Jelaskan Omnibus Law Secara Virtual, Mendagri “Kumpul” Seluruh Ketua DPRD – Kendari Pos
Nasional

Jelaskan Omnibus Law Secara Virtual, Mendagri “Kumpul” Seluruh Ketua DPRD

KENDARIPOS.CO.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumpulkan seluruh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia secara virtual dalam rangka mensosialisasikan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Tito memahami beragam pandangan yang dikemukakan oleh banyak pihak terkait Omnibus Law.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kiri) bersama Ketua DPD La Nyalla Mattalitti usai rapat virtual bersama Ketua DPRD se Indonesia, kemarin. Dia menjelaskan tentang UU Cipta Kerja supaya ada kesepahaman

“Saya pikir ini waktu yang baik untuk rekan-rekan juga bisa sharing memahami hal-hal yang pokok mengenai (UU tentang Cipta Kerja). Kemudian rekan-rekan ketika bisa melakukan langkah-langkah proaktif terhadap kelompok-kelompok yang melakukan aksi, yang belum paham sehingga rekan-rekan memiliki amunisi untuk menjelaskan kepada mereka,” kata Tito dalam keterangannya, Selasa (13/10).

Mantan Kapolri ini mengaku, mengikuti dinamika yang terjadi dalam proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Tito menyebut, dalam beberapa rapat kabinet, dia mendengarkan tentang permasalahan mendasar dan sangat penting yang melatarbelakangi perlunya UU Cipta Kerja.

Tito lantas mencontohkan, sebagai negara dengan penduduk nomor empat terbesar di dunia, salah satu persoalan yang dihadapi oleh Indonesia adalah masalah lapangan kerja. Dia mengungkapkan, data pengangguran di Indonesia saat ini lebih kurang 6,9 juta penduduk, sedangkan setiap tahunnya jumlah angkatan kerja baru terus bertambah sekitar 2,9 juta penduduk.

“Pandemi global yang menghantam semua negara di dunia ini juga mengakibatkan terjadinya dampak sosial, bukan hanya dampak kesehatan. Dampak sosial dan ekonomi, intinya adalah terjadi pengangguran baru di banyak semua negara termasuk Indonesia,” urai Tito.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat masih mempertanyakan saat pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 malam tidak ada draf yang dibagikan kepada para anggota dewan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menjelaskan saat itu draf UU Cipta Kerja sedang diproses ke Sekretariat Jenderal DPR sehingga membutuhkan waktu.

“Kalau ada teman-teman anggota belum menerima. Itu proses di Kesekjenan perlu waktu,” ujar Aziz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10). Aziz mengatakan DPR juga telah melakukan peluncuran e-parlemen. Nantinya ke depan para anggota dewan tidak akan menerima draf RUU. Melainkan bisa diakses di e-parlemen.

“Jadi nanti disampaikan tidak ada lagi setiap anggota yang mendapat hard copy. UU semuanya dikirim via email nanti diprint di ruang masing-masing. Kalau tidak mau bisa minta ke Kesekjenan,” katanya. Seperti diketahui, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengaku aneh anggota dewan tidak menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada saat disahkan menjadi UU. Didi menilai pengesahan UU tersebut cacat prosedur?. Didi mengaku sudah tiga periode menjadi anggota dewan. Namun, baru kali ini pengesahan UU, anggota dewan tidak membawa drafnya. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy