Kampanye Langgar Prokes akan Dibubarkan – Kendari Pos
Politik

Kampanye Langgar Prokes akan Dibubarkan

KENDARIPOS.CO.ID — Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pilkada 2020 dianggap efektif. Alasannya, pemberian hukuman bisa dilakukan langsung di lapangan. Efektifnya pencegahan dan pemberian hukuman yang diberikan terbukti dengan adanya beberapa rekomendasi pembubaran yang telah dilakukan di beberapa daerah. Kini, Pokja telah terbentuk lebih dari 50 persen daerah yang gelar pilkada.

Pokja yang digawangi Bawaslu ini mendapat apresiasi dari anggota Tim Pokja lain yang terdiri KPU, DKPP, kejaksaan, Polri, dan TNI. Apresiasi tersebut diberikan Tim Pokja lainnya karena melihat efektifitas kerja Bawaslu sebagai inisiator Pokja dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum berupa pemberian sanksi di lapangan.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, sisanya masih dalam proses pembentukan dan akan dilakukan percepatan. Hal ini untuk memudahkan fungsi koordinasi pencegahan dan penangan pelanggaran protokol pencengahan penyebaran Covid -19. Selain itu, mengoptimalkan kerja Tim Pokja ini akan dilakukan pertemuan berkala.

“Tujuannya untuk mendapatkan informasi perkembangan penanganan pelanggaran protokol kesehatan di daerah dan kendala yang dihadapi. Sehingga bisa dilakukan perbaikan terutama berkaitan dengan pemberian sanksi administrasi berupa penghentian atau pembubaran kegiatan kampanye atau pemberian sanksi tidak diikutkan kampanye selama tiga hari oleh KPU,” kata Abhan.

Abhan juga menyimpulkan pentingnya mengefektifkan kinerja bersama tim apalagi dalam hal penanganan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid19. Pasalnya, temuan Bawaslu akan direkomendasikan melalui Tim Pokja yang nantinya akan dilakukan penindakan baik berupa pembubaran atau penghentian kegiatan.

Terpisah, Anggota KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan telah menginstruksikan jajarannya di daerah untuk memastikan semua peraturan KPU diketahui dan dipahami oleh peserta pilkada maupun tim kampanye. Khususnya, PKPU Nomor 13/2020 yang mengatur protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada pilkada, termasuk pada saat kampanye dengan mengutamakan kampanye melalui media sosial dan media dalam jaringan. “Tatap muka boleh tetapi syaratnya ketat, antara lain (peserta kampanye) dibatasi maksimal 50 orang, kemudian menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Hanya saja, masih saja ada peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan saat melakukan kampanye, padahal sudah dilakukan antisipasi dengan aturan atau regulasi. Ia meminta paslon maupun tim kampanye paslon untuk berkomitmen selalu menaati regulasi, termasuk PKPU yang mengatur protokol kesehatan, khususnya di sisa waktu 2 bulan menjelang pelaksaan pilkada. (fin)

1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy