiun-La Pili yang masih menunggu ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU, penyerahan LADK paling lambat tiga hari setelah resmi ditetapkan sebagai calon.

“Hal itu merujuk pada ketentuan PKPU nomor 13 tahun 2020. Pastinya nanti mereka akan melakukan pembukaan RKDK terlebih dahulu,”tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sultra Abdul Natsir Muthalib mengatakan, batasan penerimaan dana kampanye maksimal Rp 75 juta untuk sumbangan dari perseorangan dan Rp 750 juta dari sumbangan partai politik, kelompok ataupun badan hukum swasta.

Kata Ojo-sapaan akrab La Ode Abdul Natsir Muthalib, juga mengatur batasan pengeluaran dana kampanye, dan termasuk menetapkan formula untuk menentukan batasan pengeluaran dana kampanye. Angkanya, atau total batasannya ditetapkan oleh KPU yang gelar Pilkada, berdasarkan hasil koordinasi dengan pasangan calon atau partai politik pengusung.

“Ada beberapa komponen yang menjadi pertimbangan dalam penetapan batasan pengeluaran dana kampanye yakni frekuensi kampanye, jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, jumlah pemilih termasuk jumlah kepala keluarga daerah setempat. “Batasan pengeluaran dana kampanye merupakan ketentuan tegas, memiliki sanksi administrasi. Jika dilanggar, kandidat dapat disanksi pembatalan sebagai pasangan calon, sebagaimana ketentuan undang-undang,”tandasnya. (m6/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy