La Bakry Dorong Provinsi Kepton Masuk Prolegnas – Kendari Pos
Nasional

La Bakry Dorong Provinsi Kepton Masuk Prolegnas

KENDARIPOS.CO.ID — Naluri politik Bupati Buton La Bakry menggelegak. Dengan hati yang mantap, dia menemui Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Menyuarakan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) menjadi isu sentral yang diusungnya. La Bakry mendorong pemekaran Provinsi Kepton masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2021.

Langkah itu dilakukan Bupati La Bakry setelah melihat ada cela seiring penghapusan 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Beberapa RUU lainnya akan dievaluasi Oktober 2020.

Bupati Buton, La Bakry (kanan) dan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia (kiri) usai membahas rencana mendorong pemekaran Provinsi Kepton dalam Prolegnas 2021 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

Bupati Buton La Bakry mengatakan semangat pemekaran Provinsi Kepton tidak boleh surut. Makanya ia terus membangun komunikasi dengan sejumlah pihak untuk memuluskan usaha dan doa segenap warga Buton itu. Ketua Golkar Buton itu menemui Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia di Jakarta.

Kepada wakil rakyat di Senayan itu, La Bakry meminta agar Komisi II DPR RI bisa membuka ruang diskusi dengan para pejabat, tokoh masyarakat terkait pemekaran pulau Buton sebagai provinsi ke-35 di Indonesia.

“Saya sudah audienc dengan ketua komisi II DPR RI. Alhamdulilah beliau bersedia menerima tim percepatan pemekaran Provinsi Kepton beserta para kepala dearah se-Kepulauan Buton nanti,” ujar Bupati Buton, La Bakry kepada Kendari Pos, Minggu (4/10) kemarin.

Untuk itu, La Bakry akan menyampaikan berita baik itu kepada tim percepatan pemekaran Kepton. Selanjutnya, pihaknya menunggu jadwal DPR RI untuk pembahasan mendorong pemekaran Kepton masuk dalam Prolegnas 2021. “Waktunya akan diatur kemudian. Tapi Insya Allah dalam waktu dekat,” ungkap La Bakry.

Soal apa yang akan dibahas nantinya, pasangan Wakil Bupati (Wabup) Buton, Iis Elianti itu memastikan jika tim percepatan akan berupaya meyakinkan jika Provinsi Kepton sudah layak dimekarkan menjadi daerah otonomi baru. “Kalau bicara siap, kami sudah sangat siap. Tinggal menanti restu (pemerintah) pusat saja,” pungkas La Bakry.

Pengamat Politik Sultra, Dr.Najib Husain menilai, dicabutnya belasan RUU dari daftar prolegnas prioritas 2020, bisa menjadi peluang diusulkannya pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) dalam Prolegnas 2021. “Namun, jika pandemi Covid-19 belum juga berakhir, pemekaran Kepton jadi provinsi agak berat masuk pembahasan. Pemerintah masih fokus pada persoalan aspek kesehatan. Jangankan pemekaran, rencana pemindahan ibu kota negara pun terhambat,” tutur Najib Husain kepada Kendari Pos.

Meski demikian, menurut Najib Husain, pembahasan pemekaran Provinsi Kepton harus terus didorong. Pemda bersama para anggota DPR yang ada di Senayan (DPR/DPD RI) harus lebih maksimal mendorong terbentuknya Kepulauan Buton (Kepton) sebagai provinsi baru. “Aktor (pejabat) yang ada di daerah maupun yang ada di Senayan bisa duduk bersama dan mendorong terwujudnya provinsi baru di Buton,” imbuhnya.

Najib menyebut, sudah sewajarnya Buton berdiri menjadi satu provinsi. Sejak awal terbentuknya Sultra, telah ada rencana Baubau menjadi ibu kota. Sehingga, dirinya menilai keinginan memekarkan Kepton menjadi sebuah provinsi adalah sebuah pemikiran yang logis dan sepantasnya dilakukan.

“Tim (pemekaran) sudah lama terbentuk dan sudah ada analisis kelayakan baik dari pihak universitas maupun kalangan praktisi. Pada dasarnya dari berbagai aspek sudah layak terbentuk menjadi sebuah provinsi. Lobi-lobi ke pusat harus lebih intens dilakukan walaupun tidak dapat dipungkiri momentumnya saat ini tidak tepat karena kita masih fokus pada upaya mengatasi Covid-19,” tandas Najib Husain.

Pakar Hukum Tata Negara Sultra, Dr.Kamaruddin Djafar mengatakan, secara politik peluang pengajuan pemekaran Kepulouan Buton (Kepton), untuk menjadi bagian pembahasan pada Prolegnas tahun 2021 sangat terbuka lebar. Dengan catatan para tokoh, anggota DPR asal Sultra dan stakeholder lainnya harus bersinergi dan satu suara mengusulkan gagasan pemekaran Kepton. “Termasuk persyaratan atau kriteria menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) terpenuhi, maka hal tersebut akan memudahkan proses menuju pengajuan pemekaran Kepton,”kata Dr.Kamaruddin Djafar kepada Kendari Pos.

Intisari dikabulkannya permohonan pemekaran terletak pada ketersediaan pasokan anggaran. Sebab, biaya mengakomodir pemekaran daerah otonomi baru terbilang cukup besar. Apalagi saat ini kas negara banyak di konversi untuk menanggulangi pandemik Covid-19.

“Dalam sudut pandang melihat situasi saat ini, tentu negara akan lebih mengutamakan kebutuhan primer dalam pemanfaatan anggaran. Jika wabah Covid-19 masih tinggi tingkat penularannya, maka harapan untuk pemekaran Kepton berpotensi belum akan terwujud dalam kurun waktu dua tahun ke depan,”tutur dosen faskultas hukum UHO tersebut. (lyn/uli/m6/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy